HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Paket Aspirasi Dewan 2017, GeRAK: Aceh Utara Terbanyak, Bener Meriah Terendah

13

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Kabupaten Aceh Utara mendapatkan prioritas utama dalam mendapatkan paket aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2017 yang totalnya sebanyak 373 paket.

Hal ini langsung disampaikan oleh Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani dalam konferensi pers terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Warung Kopi Sekretariat Bersama (Sekber), Selasa (7/3/2017) di Banda Aceh.

“Setelah hasil kami mengoreksi terkait dengan jumlah yang telah disebutkan, bahwa daerah atau daerah pemilihan (dapil) yang paling banyak memperoleh paket yaitu Kabupaten Aceh Utara yang mendapat prioritas utama mendapatkan paket aspirasi paling banyak, totalnya adalah 373 paket,” jelas Askhalani .

Ia juga menambahkan, bahwa paket aspirasi kedua terbanyak disusul oleh Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Bireuen.

“Daerah yang mendapatkan dana aspirasi terbanyak selanjutanya disusul oleh Kabupaten Aceh Besar lalu Bireuen dan kemudian Pidie,” tambahnya.

Namun daerah yang paling terendah mendapatkan dana aspirasi adalah Kabupaten Bener Meriah sebanyak 30 paket.

“Kabupaten Bener Meriah sekitar 30 paket, jadi artinya yang ingin kami sampaikan bahwa siapa yang bisa menggerogoti paling banyak aspirasi maka dia yang akan membawa pulang banyak uang ke dapilnya,” ujarnya.

Sementara itu, ia menambahkan bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki karakteristik dalam melobi anggaran yang besar.

“Salah satu yang kami pakai indikator adalah Kabupaten Aceh Utara, karena disitu kebetulan ada Ketua DPRA, kemudian juga ada beberapa orang yang memiliki karakteristik bisa melakukan lobi anggaran yang cukup besar,” jelasnya.

GeRAK Aceh mencatat bahwa hal tersebut telah melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) No 79 tahun 2015 tentang pengelolaan dana tambahan bagi hasil.

“Catatan kami bahwa dana aspirasi ini melanggar Pergub No 79 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana tambahan bagi hasil, Pergub ini sudah disahkan selama dua tahun sebelumnya, bahwa dalam Pergub disebutkan dana otonomi khusus dan dana migas tidak boleh paketnya berada di bawah 500 juta, tetapi faktanya hampir sebagian besar dana yang kami hitung ini paketnya adalah 500 juta kebawah, jadi ada upaya dalam mengecil-ngecilkan dana dan tidak melalui proses non tender,” ujarnya. []

 

Editor: Eko Densa

loading...