,

Potensi Radikalisme Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017

Ilustrasi Pilkada Serentak 2017
Ilustrasi Pilkada Serentak 2017. (Liputan6)

Oleh: Muhammad Husaini Dani[1]

Muhammad Husaini Dani
Muhammad Husaini Dani

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH — Sejumlah daerah di Indonesia baik itu tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2015 yang lalu. Namun di Provinsi Aceh, Pilkada serentak baru bisa dilakukan pada semester kedua atau tahun 2017 tepatnya.

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan system penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup Gubernur, Bupati maupun Walikota.

Pilkada serentak memiliki sejumlah keuntungan. Menurut, Djohermansyah mengatakan dengan adanya Pilkada serentak, maka perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pusat dan daerah. Lalu, rakyat tidak perlu berulang kali ke bilik suara. Keuntungan lainnya, bila ada sengketa, untuk dibatasi waktu jika sengketa melalui pengadilan. Sehingga tahapan tidak terganggu. Terakhir, pelantikan dapat dilakukan serentak oleh presidendan atau oleh gubernur. Sehingga Pilkada serentak ini memiliki Efisiensi biaya dan waktu serta tidak banyak tim sukses.

Djohermansyah juga membenarkan bahwa adanya kelemahan Pilkada serentak membuat kepemimpinan pejabat sementara dapat mencapai dua tahun sehingga kurang efektif. Selain itu kelemahannya adalah jika terjadi ekses Pilkada (Kerusuhan) yang bersamaan mengancam stabilitas nasional dan penanganannya membutuhkan sumber daya yang besar termasuk dana dan gelar pasukan yang belum merata diseluruh daerah. Konstrain penyelesaian sengketa Pilkada, dimana waktunya terbatas sementara jumlah sengketa banyak. Pilkada serentak ini pun memiliki kelemahan di pengawasan Pilkada yang relatif sulit. Lalu, tidak ada referensi penyelenggara Pilkada serentak dinegara lain.

Panggung Politik Aceh semakin hangat dan memanas menjelang Pilkada 2017, ada beberapa calon Gubernur dan calon bupati maupun walikota yang maju dalam kandidat dengan semangat dan optimisme yang kuat untuk bertarung memperebutkan kekuasaan yang terbaik di provinsi Aceh.

Berbicara mengenai pilkada serentak yang akan dilakukan di provinsi aceh tentu bukanlah hal yang baru, dimana setiap menjelang pergelaran pilkada hawa panas perpolitikan semakin meningkat, maka dari itu penulis ingin menganalisa besarnya potensi tingkat radikalisme yang akan terjadi menjelang Pergeleran Pilkada pada 15 Februari 2017. Hal tersebut dapat kita lihat dari napak tilas sejarah beberapa tahun yang lalu adanya Pilkada tepatnya pada tahun 2012, sikap radikalisme baik terhadap fisik maupun mental terjadi dengan mudahnya, seperti pembakaran, penembakan, penganiyaan, penculikan, intimidasi, ancaman, dan berbagai kekerasan lainnya menghiasi warna-warni Pilkada tersebut.

Berbicara potensi radikalisme menjelang pilkada tentunya harus mengetahui apa itu radikalisme, mengutip beberapa pandangan terkait dengan radikalisme, sebagai berikut:

  • Harum Nasution (1995: 124) bahwa radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Begitu juga pendapat
  • Johan Galtung (1980: 67) bahwa radikalisme itu sikap maupun sifat yang menghalangi hak seseorang, sehingga radikalisme dapat ditiadakan dan bukanlah sifat hakekat dari manusia.
  • Dr. Azyumardi Azra, (2000: 100) bahwa Radikal ialah sikap persaingan dan pertarungan kekuasaan (contest for power) diantara golongan tradisionalis dan modernis.
  • Awani Iretuati Afadlah, (2005) bahwa radikalisme sebuah pergerakan dimana para pengikutnya terkadang melakukan aksi-aksi yang menurut ukuran “normal” tergolong sangat kasar.
  • Budi Winarno dalam bukunya Politik dan Psikoanalisis di Indonesia hal.326, bahwa Radikalisme dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang meletakkan kembali pada dasar ataupun akar permasalahannya dalam hal seni.

Dari beberapa pandangan yang telah saya kutip dapat saya ambil kesimpulan secara garis besar bahwa radikalisme itu merupakan suatu ideologis yang mana sikap dan juga sifat yang mengutamakan persamaan ideologis. Tetapi ketika ideologis tersebut bergeser menjadi gerakan-gerakan radikal maka ia akan mulai menimbulkan masalah.

Selanjutnya kita juga harus mengetahui pola dan juga bentuk dari Radikalisme Politik, terbagi 2:

  • Bentuk radikalisme terhadap fisik dimana hal tersebut merupakan kekerasan yang langsung terjadi pada fisik seseorang yang tidak disukainya. Dalam hal ini bisa jadi bentrokan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang sama-sama mementingkan egoisme dalam berideologi sehingga ketika ada kelompok lain yang ideologinya bersebrangan maka akan terjadi adu kekerasan, kontak fisik serta bentrokan yang berlarut-larut.
  • Bentuk radikalisme terhadap mental dimana hal tersebut merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan suatu kelompok dengan cara mengintimidasi lawan main politik, meneror masyarakat agar mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi ideology perspektif suatu kelompok tersebut.

