HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Presiden Jokowi Dinilai Abaikan Persoalan HAM di Tanah Air

5

HARIANACEH.co.id — Komitmen Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dipertanyakan. Sejauh ini, Jokowi dinilai mengabaikan persoalan HAM di Tanah Air.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, selama dua tahun kepemimpinan Jokowi, meski ada kemajuan di berbagai sisi, persoalan hukum dan HAM masih jauh panggang dari api. Ia menilai, Jokowi belum sekalipun menyentuh seluruh persoalan itu.

“Apalagi menyangkut soal pelanggaran hak asasi manusia berat yang selama ini menjadi pekerjaan rumah setiap pemerintahan yang ada,” ungkap Hendardi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12/2016).

Hendardi melihat, Presiden Jokowi kurang antusias atau belum cukup serius dalam menanggapi berbagai persoalan pelanggaran HAM. Hal itu dibuktikan dengan abainya Presiden terhadap orang-orang yang setiap Kamis melakukan aksi di depan Istana Negara.

Padahal, kata dia, tidak sulit bagi seorang Presiden menemui para keluarga korban pelanggaran HAM. Ia pun menyandingkan beberapa agenda pertemuan Jokowi selama ini.

“Bahkan, kalau pelawak aja bisa diundang ke istana, masa orang protes sekian lama ini sudah  ratusan kali tidak pernah coba diundang ke istana. Saya kira itu satu kritik juga terhadap pemerintah yang dianggap lahir dari rakyat ini,” tegas dia.

Tidak hanya itu, di tengah absennya pemerintah dalam pemajuan HAM, komisi-komisi HAM justru mengalami deligitimasi dari publik sebagai instrumen pemajuan HAM. Ia mencontohkan, bagaimana Komnas HAM, selain gagal menjalankan Paris principles, suatu prinsip pengelolaan lembaga HAM di setiap negara, yang diindikasikan dengan kegagalan mengelola akuntanbilitas keuangan, juga terjebak pada agenda rutin yang hanya berujung pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan seremonial.

Oleh karena itu, pada peringatan Hari HAM Internasional yang jatuh tepat pada hari ini, 10 Desember, bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengingatkan pemerintah untuk menghormati, memajukan, dan memenuhi HAM di Indonesia. Apalagi, selama dua tahun kepemimpinan Jokowi, Hendardi menilai, janji-janji dalam Nawacita terkait HAM belum satupun dijalankan Jokowi.

“Ada banyak kontradiksi dalam kebijakan pemerintah terkait HAM,” tuturnya seperti dilansir MTVN, Minggu, 11/12/2016.

loading...