HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Politik Timor Leste Banyak Melibatkan Kaum Perempuan

Pilpres Timor Leste

24

Oleh: Adalgisa Maria Soares Ximenes[1]

Adalgisa Maria Soares Ximenes
Adalgisa Maria Soares Ximenes

HARIANACEH.co.id, DILI – Meskipun Timor-Leste merupakan masyarakat paternalistik, keterlibatan perempuan dalam perjuangan demi pembebasan dan pembangunan bangsa di negeri ini, memiliki sejarah 42 tahun.

Keterlibatan perempuan Timor dalam masyarakat telah diperkenalkan oleh sebuah partai politik besar dan sangat luar biasa, dan gerakan untuk pembebasan tanah air, yaitu Fretilin atau Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor-Leste, sejak tahun 1974. Fretilin sudah mengintegrasikan perempuan dalam struktur gerakan, bahkan di tingkat akar rumput.

Perempuan memainkan peran yang sama dengan laki-laki untuk memperjuangkan pembebasan negara kami, baik sebagai bagian dari tentara, gerakan klandestin, atau di lini diplomatik. Akibatnya, banyak perempuan Timor dijadikan sasaran oleh penjajah dan banyak dari mereka yang disiksa secara fisik serta dibunuh.

Sebagai latar belakang, Timor-Leste memproklamasikan kemerdekaannya pada 28 November 1975. Sebelas hari setelah proklamasi, negara kami diserbu, dan kami harus berjuang selama 24 tahun buat membebaskan negara kami kembali. Pada 1999, melalui referendum yang diadakan oleh PBB kami merebut kembali kemerdekaan. Restorasi kemerdekaan kami jatuh pada 20 Mei 2002.

Dalam proses restorasi kemerdekaan kami sebelum ini, dalam rancangan konstitusi dan kemudian, dalam versi resminya, harkat laki-laki dan perempuan memiliki peran dan hak yang sama dalam masyarakat Timor.

Kebijakan negara, melalui aturan hukumnya, memberikan dasar bagi perempuan Timor guna menjadi pemimpin Parlemen, pemerintah, dan masyarakat. Keterwakilan perempuan saat ini dalam bentuk anggota parlemen dan kabinet pemerintah ditambah para pemimpin desa sekitar 38 persen.

Dalam struktur kabinet, ada menteri negara untuk mengurus perempuan. Ia bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil perempuan, dan telah berhasil meyakinkan pemerintah dan DPR dalam menyetujui “Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang akhirnya diumumkan oleh Presiden Republik Timor-Leste. Hukum itu secara jelas mengklasifikasikan KDRT sebagai “kejahatan.”

Diperkirakan tren masa depan tentang partisipasi wanita atau keterlibatan dalam masyarakat Timor-Leste akan terdapat lebih banyak wanita Timor yang cakap dan berkualitas serta profesional. Karena itulah, kebijakan beasiswa di dalam negeri memberikan lebih banyak kesempatan bagi calon beasiswa perempuan agar belajar di luar negeri. Di Korea Selatan, dari 35 penerima beasiswa, ada 14 mahasiswa perempuan.

Di sisi diplomatik, kami semua terdiri 13 wanita dikerahkan di dalam 35 Misi Diplomatik Timor-Leste di seluruh dunia.

Dikutip dari Korea Times


CATATAN KAKI:
  1. Duta Besar Timor Leste di Korea
loading...