HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

“Lorong Ingatan 1998-2005” Konflik Aceh Sebelum MoU Helsinky 2015

Muazzinah Yacob: Pemerintah Aceh Jangan Lupa Ingatan

12

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Dalam diskusi ‘Momerialisasi Peristiwa Pelanggaran di Aceh’ yang dilaksanakan KontraS Aceh, dosen Fisip UIN Ar Raniry, Muazzinah Yacob tegaskan kalau pemerintah Aceh jangan lupa ingatan tentang pilunya Aceh sebelum adanya perdamaian MoU Helsinky tahun 2005, juga terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa konflik Aceh.

Hal ini dinyatakan Muazzinah dalam diskusi di KontraS Aceh, Jumat (24/03) bersama mahasiswi Fisip UIN Ar-raniry sekaligus melihat “Lorong Ingatan 1998-2005” konflik Aceh sebelum MoU Helsinky 2015.

Dalam kesempatan itu, Muazzinah juga mengapresiasi KontraS Aceh dan LSM lainnya yang sudah menginisiasi “Lorong Ingatan 1998-2005” ini. “Kegiatan ini sangat baik untuk generasi muda Aceh, khusunya mahasiswa sebagai generasi penerus untuk melihat bagaimana Aceh masa lalu dan menjadi bahan pembelajaran pada saat sekarang dan masa depan,” ujarnya.

Akan tetapi, lanjutnya, konflik di masa lalu dipelajari bukan untuk membalas dendam. “Ingatan masa lalu harus dirawat supaya tidak terulang kembali serta harus adanya penegakan keadlian. Ini adalah wujud ‘Menguak Kebenaran Meredam Luka’,” jelasnya.

Dosen Fisip UIN Arraniry itu juga sangat mensupport kegiatan ini dan hal seperti ini harus sering dilaksanakan supaya pemangku kebijakan di Aceh jangan lupa ingatan. “Nantinya kedepan kebijakan pemerintah Aceh harus mampu mendorong perdamaian berkelanjutan dan pengungkapan kebenaran serta pemenuhan hak korban,” urainya.

Lahirnya KKR, tambahnya, harus benar-benar “diinginkan” berjalan semaksimal mungkin bukan hanya sebatas cuci tangan bahwa sudah melaksanakan salah satu butir dalam UUPA.

“Pemenuhan hak korban menjadi sangat penting, bagaimana korban bisa mengakses ruang-ruang publik dengan segala keterbatasan. Misalnya ada korban yang diperkosa atau cacat permanen. Maka akan sangat susah korban mengakses ruang publik. Sehingga perlunya kebijakan yang menjadikan mereka prioritas baik untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan dan lainnya,” jelasnya lagi.

Terakhir, Muazzinah mengharapkan agar pemerintah harus fokus pada konteks masa lalu Aceh yang kelam pada saat konflik. “Jangan dianggap sebelah mata. Karena hal ini memiliki korelasi terhadap apa yang akan kerjakan saat ini maupun bagian dari rencana masa depan. Kebijakan yang dihasilkan bukan hanya mengamankan kepentingan penguasa dan jangan mengaburkan narasi peristiwa sesungguhnya,” demikian Muazzinah Yacob.

loading...