Penyebab terjadinya radikalisme yang paling krusial ialah “kekuasaan” sesuai dengan pendapat Machiavelli “didalam mendapatkan kekuasaan menghalalkan berbagai cara”. Pandangan tersebut lah tampaknya yang menjadi penyebab segala bentuk radikalisme yang terjadi. Provinsi Aceh sebagai daerah yang baru saja keluar dari konflik yang berkepanjangan antara pemerintahan Pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah pasti dinamika politik di Aceh belum benar-benar pulih dan juga tentunya mengundang perhatian banyak pihak. Pilkada yang terjadi menghadirkan persaingan sengit dikalangan sesama eks kombatan GAM yang haus akan kekuasaan. Tak heran ketika menjelang berlangsungnya Pilkada banyak pihak menduga selalu berpotensi menghadirkan radikalisme.

Melihat dari pandangan beberapa ahli terkait dengan radikalisme tentu kita dapat melihat dengan situasi fakta yang terjadi pada Provinsi Aceh menjelang pergelearan pilkada, ada begitu banyak tindakan kekerasan yang terjadi dikarenakan hawa panas perpolitikan semakin meningkat seperti pada akhir tahun 2016 menjelang Pilkada 2017 telah bergulir berbagai fakta tindakan dalam bentuk radikalisme sudah mulai terjadi, salah satunya berita yang dilansir oleh Serambi Indonesia pada hari Selasa, 6 September 2016 “Abon Thaleb” Kalau Mualem Kalah, Perdamaian di Aceh Tak Akan Selamat”.

Berita tersebut berindikasi merupakan bentuk upaya adanya ancaman dan intimidasi terhadap mental masyarakat Aceh agar memaksa memilih Mualem sebagai Gubernur pada pemilihan nantinya. Kata-kata yang dikeluarkan oleh Abon Thaleb merupakan bentuk ancaman terhadap masyarakat Aceh, hal tersebut dapat membuat masyarakat Aceh resah dan merasakan “was-was” menjelang Pilkada 2017 nanti. Pasalnya masyarakat Aceh tidak akan pernah lagi ingin merasakan dan melihat masa kelam yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya menjelang Pilkada, trauma akan adanya kekerasan masih bergeming dalam ingatan masyarakat Aceh. Statement yang dilontarkan Abon Thaleb yang ingin menggugat perdamaian Aceh sebagai bentuk sebuah permainan politik merupakan suatu kekeliruan yang besar, padahal keberadaan Partai Aceh bukan lah harga mutlak dalam menjaga perdamaian Aceh meskipun partai Aceh terlibat banyak dalam hal perdamaian Aceh tersebut.

Kemudian berita yang juga dilansir oleh Serambi News pada hari Selasa, 27 Desember 2016 “Pengrusakan Alat Kampanye Partai Aceh di Sakti”, begitu juga informasi-informasi Hoax yang dapat memicu terjadi radikalisme antara tim sukses maupun simpatisan dari masing-masing calon baik itu di tingkat Gubernur, Bupati maupun Walikota seperti berita yang dilansir oleh Serambi News pada hari senin, 26 desember 2016 “Hajar juru Kampanye, seorang timses cabup di Nagan Raya ditangkap polisi” (http://aceh.tribunnews.com/2016/12/26/hajar-juru-kampanye-seorang-timses-cabup-di-nagan-raya-ditangkap-polisi), Tim fatar kepung rumah Jubir KPA Pase (http://aceh.tribunnews.com/2016/12/25/tim-fatar-kepung-rumah-jubir-kpa-pase), kemudian saling singgung dalam statement antar calon gubernur juga dapat memicu terjadi nya radikalisme . Jika pada pilkada tahun 2012 dahulu hawa perpolitikan aceh menjelang pilkada memanas  karena dua partai lokal besar di Aceh yaitu PNA dan PA yang berujung pada tindakan radikalisme, namun berbeda pada pilkada tahun 2017 kali ini karena hawa perpolitikan aceh memanas bukan hanya dua partai politik lokal saja melainkan sesama PA yang sudah terpecah belah menjadi beberapa kubu pasangan calon gubernur pun dapat memicu dan meningkatkan radikalisme semakin besar, ini dapat kita lihat dari statement-statement yang dikeluarkan oleh para pasangan calon gubernur baik di media pers maupun media lainnya yang secara garis besar dapat memicu konflik radikalisme yang sangat besar.

Sehingga rasa-rasanya slogan yang pernah dideklarasikan oleh para calon gubernur yaitu “pilkada damai” hanya kata-kata yang tidak mencerminkan keadaan situasi perpolitikan pada faktanya. Karena faktanya slogan “pilkada damai” hanyalah slogan sementara tingkat radikalisme di Provinsi Aceh menjelang Pilkada 2017 masih sangat memungkinkan terjadi.

Maka dari itu saya menilai bahwa potensi adanya tindakan radikalisme di Aceh menjelang Pilkada itu sangatlah besar, karena Aceh sendiri merupakan daerah yang rawan akan konflik dalam memperebutkan kekuasaan, kemudian terpecah belahnya eks kombatan GAM menjadi beberapa kubu juga menjadi ancaman paling serius terhadap masyarakat karena bukan sebuah kemustahilan bahwa radikalisme bentuk fisik bakal terjadi, kegaduhan yang dapat mereka ciptakan dapat membuat masyarakat aceh semakin resah dan trauma dengan keadaan tersebut. Permainan politik secara black campaign yang digunakan untuk saling menjatuhkan lawan bermain politik sangatlah berpotensi besar untuk menciptakan radikalisme politik yang terjadi.[]


CATATAN KAKI:
  1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik,FISIP dan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Peserta Sekolah PAKAR Aceh.

loading...
Nintendo Switch Memiliki Kapasitas Memori Internal 32 GB (google img)

Nintendo Switch Memiliki Kapasitas Memori Internal 32 GB

Ini Kode 'Rahasia' di Meteran Listrik Prabayar Agar tetap Hemat (kompasiana)

Ini Kode ‘Rahasia’ di Meteran Listrik Prabayar Agar tetap Hemat