HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Putusan DKPP: Bukti Nyata Ijazah Roni Ahmad Sah Secara Hukum

3

HARIANACEH.co.id, PIDIE –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiluhan Umum (DKPP) pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 telah memberikan Putusan atas pengaduan Sdr. Said Safwatullah melalui kuasa hukumnya Safaruddin, SH, yang menunding KIP Kabupaten Pidie telah meloloskan Calon Bupati Pidie atas nama Roni Ahmad kerena telah menggunakan Ijazah Palsu.

Dengan adanya putusan ini maka terjawab sudah tudingan terhadap Roni Ahmad ternyata hanya fitnah belaka, dimana dalam pertimbangan hukumnya DKPP mengatakan aduan Said Safwatullah melalui kuasa hukumnya Safaruddin, SH terhadap KIP Kab. Pidie tidak terbukti, dengan alasan;

  • Ijazah Roni Ahmad telah dilegalisai.
  • Roni Ahmad benar peserta didik MIN Gampong Aree dan LPI Ash-Habul Yamin.
  • LPI Ash-Habul Yamin adalah pesantren yang berwenang menerbitkan ijazah formal.

Selanjutnya tentang dugaan perihal NIK dan KTP milik Roni Ahmad yang lebih dari satu juga tidak terbukti, karena KIP Pidie tidak menemukan kejanggalan selama proses pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Dalam putusannya DKPP juga telah memberi sanksi kepada Komisioner Panwaslih Kab. Pidie berupa Peringatan kepada Munawir dan Sufyan. Selanjutnya sanksi berupa Peringatan Keras kepada Said Husin, Zakaria, dan Fuadi. Sanksi ini diberikan DKPP karena mereka tidak bekerja secara profesional akibat salah dalam menerapkan pasal;

Hal ini membuktikan bahwa kwalitas Komisioner Panwaslih Kabupaten Pidie dalam hal pemahaman hukum sangat lemah, sehingga patut dicurigai seleksi perekrutan komisioner Panwaslih Kab. Pidie oleh Komisi A DPRK Pidie dilakukan asal-asalan. Padahal tujuan perekrutan anggota Panwaslih Pidie untuk mengawasi berjalannya pilkada kabupaten pidie dari segala bentuk pelanggaran pemilu sehingga berjalan dengan demokratis.

“Kami sebagai kuasa hukum Pasangan Calon Bupati Pidie Roni Ahmad & Fadlullah T. M. Daud sangat kecewa dengan Panwaslih Kab. Pidie yang tidak profesional dalam bekerja sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada lembaga tersebut. Apalagi kinerja mereka dibayar menggunakan uang rakyat,” jelas Kuasa Hukum Roni Ahmad dalam keterangan tertulisnya yang diterima HARIANACEH.co.id.

“Apresiasi kami berikan kepada Komisi Independen Pemilu (KIP) Kabupaten Pidie yang telah bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan, dan akan terus bekerja sama, mendukung dan mengawasi kerja-kerja KIP selanjutnya. Proses hukum ini juga sekaligus menjadi cambuk kepada PANWASLIH Pidie untuk meningkatkan kwalitas kerja-kerja pengawasan”, tambahnya lagi.

“Jangan takut di jalan lurus, khawatirlah saat mulai berbelok,” tegasnya.

DKPP melalui putusannya juga telah menyadarkan rakyat Pidie bahwa perspektif politik hukum yang coba dibangun oleh kaki tangan kekuasaan selama ini ternyata hanya untuk menjatuhkan dan menghancurkan nama baik Roni Ahmad dengan harapan berdampak pada turunnya elektabilitas Pasangan Calon Abusyik.

Disamping itu, Rakyat Pidie telah sadar bahwa segala upaya yang dilakukan kaki tangan kekuasaan untuk membuat rakyat tidak sempat berfikir tentang bagaimana memilih pemimpin yang merakyat, sehingga terpilihlah pemimpin yang memikirkan diri dan kelompoknya saja.[*]

loading...