HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

KPK Tidak Membutuhkan Revisi Undang-undang

6

HARIANACEH.co.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak rencana revisi Undang-Undang KPK Nomor 30 tahun 2002 terkait materi penyadapan, dewan pengawas, penerbitan SP3, penyidik dan penyelidik.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan hingga kini UU KPK masih sangat bertaji untuk memberantas segala macam korupsi. Termasuk soal mega korupsi E-KTP yang menjerat nama-nama besar di Parlemen Senayan.

“Terkait wacana revisi UU, kami tidak butuh. Kami melihat 4 point tersebut berimplikasi terhadap kewenangan KPK,” ujar febri kepada wartawan, Jakara Selatan, Senin (13/3).

Febri juga khawatir RUU KPK yang disusun DPR ini dapat melemahkan kinerja KPK, karena semunya harus persetujuan DPR. Sehingga akan sulit melakukan operasi tangkap tangan (OTT). “Khawatir dapat melemahkan, penyadapan harus dilakukan dengan izin dewan pengawas, dewan pengawas dipilih oleh DPR,” ujarnya.

“Ini sangat mengkhawtirkan penyadapan seperti itu, apalagi untuk operasi tangkap tangan, penyelidik dan penyidik KPK juga diputuskan.”

Ia juga menegaskan, sebagai lembaga anti korupsi, KPK berhak mencari penyidik sendiri sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dari internal. “Selain itu menurutnya KPK berhak mencari penyidik sendiri yang bukan berdasarkan institusi, namun berdasarkan kemampuan individual seorang” tambahnya lagi.[arah]

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time