HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

GeRAK Minta KPK Kerja di Aceh, Telusuri Dana Aspirasi Dewan

4

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melaksanakan koferensi pers terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan tema “ Rampok Uang Rakyat Atas Nama Aspirasi (Temuan dan aspirasi DPRA-APBA 2017 total Rp 930 miliar) di Warung Kopi Sekretariat Bersama (Sekber), Selasa (7/3/2017) di Banda Aceh.

Konferensi Pers ini langsung disampaikan oleh Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, ia berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memberikan perhatian lebih terhadap Aceh.

“Kami berharap bahwa KPK harus menaruh perhatian yang lebih untuk Aceh, jangan kemudian menjadikan Aceh dengan berbagai alasan keamanan dan sebagainya serta tidak mau dijadikan sebagai daerah yang kemudian mendapatkan upaya untuk terintegrasi penindakan,” jelasnya saat diwawancarai awak media usai kegiatan konferensi pers.

Askhalani juga menambahkan, kata dia, bahwa sudah banyak laporan dari masyarakat Aceh kepada KPK yang belum diprioritaskan.

“Sejauh ini sudah banyak temuan dan banyak laporan yang disampaikan masyarakat Aceh kepada KPK, tetapi belum ada satu pun kasus yang berhubungan dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang mendapatkan prioritas,” tambahnya.

Namun ia menjelaskan bahwa sejak awal usulan dana aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRA sudah menyalahi aturan.

“Kalau kita mau terbuka usulan dana perencanaan yang diusulkan lewat aspirasi itu sudah menyalahi aturan sejak awal, misalnya aturan yang tidak ada dasar hukum kemudian dewan dengan serta-merta bisa mengusulkan anggaran sebagaimana yang diusulkan dinas,” ujarnya.

“Menurut saya ini kan tidak boleh, secara pergub No 79 tahun 2015 tentang pengelolaan dana otonomi khusus dan migas, sudah disebutkan tidak boleh mengusulkan kegiatan yang nilainya di bawah dari 500 juta, tetapi hasil aspirasi yang diusulkan dewan rata-rata berada dibawah itu,” tambahnya.

Sementara itu, ia juga mengatakan bahwa KPK sudah selayaknya untuk bekerja di Provinsi Aceh.

“Jadi ini sudah menjadi sesuatu yang kemudian perlu perhatian, dan kalau KPK menaruh perhatiannya sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban ini mungkin akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk KPK bekerja di Aceh,” tutupnya. []

 

Editor: Eko Densa

loading...