HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Ketua DPRA Kumpulkan Semua Ketua Fraksi Bahas KUA-PPAS

10

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. Muharuddin, berserta seluruh pimpinan DPRA, ketua komisi DPRA, dan Partai Ketua Fraksi DPRA melaksanakan rapat perdana yang membahas persiapan penyerahan dokumen Kebijakan Umum APBD- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBA 2017 mendatang. Pembahasan yang berlangsung diruang kerja Ketua DPRA pada hari Selasa (27/12/2016) pukul 10.30 WIB.

Rapat tersebut membahas terkait penyerahan berkas yang dilakukan oleh Kepala Bappeda Aceh Amhar Abubakar kepada Sekretaris Dewan DPRA Hamid Zein, dari dokumen itu terdapat alokasi RAPBA 2017 senilai Rp.14,5 triliun, sedangkan target pendapatan sekitar Rp.14,2 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding APBA 2016 yang hanya Rp.12,874 triliun.

Hingga rapat tertutup selesai ketua DPRA menegaskan bahwa “keterlambatan pengesahan anggaran dikarenakan pada pertengahan bulan Desember ini ada penyesuaian struktur dan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus di Paripurnakan dan itu membutuhkan waktu untuk menyesuaikannya”.

Pengesahaan anggaran belum dapat dipastikan karena Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) harus  mempresentasikan struktur atau komposisi KUA-PPAS tahun anggran 2017, Terkait dengan keterlambat (SOTK) yang belum dilantik oleh plt Gubernur sehingga akan berpengaruh dengan pembahasan KUA-PPAS.

“Keterlambatan ini sangat tergantung dengan prosedur Rancangan Qanun Aceh tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh di-Registrasi untuk dapat di Lembar Aceh-kan, termasuk Qanun-qanun yang telah diparipurnakan. Padahal rancangan qanun itu sangat menentukan besaran anggaran Aceh di tahun 2017 nanti. Serta sambil menunggu pelantikan kepala SKPA yang baru, jika dua hal yang dimaksud telah selesai tentu kami dari DPRA ingin segera menyelesaikan pembahasan RAPBA 2017 bersama kepala SKPA yang definitif sesuai Qanun (SOTK) yang baru” ungkap Ketua DPRA.

Target penerimaan bersumber dari empat pendapatan, seperti Pendapatan Asli Aceh (PAA)
diperkirakan Rp.2,078 triliun, pemerintah pusat/dana perimbangan Rp.3,736 triliun, pendapatan Aceh yang sah Rp.20,357 miliar, dan transfer pemerintah pusat lainnya yaitu dari  dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas totalnya Rp.8,375 triliun.

RAPBA 2017 sebesar Rp.14,5 triliun akan digunakan untuk program pendidikan sebesar 20 persen yang sudah ditetapkan dan program untuk kesehatan sebesar 10 persen. Bertambahnya belanja tahun depan, salah satu faktornya karena ada tambahan Dana Alokasi Umum  (DAU) untuk pembayaran gaji guru PNS SMA/SMK dari kabupaten/kota yang mulai Januari 2017 tak  lagi dibayar Pemkab/Pemko masing-masing, melainkan dibayar Pemerintah Aceh. []

Editor: Ferdian

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time