HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Beberapa Negara Ingin Contoh Program Kebijakan Indonesia

8

HARIANACEH.co.id, JAKARTA — Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK selama 2,5 tahun ini dinilai positif dan beberapa negara mencoba untuk mencontoh kebijakan tersebut. Adapun hal itu datang karena sejumlah kebijakan telah memberikan efek baik bagi masyarakat, utamanya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto bercerita ketika dirinya melakukan kunjuangan ke India kemarin, India mengapresiasi program-program Pemerintahan Jokowi-JK. Mereka menyoroti bagaimana caranya pemerintah menerapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), dan bagaimana memberantas korupsi.

“Kemarin di India, Perdana Menteri (India) tanya bagaimana selesaikan kartu pintar, kartu Indonesia sejahtera, dan bagaimana memberantas korupsi,” kata Airlangga, di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Selain itu, Airlangga melanjutkan, India juga menanyakan bagaimana menjalankan program pengampunan pajak atau amensti pajak sehingga bisa menarik kembali uang ke dalam negeri dalam jumlah besar. Atas dasar itu, tambahnya, India berusaha untuk mencontoh Indonesia dalam menerapkan program-program tersebut.

“India mencoba dengan tarik uang dengan seperti dulu kita naikkan BBM. Beda dengan amnesti pajak di Indoensia yang berhasil masukkan uang ke Indonesia ratusan triliun,” jelas dia.

Tidak hanya India, masih kata Airlangga, di negara lain seperti Amerika Serikat (AS) juga mengakui program-program dari Jokowi-JK. Presiden terpilih AS Donald Trump pun meniru beberapa program Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah menggencarkan kembali pembangunan infrastruktur dan memberikan subsidi kepada industri Air Conditioner (AC).

“Donald Trump akan melakukan pembangunan infrastruktur, terus memberikan subsidi pabrik AC, dan menarik kembali USD dengan menaikan suku bunga,” ucap dia.

Meski program-program Jokowi-JK ini menuai banyak apresiasi, lanjut Airlangga, namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi di masa depan. Misalnya, bagaimana membangun keuangan inklusif. Hal itu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang besar bagi pemerintah.

“Tantangan ke depan adalah membangun keuangan yang inklusif,” pungkas dia.[]

loading...