HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Irwandi dan Kejayaan Hutan Aceh

16

Oleh: Shaivannur

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH — Aceh yang merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam di sektor ekosistem hutan kini sedang diminati oleh pengusaha kapitalis, namun saat Irwandi Yusuf menjabat, ia punya cara tersendiri untuk melawannya. Irwandi Yusuf yang secara jelas menggambarkan tentang komitmennya untuk melakukan upaya perlindungan terhadap hutan-hutan di Aceh dan fungsi penting ekosistemnya, diantaranya. Pada Tahun 2007 dikeluar Ingub moratotium logging, 2008 keluar lagi yaitu tim terpadu permberantasan pembalakan liar kehutanan. Kemudian 2009 menyambung dari kebijakan moraturium logging yang dilakukan Pemerintah Aceh juga menetapkan Ulu Masen sebagai wilayah kawasan percontohan REDD+.

Pada tahun yang sama ia juga melakukan rekrutan tim pengamanan hutan (pamhut/polhut) yang pekerjanya para mantan kombatan dan berada di bawah dinas kehutanan sampai sekarang ada dua ribu pamhut yang ada di Aceh. Mereka dikontrak dan dibiayai untuk pengamanan hutan Aceh. Pada 2011 muncul Undang-Undang tentang Pengurangan Reduksi Laju Deforestasi di Indonesia. Jika dilihat dari sisi kebijakan perlindungan hutan khusus untuk Aceh, masa kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf itu telah banyak dikeluarkan peraturan yang mencoba untuk melindungi hutan dari jarahan tangan pengusaha kapitalis.

Era kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar nampak jelas, banyak lahir kebijakan di sektor kehutanan. Melestarikan hutan adalah menjadi visi utama mereka, kemudian lahirlah moratorium logging tepatnya 6 Juni 2007. Gagasan tersebut sangat konsen terhadap keberlangsungan hutan, faktanya dari gagasan tesebut melahirkan turunan-turunan kebijakan seperti Pumhut, Aceh Green, Tipereska, Rebosisasi, dan REDD+.

Setelah terbentuknya Pemerintah Aceh yang dibawah kepemimpinan Irwandi Yusuf mendeklarasikan kebijakan penghentian sementara penebangan hutan (moratorium logging) melalui Instruksi Gubernur No. 05/Instr/2007 Tanggal 6 Juni 2007. Pemerintah Aceh menyatakan komitmen untuk menyusun kembali strategi pengelolaan hutan melalui re-design (penataan ulang) reforestrasi (penanaman kembali) dan reduksi deforestrasi (menekan laju kerusakan hutan). Terlihat bahwa pernyataan yang didengungkan Gubernur Aceh untuk mewujudkan hutan lestari, agar rakyat Aceh sejahtera. Menyambung dari Gubernur No. 05/Instr/2007 Tanggal 6 Juni 2007, Gubernur Aceh juga merancangkan seribu pengamanan hutan yang akan disiapkan untuk menjaga hutan Aceh dan mengamankan visi Aceh Green.

Baca Juga

Faktanya dari gagasan tesebut melahirkan turunan-turunan kebijakan seperti Pamhut, Aceh Green, Tipereska, Rebosisasi, dan REDD+ yang bertujuan untuk melindungi atau memelihara hutan Aceh sehingga dapat di nikmati oleh masyarakat Aceh khususnya. Dari sekian banyak kebijakan-kebijakan yang di deklarasikan pada kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, maka terlihat jelas bahwa mereka sangat fokus terhadap kelestarian hutan demi meningkatkan ekonomi masyarakat.

Setiap kepala daerah mempunyai visi yang berbeda untuk melakukan program-program dalam kepemimpinannya. Terlihat jelas antara dua kepemimpinan yang ada di Aceh saat ini, mereka mempunyai visi dan misi yang berbeda dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. Kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Nazar, menerepkan beberapa kebijakan tentang kelestarian hutan. Ironisnya, setelah berakhirnya kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar kemudian digantikan dengan  Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf maka semua prodak hukum atau kebijakan yang dikeluarkan pada masa sebelumnya dimentahkan, padahal redesain sendiri belum rampung dari semua turunannya. Alasanya adalah banyak fraksi-fraksi dari Partai Aceh yang masih dendam dengan insiden yang terjadi pada saat kampanye yaitu konflik antara Partai Aceh dan Partai Nasionan Aceh, sehingga banyak kebijakan yang dipopulerkan oleh Irwandi Yusuf tidak dijalankan samapi saat sekarang.

