HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kunjungi KIP Aceh, Komisi II DPR RI: Jangan ada Penipuan Data

8

HARIANACEH.co.id, Banda Aceh — Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Bappenas. Pertemuan yang diikuti oleh para komisioner KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota tersebut berkaitan dengan sosialisasi pelaksanaan Pilkada Aceh, Rabu 28 Desember 2016.

Dalam pertemuan yang berlangsung di aula KIP Aceh, Ketua Ridwan Hadi mengatakan kunjungan kerja anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh berlangsung baik.

Dia meminta KIP kabupeten/kota dapat menyampaikan informasi terkait kendala-kendala pelaksaan Pilkada dengan dilengkapi data-data. ”Misalnya terkait data pemilih, nantinya dapat disampaikan ke Pak Arteria, biar dicarikan solusinya,” katanya.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Arteria Dahlan menilai sejauh ini pelaksanaan proses tahapan Pilkada Aceh telah berjalan baik. Kendati tantangan di Aceh lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain, karena melaksanakan Pilkada serentak untuk tingkat provinisi dan 20 kabupaten/kota.

Dia mengharapkan para komisioner dan sekretariat KIP di seluruh Aceh dapat memastikan data pemilih secara akurat, tidak dibuat-buat. ”Pastikan juga sosialisasi bisa dilaksanakan sebaik-baiknya.”

Dia menilai, partisipasi tak hanya harus tinggi tetapi juga jangan dipaksakan untuk tinggi. ”Jangan ada penipuan-penipuan data, karena inilah demokrasi.”

Arteria secara khusus meminta Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi terus menjaga pelaksanaan Pilkada Aceh dengan mengingatkan jajaran di bawahnya, untuk menjalankan tugasnya dengan baik. ”Tolong diingatkan, mereka adalah orang-orang pilihan.”

Sementara itu Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno mengakui anggaran untuk lembaga penyelenggara Pemilu masih belum maksimal. ”Pinginnya membantu daerah lebih besar dan lebih besar lagi.”

”Gimana caranya Pak Arteri, agar dapat menambah anggaran untuk KPU juga khususnya bantuan ke daerah,” sambung Wariki.

Dia menyadari pembangunan politik Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Hal ini mengacu pada Indeks Demokrasi Indonesia yang nilainya masih 72,82 pada tahun 2015. ”Ini artinya kualitas sedang-sedang saja, dan perlu ditingkatkan.”

Terkait anggaran untuk KPU, Arteria mengatakan menjadi masukan bagi pihaknya di DPR RI. ”Tetapi jangan karena anggaran (kecil), menggadaikan kehormatan,” harapnya. []

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time