HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kebijakan Donald Trump Ditunggu-tunggu Ekonomi Indonesia

9

HARIANACEH.co.id – Pada awal tahun 2016, sorot mata dunia selalu tertuju apa yang keluar dari mulut Gubernur The Fed  (Federal Reserve) Yennet Jellen. Ketika Jellen memberi sinyal kenaikan suku bunga, sontak bursa global, termasuk Asia, merespon cepat. Sinyal Yellen sekaligus menandakan perekonomian terbesar dunia, Amerika Serikat (AS), sudah semakin membaik.

Sebelum diputuskan 15 Desember 2016, niat Jellen menaikkan suku bunga sudah terendus pada September. Pada dua momentum penting itu, pasar domestik merespon negatif. Bulan September dan Desember, Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak volatile mencapai 5.146 pada 14 September dan 5.093 pada 22 Desember.

Bursa global juga ikut bergoyang. Jelang akhir tahun, Dow Jones mencapai 19.983 atau naik 13,82 persen (year to date), dan Nikei mencapai 19.145  atau naik 0,65 persen (year to date). Sementara Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP) minus 3,096 atau 0,18 persen (year to date), bursa saham India, SENSEX, berada pada 26,249 atau naik 0,47 persen (year to date).

Di ujung tahun ini, sentimen global mengarah ke presiden terpilih AS Donald Trump. Pebisnis kawakan itu memberikan signal atas kembalinya kedigayaan AS untuk penduduknya. Slogan Trump bisa menjadi momok bagi negara yang selama ini kelimpahan dana dari pasar keuangan AS, termasuk Indonesia.

Sejak awal kampanye Trump konsisten menyerukan kembalinya kekuatan AS dengan mengusir imigran, menghalangi masuknya produk Tiongkok dan menahan investasi perusahaan AS tetap di negeri itu. Trump ingin meningkatkan lapangan pekerjaan di negaranya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Naiknya lapangan kerja membuat pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan mencapai 2 persen pada 2017. Kedua faktor itu yang menjadi latar belakang bagi kenaikan suku bunga The Fed pada tahun ini, dan mungkin tahun depan.

Begitu Trump terpilih sebagai presiden ke-45 AS, awal November lalu, rupiah dan IHSG kian melemah. Rupiah menyentuh level Rp 13.560 per USD pada 18 November dan IHSG nangkring 5.078 pada 15 November 2016.

Tentu ini bisa juga didorong oleh aksi jelang akhir tahun atau santa class rally yang menjadi momok bagi bursa saham global. Saham-saham perusahaan ritel AS akan membukukan penjualan jelang akhir tahun di saat Natal dan tahun baru untuk memikat investor. Pada saat yang sama, investor juga kerap melakukan rebalancing atas kinerja saham yang akan dipilih pada tahun depan.

Fenomena akhir tahun ini bisa menjauhkan asumsi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 yang mematok target nilai tukar rupiah 13.500 per USD dan prediksi analis IHSG menembus 6000 hingga akhir tahun.

Dua prediksi yang meleset itu bisa dipahami karena sejak awal Hillary Clinton dijagokan bakal melenggang ke Gedung Putih. Hillary diperkirakan tak akan melakukan tindakan seekstrem Trump dalam menghalangi imigran dan menghapus kerja sama global Trans Pacific Partnership (TPP).

Sejumlah pemangku kebijakan di Indonesia juga kaget dengan terpilihnya taipan yang menikahi model asal Serbia itu. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, terpilihnya Trump adalah sebuah bencana bagi pasar finansial negara dunia ketiga, seperti indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tak kalah kaget. Semula ia berharap tak ada kejutan dari Pilpres AS. Eh yang menang malah sosok yang jadi olok-olok karena dianggap kasar dan tak berwibawa serta tak cukup pandai mengelola negara. Faktanya? Sosok Trump memperkuat pasar keuangan AS, yang ditandai naiknya dollar index dan pasar saham AS setelah dia terpilih.

Pelaku pasar kini harap-harap cemas menantikan kabinet Trump. Namun demikian, dengan masuknya sejumlah tokoh Wall Street dalam kabinet Trump, muncul spekulasi bahwa AS tak akan segegabah dalam menentukan kebijakan ekonomi, misalnya, membatasi produk Tiongkok. Beleid ini akan berbuah jutaan pengangguran baru yang bekerja dalam rantai produksi perusahaan Tiongkok.