Misalnya, tekait dengan pembentukan RTRW baru, yang dulunya Irwandi mencanangkan dua ekosistem hutan Aceh harus masuk ke RTRW yaitu Ekosistem Leuser dan Ekosistem Ulu Masen. Namun setelah berakhir kepemimpinannya, semua prodak yang direncanakan itu dimentahkan begitu saja, kini Ekosistem Leuser dan Ekosistem Ulu Masen telah ditiadakan dalam Qanun RTRW yang baru, ini sangat ironis. Aman Jarum salah seorang masyarakat adat di Gayo ikut bicara terkait penghapusan Kawasan Ekosistem Leuser oleh pemerintah Aceh. Ia mengatakan “ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan penting bagi masyarakat di Aceh, khususnya bagi yang tinggal di Kawasan Ekosistem Leuser. Namun Qanun ini secara nyata mengabaikan wilayah kelola masyarakat adat di dalamnya. Aspirasi Mukim sebagai pemerintahan adat tidak pernah di dengar, apa lagi diundang dalam pembahasan Rancangan Ruang RTRW Aceh tahun 2013-2033”.

Pembentukan RTRW baru yang disahkan tahun 2013 itu terkesan tak sparatif, dan tidak melibatkan seluruh stakeholder. Pemerintah hanya mengejar targer, sebab sangat tidak masuk akal jika KEL sendiri diabaikan dalam kebijakan tersebut. Padahal (KEL) merupakan kawasan yang secara alami terintegrasikan oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung kesinambungan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri yang dikenal dengan sebutan Ekosistem Leuser. Secara fundamental, Kawasan ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilindungi, karena jutaan masyarakat Aceh saat ini menggantungkan hidupnya lewat pemanfaatan jasa ekosistem hutan.

Pengeluaran KEL dari RTRW yang baru menoreh luka terhadap masyarakat adat di Leuser, mereka menginginkan agar Leuser tetap dilestarikan. Tertapi pada kenyataanya, Pemerintah Aceh mengabaikan hal itu. Rakyat justru harus menangis melihat 93 perusahaan saat ini sedang menggrogorti kawasan KEL guna untuk kepentingan sawit kapitalis. Perusahaan itu menghancurkan ribuan hektar hutan setiap tahunya untuk lahan-lahan investasi, dan rakyat selalu dihadiahkan melalui dampak dari kerusakan KEL itulah banjir yang selama ini terjadi di beberapa daerah di Aceh.

Enam pasangan calon Gubernur Aceh yang nantinya akan bertarung di Pilkada serentak pada bulan Februari. Keenam calon itu teleh slesai mebuat visi dan misinya. Beberapa hari yang lalu, debat kandidat dilaksanakan. Nanum, tidak ada yang menyinggung terkait pengelolaan kawasan hutan kecuali Irwandi, di debat itu Irwandi juga menjelaskan komitmenya untuk menjaga kawasan lahan gambut. Ia telah membentuk visi dan misinya yang sangat sistematis dan terstruktur, diantarannya ia mencoba mengembalikan kejayaan hutan Aceh melalui Aceh Green, poin 13 Irwandi memasukkan Aceh Green sebagai visi dan misinya. Pertanyaannya, kenapa diantara calon Gubernur lainnya tidak sedikitpun menyinggu persoalan pengelolaan kawasan hutan di Aceh? yang hari ini intensitas banjir semakin hari semakin meningkat. Banjir yang selama ini terjadi tidak terlepas dari akibat adanya eksploitasi dan eksplotasi hutan secara besar-besaran di Aceh, maka perlu satu kesadaran yang terencana untuk mengelola kawasan hutan itu agar tetap lestari. SEMOGA!

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time