HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Terkait Dualisme Eselon II, Tunggu Keputusan Mendagri

Ketua DPRA; Pemerintah Aceh Status Quo

23

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin nyatakan bahwa pemerintah Aceh status Quo (suatu kondisi statis yang tidak ada perubahan, penambahan ataupun perbaikan – Red) untuk Eselon II baik yang dilantik maupun yang kena mutasi alias nonjob.

“DPRA mengingatkan kepada gubernur Aceh untuk sementara statusnya Quo, baik dilantik maupun yang di nonjob kan dan tidak melakukan aktivitas apapun termasuk melelang paket kegiatan anggaran,” ujar Tgk Muhar dalam konferensi pers dengan awak media di ruang rapat Badan Anggaran DPRA, Senin 20 Maret 2017.

Politisi dari Partai Aceh tersebut juga menambahkan status quo ini diakibatkan dari adanya dualisme eselon II dalam pemerintah Aceh. “Terkait kebijakan gubernur Aceh yang melantik Eselon II pada 10 Maret lalu tanpa adanya surat izin tertulis dari Kemendagri, ini menimbulkan dualisme dalam pemerintah Aceh,” jelasnya.

Ideal, lanjutnya, dalam pelantikan pejabat di Aceh seharusnya di dahului oleh surat izin tertulis  dan surat keputusan dari Kemendagri baru di lantik. “Dualisme dalam pemerintah Aceh ini, baru pertama kali terjadi di Aceh dan ini sesuatu yang khusus terjadi di Aceh dan tidak terjadi di provinsi lain,” ujar Tgk Muhar.

Tgk Muhar juga mengingatkan, jadilah hukum sebagai panglima, kalau mengenai hukum, gubernur silahkan minta masukan dari pakar, namun dalam eksekusi perlu koordinasi dengan Kemendagri. “Dalam kontek dualisme, masing-masing pihak punya argumentasi hukum yang kuat dan referensinya masing-masing. Namun, dalam hal eksekusi perlu koordinasi dengan Kemendagri bukan dengan pakar,” jelasnya.

Muhar melanjutkan, sebelum keluarnya surat keputusan dari Mendagri, dua pihak tetap menahan diri dan bekerja seperti biasanya, namun dalam pengambil kebijakan tidak boleh dilakukan sebelum surat keputusan dari Kemendari di keluarkan. “Kami harapkan, kedua belah pihak, baik yang di lantik dan yang di nonjobkan, untuk sementara tidak melakukan wewenang terhadap kebijakan apapun di SKPA nya masing-masing sebelum ada keputusan surat resmi dari kemendagri, baik dalam pengambi kebijakan pelelangan paket-paket anggaran APBA maupun dalam menangani cek-cek pencairan dana lainnya,” ujarnya.

Terakhir, Tgk Muharuddin mengharapkan agar surat keputusan dari Mendagri segera di keluarkan. “Dan kita bersabar dulu tunggu keputusan dari Kemendari dan DPRA mengharapkan Kemendagri segara mungkin mengeluarkan kebijakan terkait dualisme ini,” pungkas Tgk Muharuddin.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat