HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kepala Biro Hukum Aceh

Plt Gubernur Tidak Berwenang Rombak Kabinet Aceh

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah didampingi Kabiro Hukum, Edrian, SH, M.Hum, juga Staff Ahli Hukum, Nurdin, SH.M.Hum dan Asisten II pada konferensi pers di Rumoh Aceh Kupi Luwak, Lingke, Banda Aceh, Minggu 12 Maret 2017, (HARIANACEH.co.id/M. Jais Rambong)
24

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Mantan Plt Gubernur Aceh tidak mempunyai kewenangan merombak kabinet Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Hal ini dikatakan Kepala Biro Hukum Aceh, Edrian, SH, M.Hum pada konferensi pers di Rumoh Aceh Kupi Luwak, Lingke, Banda Aceh, Minggu 12 Maret 2017.

“Yang menjadi problem selama ini adalah, kenapa terjadinya perombakan kabinet. Ini disebabkan karena Plt Gubernur Aceh, Pak Soedarmo melakukan pengukuhan terhadap perubahan struktural di SKPA,” ujar Edrian.

Edrian menambahkan, yang sesuai dengan PP 18 tahun 2016, disebutkan bahwa Plt gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuhan terhadap pejabat yang telah menduduki jabatan dan mengisi jabatan yang kosong sesuai tingkatnya. “Artinya disini Plt gubernur tidak mempunyai kewenangan mengganti jabatan atau promosi jabatan, tetapi disini di sebutkan kewenangan Plt gubernur kalau kita mengacu pada pasal 124 ayat 4 PP 18 tahun 2016, Plt Gubernur itu melakukan pengukuhan terhadap pejabat yang telah menduduki jabatan. Itu filosofi PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah,” jelasnya.

Dan menurut filosofi hukum yang telah disebutkan diatas, lanjutnya, Plt Gubernur itu bukan mengganti pejabat di SKPA, namun hanya melakukan pengukuhan dengan memindahkan dari SKPA yang satu ke SKPA lainnya.

Kemudian, lanjutnya lagi, ada terjadi pelanggaran terhadap pengukuhan Badan Pertanahan Aceh (BPA) dalam PP 23 tahun 2015 pada pasal ke (6) menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kepala BPA hanya di angkat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atas usulan gubernur. “Tetapi dalam pelaksanaanya, Plt Gubernur menggunakan keputusannya untuk penganggkatan Kepala BPA,” lanjutnya.

Edrian juga menjelaskan semestinya dalam melakukan pengukuhan SKPA pada waktu, Plt Gubernur berkoordinasi dulu dengan Gubernur Zaini Abdullah. “Namun kenyataannya, Plt Gubernur tidak berkoordinasi sama sekali dengan Gubernur Zaini Abdullah yang waktu itu lagi mengambil cuti kampanye pilkada,” imbuhnya.

Dari pelantikan BPA saja sudah menyimpang dari Pirpres 23 tahun 2015, yaitu pasal (6), kemudian dalam pengukuhan SKPA yang baru sesuai dengan amanah PP 18 tahun 2016 ,dan pengukuhan yang di lakukan Plt Gubernur tidak sesuai dengan filosofi yang dikehendaki pasal 124 ayat 4 PP 18 tahun 2016. “Latar belakang inilah dari pada Pak Gubernur setelah selesai menjalankan masa cuti melakukan kajian kembali sehingga dilakukan lah perombakan terhadap kepala SKPA,” lanjut Edrian.

Maka atas dasar itulah, tambah Edrian, sehingga Gubernur Aceh mengambil sikap memulihkan kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat