HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Petaka KTP-el

Zainal Arifin Mochtar: Korupsi Proyek KTP Elektronik Berawal dari DPR

2

HARIANACEH.co.id – Ketua Pusat kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar mengatakan kasus mega korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el) terjadi berawal dari besarnya kewenangan DPR dalam pengawasan.

Ia menerangkan bahwa kasus itu bermula dari kewenangan DPR yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat 5 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam pasal tersebut, kata Zainal, DPR berperan dalam pengawasan di dalam perencanaan pembelanjaan keuangan negara. “Di situlah mulai petaka kasus sekarang (korupsi KTP-el). Mau beli hal sepele harus melalui DPR,” ujar Zainal dalam dalam forum Menelusuri Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi di University Club Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bulaksumur, Sleman, Senin, 20 Maret 2017.

Ia menjelaskan, korupsi dana KTP-el terjadi mulai 2011-2012 saat DPR menjalankan kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat 5 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, itu menjadi pintu terjadinya kongkalikong dalam penganggaran proyek KTP-el.

Dihapus, DPRD berwenang

Beruntung, lanjut Zainal, pada 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal tersebut. Meskipun, kasus mega korupsi KTP-el yang diduga merugikan negara sekira Rp2,3 triliun kadung terjadi.

“Tapi tetap DPR masih memiliki peran. Usai putusan MK memang terjadi reduksi kewenangan DPR. Namun itu tidak mengalangi (DPR) untuk lewat jalan lain,” ujar Zainal.

Ia menambahkan, meski pembatalan Pasal 15 telah dilakukan, potensi kasus korupsi bisa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sebab, di Pasal 20 di dalam UU yang sama, DPRD di 500-an kota maupun provinsi masih memegang kewenangan pengawasan tersebut.

“Petaka ini (kasus korupsi) tetap terjadi di daerah, di 500-an kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia,” ujarnya.

loading...