HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Terkait Mutasi Eselon II Pemerintahan Aceh

Azhari Cage; Kalau Berpedoman Kepada UUPA, Saya Sepakat

Komisi I DPRA gelar pertemuan dengan Gubernur Aceh terkait Mutasi di ruang rapat Badan Anggaran DPR Aceh, Senin (13/3) malam, (HARIANACEH.co.id/M Jais Rambong)
30

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage dalam rapat dengar pendapat dengan Gubernur Aceh sepakat bila mutasi para Kepala SKPA Aceh berpedoman menggunakan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai landasan hukum dalam melakukan rotasi.

Hal itu disampaikan Azhari dalam Rapat Komisi I DPR Aceh perihal dengar pendapat Pemerintah Aceh terkait mutasi pejabat eselon II di ruang rapat Badan Anggaran DPR Aceh, Senin (13/3) malam.

“Saya sepakat bila mutasi Eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh berpedoman kepada UUPA dan saya sangat mengapresiasinya,” kata Azhari.

Anggota dewan fraksi Partai Aceh tersebut melanjutkan, kalau niatnya untuk menjalan UUPA, tidak ada masalah. “Kalau berkeinginan menerapkan UUPA, silahkan saja. Namun jangan setengah-setengah,” ujanrya.

Selain itu, Azhari juga menyarankan Pemerintah Aceh dan semua pihak untuk menjalankan UUPA di semua bidang. Tidak hanya terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat.

“Tidak hanya bagian mutasi saja kita gunakan UUPA, namun semuanya mesti digunakan dalam Pemerintahan Aceh. Kita komit menjalankan UUPA dan seluruh regulasi UUPA mesti di aplikasikan, termasuk dengan bendera Aceh dan batas wilayah Aceh,” jelasnya.

Rapat yang berlangsung dari dari pukul 21.30 sampai 00.30 WIB dini hari dihadiri Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin, Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda, Sekda Aceh Darmawan, Ketua Komisi I Abdullah Saleh, para Anggota Komisi I, Kepala SKPA dan Staf Ahli Gubernur.

Diakhir rapat Azhari Cage mengharapkan kepada pemerintah Aceh, segera menyelesaikan kegaduhan mutasi ini sehingga pelayanan publik tidak terganggu. “Jangan gaduh dengan mutasi ini, sehingga berimplikasi pada terganggunya layanan publik dan juga berimplikasi pada penggunaan anggaran,” saran Azhari.

Juga, kalau kegaduhan ini terjadi, Azhari mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab?. “Kalau ini gaduh, siapa yang harus bertanggung jawab, sehingga dengan gaduh ini tender gak jalan dan yang lainnya gak jalan, siapa yang bertanggung jawab? gubernur kah?,” tanyanya Azhari di akhir rapat terbuka tersebut.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat