HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Walhi Aceh Ajukan 49 Alat Bukti Pada Sidang ke-12 Gugat Bupati Aceh Tamiang

3

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Sidang gugatan Walhi Aceh terhadap Bupati Aceh Tamiang di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Banda Aceh kemarin kembali digelar. Sidang gugatan ini terjadi karena terbitnya SK Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton per hari klinker di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang atas nama PT Tripa Semen Aceh (PT TSA). Hasil kajian Walhi Aceh, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tamiang; baik secara prosedural, substansi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan SK tersebut.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan, sejak didaftarkann ke PTUN, persidangan sudah berlangsung dua belas kali. Agenda sidang kemarin yakni pemeriksaan alat bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak. Walhi Aceh selaku Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya M Zuhri Hasibuan, Chandra Darusman, dan Helman Madewa, sudah mengajukan empat puluh sembilan alat bukti surat, tiga orang saksi fakta, dan satu ahli. Begitu pula halnya Bupati Aceh Tamiang selaku Tergugat yang diwakili oleh kuasannya Rahmat Syafrial dan timnya sudah menghadirkan 3 orang saksi fakta. Selaku Tergugat II, PT TSA diwakili oleh Chairul Azmi dan Zakaria, sudah mengajukan bukti surat namun belum menghadirkan saksi.
“Dalam persidangan yang dilaksanakan Rabu (16/11), selain menghadirkan 2 orang saksi fakta, tergugat juga mengajukan eksepsi (keberatan) tentang kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan. Dalam hal ini, tergugat mempersoalkan kewenangan Pengadilan TUN Banda Aceh dalam menangani perkara yang diajukan oleh Walhi Aceh,” kata Muhammad Nur lewat siaran pers yang diterima HARIANACEH.co.id, Kamis (17/11/2016).

Menurut tergugat, Kata Muhammad Nur, PTUN Banda Aceh tidak berwenang menangani perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 93 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mengacu pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, tergugat meminta kepada Majelis agar menyatakan bahwa PTUN Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

“Majelis Hakim menyatakan eksepsi absolut sah-sah saja diajukan, juga diperbolehkan kapan saja. Apa yang sudah disampaikan oleh tergugat dalam Eksepsinya dianggap sebagai bagian dari pernyataan para pihak di muka persidangan,” ujarnya.

Terkait dengan permohonan Tergugat agar Majelis Hakim mengabulkan Eksepsinya tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwasanya Majelis memiliki hak untuk memberikan putusan sela kapan saja; termasuk menggabungkannya pada putusan akhir nanti. Majelis Hakim menyatakan bahwa akan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini hingga selesai.

Persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari senin 28/11/2016, dengan agenda tambahan alat bukti dan saksi-saksi. Pada persidangan yang akan datang, Walhi Aceh merencanakan menghadirkan 2 saksi fakta dan 1 ahli, serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan menghadirkan dua orang saksi.[Rilis]

loading...