HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Jika Bukti Cukup, KPK tak Ragu-Ragu Akan Menyeret Nama Besar

6

HARIANACEH.co.id – Kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) tengah bergulir di persidangan. Di dalam dakwaan disebutkan banyak politikus dan pejabat yang kecipratan duit haram proyek itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KTP) menyatakan tak ragu menyeret nama-nama besar yang disebut. “Kita sudah sepakat untuk menaikkan ini ke tingkat penyidikan. Jadi, rekan-rekan semua, tidak ada keraguan,” kata komisioner KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 24 Maret 2017.

KPK tak akan menghiraukan langkah yang diambil pihak-pihak lain selama itu di luar proses hukum. Basaria pun meminta masyarakat ikut mengawasi proses yang berjalan.

Basaria menyatakan KPK tak takut menyeret nama pejabat negara seperti Setya Novanto. Walaupun, Setya masih menjabat sebagai ketua DPR. KPK juga tak gentar menyeret nama besar lain bila bukti-bukti telah cukup.

“Kalau memang bukti itu ada, dia akan tetap jadi tersangka. Tapi, bagaimana prosesnya, sudah barang tentu tidak makan waktu yang sebentar. Sidang-sidang kita ikutin dulu.”

Saat ini, kata Basaria, penyidik sedang bekerja keras menelaah bukti-bukti serta petunjuk lain. KPK pun terus memerhatikan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Saat ini KPK telah melimpahkan berkas dua pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menjadi tersangka korupsi KTP-el. Hari ini pun KPK telah resmi menahan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang diduga menjadi tokoh sentral dalam kasus tersebut.

Proyek senilai 5,9 triliun ini menjadi bancakan korupsi bagi pejabat Kemendagri dan anggota DPR periode 2009-2014. Akibatnya, negara disebut merugi Rp2,3 triliun.

Proyek KTP-el dirancang Kementerian Dalam Negeri pada Januari 2010 untuk menertibkan administrasi. November 2010 DPR menyetujui dan Februari 2011 pengadaan KTP-el dimulai.

November 2011 tercium dugaan rasuah. April 2012 KPK menelusuri keterlibatan sejumlah anggota DPR. Penelusuran berdasarkan kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

loading...