HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

PSIP Unsyiah Gelar “Dialog Santai Insan Kampus” Bahas Masalah Mutasi Jabatan SKPA Paska Pilkada Aceh

2

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas Syiah Kuala menggelar kegiatan “Dialog Santai Insan Kampus” hari kamis / 16 Maret 2017 di Darussalam – Banda Aceh. Kegiatan tersebut mengambil tema “Mutasi Jabatan SKPA Paska PILKADA di Aceh (Aspek Hukum dan Efektifitas Pemerintahan. Turut hadir sebagai narasumber pemancing dari perwakilan Pemerintah Aceh yaitu Asisten III Setda Aceh (Kamaruddin) dan Humas Setda Aceh (Mulyadi Nurdin). Selain itu juga hadir Narasumber pemancing lainnya Pakar Hukum Mawardi Ismail, S.H., M.Hum.Dialog tersebut difasilitasi oleh Syaifuddin Bantasyam, S.H., M.A (Akademisi Hukum Unsyiah).

Ketua Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas Syiah Kuala – Kurniawan S, S.H., LL.Mdalam sambutannya menyampaikan bahwa terlaksananya “Dialog Santai Insan Kampus” tersebut merupakan manifestasi kontribusi Unsyiah sebagai “Jantung Hati Rakyat Aceh”untuk dapat hadir dalam upaya bersama sama membantu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dan kebijakan yang terjadi di daerah khususnya di Aceh.Unsyiah melalui PSIP berinisiatif untuk mengurai secara jelas, tegas dan tuntas terhadap polemik berkepanjangan di Aceh terkait mutasi Kepala Dinas di lingkungan Setda Aceh dengan mendudukkan para pengambil kebijakan dan berbagai komponen masyarakat dalam suatu forum ilmiah berupa dialog kebijakan.

Turut juga hadir dalam Dialog tersebut para pakar/Akademisi Hukum Administrasi Negara (HAN) Unsyiah, Pakar/Akademisi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Unsyiah, Para Ketua Pusat Studi di Lingkungan Unsyiah diantaranya Direktur ICAIOS (Zulfikar), PPISB, PSDP; dan lainnya, Perwakilan KODAM Iskandar Muda, Perwakilan Kantor Kemhan RI Wilayah Aceh, Badan Intelejen Negara (BIN), Ormas (PD – I FKPPI Aceh), Para perwakilan CSO di Aceh seperti FRAKSI Pilkada (Zubaidah Azwan); MaTA (Alfian); Aceh Institute (Muazzinah Yakob); MiSPI (Syarifah Rahmatillah), Organisasi Kemahasiswa (Pema Unsyiah; HmI Cabang Banda Aceh; KAMMI Aceh; Kohati Badko Aceh), para Tokoh Masyarakat (Tomas), serta perwakilan Wartawan/ Jurnalis dan beberapa media cetak dan Media on line dan beberapa Media TV.

Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H (Akademisi Hukum Unsyiah) berpandangan bahwa Kewenangan Gubernur Aceh dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Eselon II belum bersifat final, melainkan masih memerlukan syarat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Atas dasar itu, maka Keputusan Gubernur Aceh yang melakukan mutasi pejabat eselon II tanpa mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri tidak masuk dalam pengertian Keputusan (Beschikking)yang menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili sengekta karena masih belum bersifat “Final” sebagaimana ayang disyaratkan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) tegas Zainal Abidin. Dengan demikian, “Keputusan” Gubernur tersebut bersifat Quo (tanpa status alias abu-abu).

Sementara Kurniawan S, S.H., LL.M (Ketua PSIP) Unsyiah yang juga Akademisi Hukum Tata Negara Unsyiah), mengatakan bahwa berdasarkan kajianHukum Administrasi Negara, dikenal azas/prinsip hukum umum apa yang disebutPresumptioJustia Causa yang bermakna bahwa “setiap Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN/Beschikking/Besluit)harus dipandang benar (meskipun tidak sesuai dengan proses/mekanisme sebagaimana yang telah diaur dalam peraturan perundang-undangan yang ada)sebelum adanya pembatalan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan rzim hukum UU No. 5Tahun 1986 tentang PTUN jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 atau sebelum dibatalkan oleh Pejabat yang telah mengeluarkan keputusan tersebut (dalam hal ini Gubernur Aceh).

Adanya proseder/mekanisme yang dilanggar, berdasarkan Hukum Administrasi Negara tidak menyebabkan batal dengan sendirinya (batal demi hukum) keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Gubernur Aceh). Hal ini mengingat dalam lapangan Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Lapangan Hukum Tata Negara (HTN) tidak mengenal adanya istilah “Batal demi hukum”. Setiap suatu Keputusan Pejabat Tata Tusaha Negara (KTUN) beradasarkan Hukum administrasi Negara tetap harus dilakukan melalui mekanisme pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau dilakukan pencabutan oleh pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah mengeluarkan keputusan tersebut. Berlakunya Asas/prinsip hukum “Presumptio Justia Causa”dalam lapangan Hukum Administrasi Negara (HAN) tersebut guna memberikan kepastian hukum (rechtzekerheids) bagi para aparatur administrasi negara (termasuk para aparatur yang berada di daerah) dalam melaksanakan asas efektifitas dan optimalisasi pelayanan publik. Jika tidak berlaku asas tersebut, akan menyebabkan status menjadi Quo (tanpa status hukum) sehingga justru kondisi akan menjadi sangat buruk dimana akan berdampak terhadap terhentinya aktifitas pejabat dalam melaksanakan pelayanan publik disamping juga akan menimbulkan potensi korupsi dalam penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh pejabat SKPA yang baru ditunjuk.

Melainkan, justru dengan adanya fakta tidak dipenuhinya prosedur/mekanisme oleh Gubernur Aceh dalam mengeluarkan Keputusan tersebut justru dapat menjadi Dasar (dalil) Gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar bahwa Keputusan Gubernur Aceh tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secaramateriil maupun secara formiil(Prosedur), tegas Kurniawan S.Untuk itu, Kurniawan S menyarankan agar guna dapat memberi kepastian dan kejelasan hukum seyogyanya para pihak (para mantan Kepala SKPA) yang merasa dirugikan mengajukan gugatan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tersebut ke Pengadilan Tata saha Negara (PTUN). Terlepas apapun hasil yang nantinya akan diputuskan oleh pengadilan baik Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diterima ataupun ditolak, setidaknya dapat memberikan kejelasan dan ketegasan hukum terhadap keputusan Gubernur tersebut dibandingkan dengan bilamana hanya mendengar berbagai argumentasi/pendapat yuridis dari berbagai para sarjana hukum (legal scholar). Pendapat para sarjana (Doktrin/Legal Scholar) tidaklah memiliki daya paksa (eksekutorial) melainkan hanya sebagai petunjuk dan memberi arah dan kejelasan hukum bagi hakim di PTUN dalam mengambil keputusan. Keputusan hakim di PTUN lah yang pada hakikatnya bersifat mengingat, buka pendapat para sarjana, tegasnya.

Asisten III Setda Aceh (Kamaruddin) mengatakan bahwa Keputusan Gubernur Aceh dalam melakukan mutasi Pejabat Eselon II di lingkungan Setda Aceh sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tepatya Pasal 119.  Hal yang sama juga diungkapkan oleh perwkilan (utusan) Biro Humas Setda Aceh Mulyadi Nurdin.

Adapun Mawardi Ismail, S.H., M.Hum berpendapat bahwa meskipun Gubernur Aceh berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Dinas atas usul Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 109 ayat (3), maupun dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemeritah Aceh ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,tidaklah bermakna bahwa kewenangan tersebut dilakukan secara mutlak tanpa adanya mekanisme/prosedur.

Oleh karenanya, mengingat UU No. 11 Tahun 2006 tersebut tidak secara khusus mengatur terkait prosedur pengangkatan, dan pemberhentian serta pemindahan dari dan dalam jabatan eselon II atau para Kepala Dinas pada Pemerintah Aceh, maka peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur terkait prosedur dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas (baik dalam konteks Pilkada sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 1 Tahun 2015 dan selanjutnya diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, maupun konteks non Pilkada) efektif berlaku bagi Aceh sebagai peraturan pelengkap (complementery law) tegas Mawardi Ismail.

Dengan demikian- lanjut Mawardi, Keputusan Gubernur Aceh yang melakukan mutasi Jabatan menjelang berakhir masa jabatan (padahal adanya larangan melakukan mutasi jabatan kepala dinas dalam waktu 6 bulan menjelang berakir masa jabatan) adalah tindakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UUNo. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.[*]

loading...