HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Televisi Dilarang Siarkan Langsung Terkait Sidang Kasus E-KTP

8

HARIANACEH.co.id — Juru bicara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Yohanes Prihana, melarang media televisi menyiarkan secara langsung sidang dugaan korupsi e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) yang bakal digelar Kamis besok, 9 Maret 2017.

“Dengan mengingat yang sudah terdahulu, pengadilan mengambil sikap bahwa persidangan sekarang sudah tidak boleh live lagi,” kata Yohanes di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

Yohanes menjelaskan arti dari sidang terbuka untuk umum adalah bahwa majelis mempersilakan masyarakat hadir untuk menyaksikan persidangan. Siapa pun boleh hadir dengan mempertimbangkan kapasitas pengadilan.

Live berarti menghadirkan persidangan yang terbuka untuk umum itu kepada masyarakat. Itu terbalik. Masyarakat silakan ke pengadilan, bukan persidangannya yang menghadiri masyarakat,” ujar Yohanes seperti dilansir Tempo.co, Rabu, (08/03/17).

Ia menambahkan masyarakat juga harus bisa membedakan antara mendapatkan informasi dengan penyiaran. Jika disiarkan secara langsung, artinya masyarakat umum bisa melihat semua konten persidangan. “Konten itu adalah milik para aktor, para pihak yang berkepentingan dalam sidang. Bukan untuk konsumsi,” ujar dia.

Untuk itu, Prihana mengatakan pengadilan telah mengambil sikap mengembalikan marwah sidang yang terbuka untuk umum dengan mengeluarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat keputusan itu berisi larangan peliputan atau penyiaran persidangan secara langsung oleh media televisi di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus.

Meski demikian, Yohanes tetap mempersilakan semua media untuk meliput jalannya persidangan. Asal, tetap mengikuti etika yang telah ditetapkan. “Biasanya majelis mengingatkan, kalau mengambil gambar tidak boleh pakai lampu karena mengganggu,” ujar dia.

Untuk sidang besok, Yohanes mengatakan, Pengadilan Tipikor mempersiapkan ruang sidang Kusuma Atmadja 1 di lantai satu Pengadilan. Sementara majelis hakim yang didapuk untuk memutus perkara adalah Jhon Halasan Butar Butar, Franky Tumbuwan, Emilia, Anwar, dan Anshori.

loading...