HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

DPR Aceh Keluarkan Rekomendasi ke Abu Doto

Terkait Kisruh Mutasi Eselon II

15

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH –  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) keluarkan rekomendasi kepada gubernur Aceh terkait kegaduhan polemik pelantikan eselon II pada 10 Maret lalu setelah lakukan rapat tertutup dengan pejabat eselon II yang di nonjobkan.

Rekomendasi di bacakan Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin di depan awak media dalam rapat dengan para eselon II yang dimutasikan Gubernur Aceh di ruang rapat Badan Anggaran DPRA, Senin 20 Maret 2017.

Tgk Muhar mengatakan terkait kebijakan mutasi pejabat oleh pemerintah Aceh dan menindak lanjuti rapat koordinasi DPR Aceh dengan gubernur Aceh pada tanggal 13 Maret lalu terkait kebijakan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah Aceh. Maka DPRA meminta kepada Gubernur Aceh agar meninjau kembali, mencabut dan membatalkan keputusan gubernur Aceh nomor PDG.821.22/004/017/10 Maret 2017.

“Untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum akibat kebijakan yang udah dikeluarkan kami minta agar Gubernur Aceh tidak memberi kewenangan atau tidak menugaskan atau tidak memerintahkan atau mengarahkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk menandatangani berbagai dokumen paket-paket kegiatan pelaksanaan tahun anggaran 2017 sampai adanya keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujarnya.

Politisi Partai Aceh tersebut juga mengingatkan kebijakan yang gubernur tempuh untuk melakukan mutasi sejumlah pejabat eselon II masih menuai perbedaan pendapat dan polimik hukum serta belum mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri). “Maka kami minta agar saudara meninjau kembali mencabut dan membatalkan keputusan gubernur Aceh nomor: PDG.821.22/004/017/10 Maret 2017,” jelasnya.

Keputusan ini, lanjutnya, akan di serahkan ke gubernur Aceh dan untuk di tindak lanjuti atau tidak, ini kita kembalikan ke gubernur.

Muhar juga sampaikan, rekomendasi ini di keluarkan untuk gubernur Aceh, juga kepada para eselon II yang sudah dilantik ataupun yang di nonjobkan. “Rekomendasi ini di tujukan kepada gubernur Aceh, kepada SKPA yang sudah dilantik ataupun yang sudah dinonjobkan, guna untuk tidak melakukan kegiatan yang berakibat kepada penyalahgunaan wewenang,” urainya.

Dia juga melanjutkan, Kemendagri tidak mengakui pelantikan tersebut dan diharapkan kepada gubernur untuk menunggu keputusan dari Kemendagri. “Kami harapkan, kedua belah pihak mendukung, baik yang di lantik dan yang di nonjobkan, untuk sementara tidak melakukan wewenang terhadap kebijakan apapun di SKPA nya masing-masing sebelum ada keputusan surat resmi dari kemendagri,” ujarnya.

DPRA mengingatkan kepada gubernur untuk sementara statusnya Quo, baik dilantik maupun yang dinon jobkan tidak melakukan aktivitas apapun termasuk melelang paket kegiatan.

“Untuk para pejabat yang telah dilantik jangan menganggap ini kegiatan yang melawan hukum itu sendiri atau ilegal. Takutnya ini salah di mata hukum dan berkibat pada melanggar hukum. Dan yang kita takutkan ini dianggap tindakan pidana,” tambah Tgk Muharuddin.

Tgk Muharuddin juga menjelaskan tentang rapat tertutup tersebut, Ia berujar inti dari pertemuan ini dengan eselon II yang di mutasi alias di nonjobkan hanya sekedar silaturahmi dengan DPRA perihal pengaduan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Gubernur Aceh berkait pelantikan pejabat eselon II di pemerintahan Aceh.

“Pertemuan ini hanya sekedar silaturahmi dan sharing antara DPRA dan para Eselon II yang di nonjobkan,” imbuhnya.

loading...