HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Revisi UU KPK

Revisi Undang-Undang KPK Menunggu Kebijakan Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (Antara/Yudhi Mahatma)
15

HARIANACEH.co.id, JAKARTA – Isu Revisi Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum akan dilakukan pihak Legislatif. Dikatakan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, pihaknya menunggu kebijakan Presiden Joko Widodo.

“Tergantung Presiden, kalau enggak mau ubah ya enggak ubah,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin 20 Maret 2017.

Meski belum pasti, ia mengaku telah menyosialisasikan rencana perubahan UU itu pada masyarakat. Sebab tugas itu sudah menjadi kewajiban DPR.

Secara terpisah, Anggota Komisi III Masinton Pasaribu menyebut RUU KPK bahkan belum masuk ke Program Legialasi Nasional (Prolegnas).

“Belum ada dalam Prolegnas 2017,” ujar Masinton saat dihubungi Metrotvnews.com.

Politikus PDI Perjuangan ini melihat Pemerintah juga belum berniat melakukam pembahasan terhadap revisi UU ini. Arahnya, Pemerintah menginginkan sosialisasi terlebih dulu ke masyarakat. “Belum ada kesepakatan, RUU masih kepending. Kita nunggu pemerintah,” kata Masinton.(mtvn)

Komentar
Sedang Loading...
Memuat