HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

PSIP Unsyiah Bahas Mutasi SKPA Aceh

PSIP Unsyiah gelar dialog bertemakan "Mutasi jabatan SKPA paska Pilkada di Aceh (aspek hukum dan efektivitas) di kampus Unsyiah, Banda Aceh, Kamis 16 Maret 2017. (HAI/Istimewa)
16

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH - Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas Syiah Kuala gelar dialog bertemakan “Mutasi jabatan SKPA paska Pilkada di Aceh (aspek hukum dan efektivitas) di kampus Unsyiah, Banda Aceh, Kamis 16 Maret 2017.

Dialog yang di di fasilitasi Syaifuddin Bantasyam, menghadirkan nasrasumber Asisten III Setda Aceh, Kamaruddin, Humas Setda Aceh, Mulyadi Nurdin. Juga hadir narasumber lainnya Pakar Hukum Mawardi Ismail, S.H., M.Hum.

Dalam sambutannya, Ketua Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas Syiah Kuala – Kurniawan S, S.H., LL.M mengatakan dialog tersebut terlaksana kontribusi Unsyiah sebagai “Jantung Hati Rakyat Aceh” dalam upaya bersama-sama membantu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dan kebijakan yang terjadi di daerah khususnya di Aceh.

“Unsyiah melalui PSIP berinisiatif untuk mengurai secara jelas, tegas dan tuntas terhadap polemik berkepanjangan di Aceh terkait mutasi Kepala Dinas di lingkungan Setda Aceh dengan mendudukkan para pengambil kebijakan dan berbagai komponen masyarakat dalam suatu forum ilmiah berupa dialog kebijakan,” ujarnya.

Akademisi Hukum Unsyiah ini juga melanjutkan, berdasarkan kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), setiap keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN/Beschikking) wajib dianggap sah (meskipun dalam proses/mekanismenya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada) sebelum dilakukan pembatalan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau dibatalkan oleh Pejabat yang telah mengeluarkan keputusan tersebut.

“Adanya prosedur yang dilanggar, secara administrasi negara tidak menyebabkan batal dengan sendirinya (batal demi hukum) keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Gubernur Aceh). Melainkan, justru dengan adanya fakta tidak dipenuhinya prosedur oleh Gubernur Aceh dalam mengeluarkan keputusan tersebut justru dapat menjadi dasar (dalil) gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar bahwa Keputusan Gubernur Aceh tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara materiil maupun secara formiil(Prosedur),” tegas Kurniawan S.

Untuk itu, Kurniawan S menyarankan agar guna dapat memberi kepastian dan kejelasan hukum seyogyanya para pihak (para mantan Kepala SKPA) yang merasa dirugikan mengajukan gugatan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tersebut ke Pengadilan Tata saha Negara (PTUN).

Terlepas apapun hasil yang nantinya akan diputuskan oleh pengadilan baik Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diterima ataupun ditolak, setidaknya dapat memberikan kejelasan dan ketegasan hukum terhadap keputusan Gubernur tersebut dibandingkan dengan bilamana hanya mendengar berbagai argumentasi/pendapat yuridis dari berbagai para sarjana hukum (legal scholar).

Pendapat para sarjana (Doktrin/Legal Scholar) tidaklah memiliki daya paksa (eksekutorial) melainkan hanya sebagai petunjuk dan memberi arah dan kejelasan hukum bagi hakim di PTUN dalam mengambil keputusan. Keputusan hakim di PTUN lah yang pada hakikatnya bersifat mengingat, buka pendapat para sarjana, tegasnya.

Zainal Abidin, Akademisi Hukum Unsyiah lainnya berpandangan kewenangan Gubernur Aceh dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Eselon II belum bersifat final, melainkan masih memerlukan syarat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Atas dasar itu, maka keputusan Gubernur Aceh yang melakukan mutasi pejabat eselon II tanpa mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri tidak masuk dalam pengertian Keputusan (Beschikking) yang menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili sengekta karena masih belum bersifat “Final” sebagaimana yang disyaratkan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN),” tegas Zainal Abidin sambil manambahkan keputusan Gubernur tersebut bersifat Quo (tanpa status alias abu-abu).

Dalam dialog tersebut turut hadir para akademisi Hukum Administrasi Negara (HAN) Unsyiah, Akademisi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Unsyiah, Direktur ICAIOS, PPISB, PSDP, Perwakilan Kodam Iskandar Muda, Perwakilan Kantor Kemhan RI Wilayah Aceh, Badan Intelejen Negara (BIN), Ormas, perwakilan CSO di Aceh Organisasi Kemahasiswa dan tokoh masyarakat.

 

Editor M. Jais Rambong

Komentar
Sedang Loading...
Memuat