Sejumlah pengamat mengatakan Trump merupakan pebisnis pragmatis. Jika pajak perusahaan rendah bisa menarik minat investor, dia bisa saja mendepak perusahaan Tiongkok dan memberikan keistimewaan kepada perusahaan AS yang tadinya akan berinvestasi ke luar AS. Pasar masih menanti hal ini.

Ketidakpastian 2017

Sejauh ini Trump belum memutuskan langkah untuk memproteksi penetrasi produk Tiongkok. Jika itu dilakukan, dikhawatirkan berdampak buruk bagi ekonomi dunia. Karena Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang terbesar AS.

CNN melansir, transaksi jasa dan barang kedua negara mencapai USD 663 miliar pada 2015. Jika ada proteksi, Tiongkok harus mencari pasar baru bagi produk-produknya. Padahal, Tiongkok saat ini tengah berjibaku menggenjot pasar dalam dan luar negeri akibat kelebihan produknya.

Ketua Dewan Perdagangan AS Peter Navarro mengatakan, ada tiga hal yang bisa membuat AS menjadi perkasa kembali. Salah satunya adalah usaha memangkas defisit perdagangan AS yang mencapai USD500 miliar.

Untuk memangkas defisit itu, Navarro akan melakukan perundingan dalam perjanjian global, termasuk dengan mitra dagang terbesar: Tiongkok. Navarro meminta perdagangan yang lebih adil bagi kedua negara. Pernyataan belum memperjelas mengenai jenis proteksi yang akan dilakukan Pemerintahan AS.

Bagi ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, jika proteksi terjadi di AS, Tiongkok bisa saja menyasar pasar Indonesia sebagai negara berpopulasi besar dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Saat ini pun produk Tiongkok, dari smartphone, mainan anak, baju hingga properti masuk melalui konsorium besar.

Bagi Lana, masuknya produk Tiongkok bisa dimaknai dua hal: memberikan pilihan bagi konsumen dengan harga terjangkau atau menggerus daya saing Indonesia dengan negara lain. Pilihan pertama bisa menjaga inflasi tetap terkendali, sementara yang kedua memposisikan kemungkinan tergerusnya pendapatan perusahaan Indonesia yang kerap dihimpit produk global.

Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan angka transaksi mencapai USD21 miliar pada kuartal I 2016. Perlambatan ekonomi Tiongkok akan memberikan tekanan terhadap ekspor komoditas Indonesia, seperti batu bara dan sawit, yang biasa dikonsumsi untuk memenuhi produksi Tiongkok.

Untuk mencari pasar alternatif seperti amanat Presiden Joko widodo masih cukup sulit. Konflik bersenjata di wilayah Eropa, Asia hingga Afrika memperumit itu. Indonesia harus bersabar untuk mencari pasar non-tradisional yang mapan.

Akhirnya, Indonesia kembali mengandalkan investasi dan konsumsi domestik. Investasi menjadi PR yang sulit karena kendala regulasi dan implementasi paket kebijakan yang lambat. Kemudahan berinvestasi Indonesia memang naik. Tapi kenaikan itu masih belum lebih baik dari negara-negara tetangga di ASEAN.

Adimistrasi lahan yang acak adul menjadi momok utama bagi investor. Ditambah inkonsistensi regulasi Pemerintah, membuat investasi bagai menggantang asap. Padahal, Presiden Jokowi berulangkali mengatakan segala cara harus dilakukan untuk menarik investasi bagi kemajuan perekonomian nasional.

Mendorong investasi ke Indonesia juga tak mudah. Investor mengkhawatirkan serbuan produk Tiongkok yang murah. Ini antara lain alasan produsen baja asal Eropa meminta dukungan Pemerintah atas baja murah dari Tiongkok jika jadi berinvestasi di Indonesia. Perusahaan itu khawatir jika investasinya di Indonesia kalah bersaing dengan baja Tiongkok yang memang lebih murah.

Investasi Tiongkok di Indonesia tak seberapa besar ketimbang negara lain. Impor Indonesia dari Tiongkok mencapai USD 24 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2016. Pada periode yang sama, defisit Indonesia dengan Tiongkok mencapai USD11 miliar. Investasi Tiongkok hanya USD 120 juta pada kuartal III 2016, jauh lebih kecil dari mitra lain Indonesia, seperti Singapura dan Jepang yang mencapai USD 1.9 miliar dan USD 1,2 miliar pada periode yang sama.

Investasi Tiongkok juga kerap dibumbui isu tenaga kerja ilegal dan konflik sosial antar-warga. Mereka yang menjadi tenaga kerja diduga tenaga kerja kasar dan rendahan yang dilarang peraturan dan mustinya bisa diisi tenaga kerja lokal. Kasus yang kerap terjadi di beberapa daerah memberikan pertanyaan mengenai usaha Pemerintah melindungi pekerja lokal dari invasi tenaga kerja asing.

Menyadari pelbagai tantangan investasi itu, Pemerintah kembali berharap kepada konsumsi domestik untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi. Berbagai cara sudah dilakukan: memangkas 7 days repo rate dan menggunting bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta melonggarkan aturan Loan To Value (LTV).

Aneka kemudahan ini diharapkan menarik minat warga membelanjakan uangnya. Kenaikan Upah Minimum Provinsi di 2017, jika diterapkan baik, bisa mendorong konsumsi. Namun, yang patut diwaspadai adalah tekanan atas rasio kredit macet atau ratio non performing loan (NPL) perbankan di tengah perlambatan ekonomi.

Tahun ini peringatan kredit macet muncul pada Juli, dengan ratio NPL perbankan nasional yang mencapai 3,18 persen. Kenaikan NPL menimpa sejumlah bank, seperti Bank Permata dengan rasio NPL gross 4,6 persen per Juni 2016, Bank CIMB Niaga sebesar 3,97 persen, Bank Mandiri sebesar 3,74 persen, BTN sebesar 3,41 persen, dan Bank Danamon 3,3 persen pada periode yang sama.

Tekanan mulai berakhir menjelang akhir tahun seiring mengeliatnya belanja Pemerintah dan ekonomi yang mulai stabil. Per September NPL mencapai 3,1 persen. Pemerintah yakin NPL akan terus menurun pada tahun depan seiring dengan risiko bisnis yang semakin berkurang. Namun banyak juga investor yang mengatakan ketidakpastian global menjadi problem utama pada 2017.

Menyadari itu, bisa dipahami, Pemerintah belum begitu yakin pertumbukan ekonomi membaik pada 2017. Untuk memperkuat kinerja perekonomian tahun depan, kata Darmin Nasution, Pemerintah telah mencanangkan kombinasi kebijakan di sejumlah bidang. Kombinasi itu mencakup pembenahan infrastruktur, deregulasi, sumber daya manusia, fiskal dan kebijakan sektor.

Darmin yakin pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan bisa mencapai kisaran 5,2 persen-5,4 persen pada tahun depan. Namun tak bisa dimungkiri juga bahwa adanya efek dari kelesuan ekonomi pada tahun 2016. Itu sebabnya Bank Indonesia (BI) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017, dari sebelumnya pada 5,1-5,5 persen menjadi 5,0-5,4 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, basis kebijakan fiskal masih menjadi tumpuan bagi perekonomian di 2017. Penerimaan pajak akan bergantung dari membaiknya harga komoditas, masuknya investasi dan konsumsi domestik. Kenaikan pendapatan perusahaan dan daya beli serta perluasan basis pajak diharapkan akan mendorong perekonomian Indonesia.

Ke depan, ekonomi tidak akan serumit ini apabila Trump tidak memproteksi perdagangan dengan Tiongkok. Ini masih menjadi teka-teki. Aneka persoalan ini amat tergantung pada bagaimana Trump mendesain kebijakan ekonomi AS. Bagaimana pula sikap AS terhadap perusahaan Tiongkok?

Yang tak kalah penting, bagaimana peta perdagangan global yang akan mulai diinisiasi Tiongkok dalam The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)? Yennet Jellen mengatakan, di bawah Trump semuanya serba tak mungkin atau tak bisa diprediksi. Sebagai bagian dari negara dunia ketiga, Indonesia hanya bisa menanti “Sabda Trump” dan beradaptasi dengannya.(MTVN)

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time