Televisi Dilarang Siarkan Langsung Terkait Sidang Kasus E-KTP

1 min


68
23 shares, 68 poin

HARIANACEH.co.id — Juru bicara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Yohanes Prihana, melarang media televisi menyiarkan secara langsung sidang dugaan korupsi e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) yang bakal digelar Kamis besok, 9 Maret 2017.

“Dengan mengingat yang sudah terdahulu, pengadilan mengambil sikap bahwa persidangan sekarang sudah tidak boleh live lagi,” kata Yohanes di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

Yohanes menjelaskan arti dari sidang terbuka untuk umum adalah bahwa majelis mempersilakan masyarakat hadir untuk menyaksikan persidangan. Siapa pun boleh hadir dengan mempertimbangkan kapasitas pengadilan.

Advertisements

Live berarti menghadirkan persidangan yang terbuka untuk umum itu kepada masyarakat. Itu terbalik. Masyarakat silakan ke pengadilan, bukan persidangannya yang menghadiri masyarakat,” ujar Yohanes seperti dilansir Tempo.co, Rabu, (08/03/17).

Ia menambahkan masyarakat juga harus bisa membedakan antara mendapatkan informasi dengan penyiaran. Jika disiarkan secara langsung, artinya masyarakat umum bisa melihat semua konten persidangan. “Konten itu adalah milik para aktor, para pihak yang berkepentingan dalam sidang. Bukan untuk konsumsi,” ujar dia.

Untuk itu, Prihana mengatakan pengadilan telah mengambil sikap mengembalikan marwah sidang yang terbuka untuk umum dengan mengeluarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat keputusan itu berisi larangan peliputan atau penyiaran persidangan secara langsung oleh media televisi di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus.

Advertisements

Meski demikian, Yohanes tetap mempersilakan semua media untuk meliput jalannya persidangan. Asal, tetap mengikuti etika yang telah ditetapkan. “Biasanya majelis mengingatkan, kalau mengambil gambar tidak boleh pakai lampu karena mengganggu,” ujar dia.

Untuk sidang besok, Yohanes mengatakan, Pengadilan Tipikor mempersiapkan ruang sidang Kusuma Atmadja 1 di lantai satu Pengadilan. Sementara majelis hakim yang didapuk untuk memutus perkara adalah Jhon Halasan Butar Butar, Franky Tumbuwan, Emilia, Anwar, dan Anshori.

Advertisements

Bagikan ke teman anda!

68
23 shares, 68 poin

Komentar

Apa Reaksi Anda?

Suka Suka
0
Suka
Takjub Takjub
0
Takjub
Kaget Kaget
0
Kaget
Takut Takut
0
Takut
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Marah Marah
0
Marah
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Image
Photo or GIF
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Countdown
The Classic Internet Countdowns