HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Luruskan Mutasi ini, Jangan Berlaru-larut

Sambutan Ketua DPRA pada Rapat Komisi I

10

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Komisi I DPR Aceh, lakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh untuk membahas permasalahan mutasi 33 pejabat Eselon II dilingkup pemerintah Aceh yang menuai polemik di ruang rapat Badan Anggaran DPR Aceh, Senin malam (13/3).
Rapat yang di buka oleh Ketua DPR Aceh, Tgk H Muharuddin, S.So.I, juga di dampingi Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA memmpunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kepala Pemerintah Aceh dan keputuan Pemerintah Aceh.

“DPRA seperti yang diatur pada pasal 20 dalam tata tertib juga mempunyai hak untuk memintas keterangan kepada Pemerintah Aceh terkait kebijakan yang dikeluarkan. alat kelengkapan Dewan seperti Komisi-komisi juga mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan terhadap rakyat,” ujarnya.

Selain Itu, tambahnya, dalam UUPA juga secara gamblang dijabarkan wewenang DPRA pada pasal 23 ayat (1) Huruf (B) dalam melakukan pengawasan.

Tgk Muhar, sapaan akrab Muharruddin melanjutkan, persoalan yang muncul akibat mutasi tersebut adalah saling berpegang kepada aturan masing-masing, Gubernur Aceh mengacu kepada pasal 119 UUPA. Sedangkan pihak yang merasa dirugikan, lanjutnya, berpegang pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang melarang kepala daerah melakukan pergantian pejabat Enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Perlu kita luruskan persoalan ini agar tidak menjadi semakin liar dan menggangu roda Pemerintahan Aceh dalam segi keberlanjutan pembangunan. Apakah surat Gubernur yang ditujukan kepada Mendagri telah mendapat persetujuan? ini yang perlu juga kita cermati,” tanya Tgk Muhar kepada Abu Doto.

Mencermati persoalan diatas, lanjut Muhar, untuk menjamin profesionalitas, produktifitas dan objektifitas dalam penempatan pejabat pada jabatan Eselon seharusnya ada masukan dan pertimbangan dari BAPERJAKAT. “Semestinya Baperjakat yang berperan disini untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah,” tanyanya seraya meminta kedepannya, proses mutasi yang semula berlangsung tertutup, dapat dilakukan secara terbuka.

Akhir sambutan, Tgk Muharrudin, mengharapkan dalam berdebat jangan saling mengedepankan prinsip masing-masing, dikarenakan akan menambah daftar permasalahan dan menghabiskan energi kepada hal-hal yang tidak produkstif. “Gubernur harus fokus kepada arah pembangunan Aceh pada sisa masa jabatan. Terkait dengan 17 mantan Kepala SKPA yang dicopot jabatanya, seperti kita ketahui telah berangkat ke Jakarta dan melaporkan ke Komisi ASN atau Mendagri,” demikian ujar Tgk Muharuddin.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time