HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Bardan Saidi: Ada Permasalahan Dalam Lapangan Pekerjaan di Aceh

3

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Aliansi Buruh Aceh mendatangi gedung Dewan perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat (2/12/2016). Mereka menuntut kejelasan status tenaga kerja outsourching yang selama ini mendapatkan diskriminasi dan tekanan-tekanan kerja yang tidak sesuai dengan upah yang diterima para pekerja.

Anggota komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Badran Saidi saat ditemui oleh HARIANACEH.co.id di ruang kerjanya, mengatakan berdasarkan Qanun Aceh tentang Kketenagakerjaan, selama ini sering sekali terjadi regulasi yang berubah-ubah. Sehingga lapangan pekerjaan saat ini masih sulit sekali.

Ada tiga poin penting yang dihadapi dalam masalah tenaga kerja di Aceh. Permasalahan pertama ketersediaan lapangan pekerjaan masih sangat sempit.

“Banyak putra-putri terbaik Aceh dan tenaga kerja di Aceh itu tidak memiliki kesempatan bekerja akibat permasalahan dalam lapangan perkerjaan yang tidak luas,” ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa hampir semua masyarakat di Aceh masih belum memiliki pekerjaan yang bisa mensejahterakan kehidupannya. Ini dikarenakan akibat iklim investasi di Aceh yang belum berkembang.

Alhasil, status para pekerja honor yang ada banyak mengalami pemutusan hubungan kerja. Sehingga para pekerja sangat berharap dari kebijakan pemerintah daerah agar mengeluarkan intervensi mengenai lapangan pekerjaan.

“Permasalahalah yang kedua, pemerintah sendiri belum melakukan intervensi bagaimana memitrakan perluasan lapangan pekerjaan, sehingga tenaga kerja yang ada di Aceh bisa diserap,” papar Bardan.

Kemudian, dalam permasalahan yang ketiga, ia berharap bagi para pemilik perusahaan swasta membuka lapangan pekerjaan yang dapat mendorong iklim investasi di Aceh dan juga memberikan jaminan kepada lapangan pekerjaan di Aceh.

“Perusahaan swasta seharusnya dapat mendorong iklim investasi di Aceh agar dapat membuka jaminan lapangan pekerjaan, sehingga putra-putri terbaik di Aceh tidak keluar daerah untuk mencari pekerjaan,” harapnya.

Untuk tenaga kerja di Aceh, upah setiap tenaga kerja yang menerima UMP akan naik sebesar Rp. 2,5 juta pada tahun 2017 berdasarkan Qanun Aceh bersama Peraturan Gubernur (Pergub).

“Peraturan tersebut sudah cukup bagus, tapi iklim tenaga kerja di Aceh mengalami masalah dalam ketidakpastian. Regulasi di Aceh sering berubah-ubah. Namun ada juga beberapa perusahaan yang belum mampu membayar upah sebesar itu,” tutupnya.

 

Editor: Eko Densa

loading...