Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Komisi I DPRA: Keputusan KEK Harus Dibahas Oleh Banyak Pihak

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Aceh (DPRA), Abdullah Saleh menyebutkan seharusnya keputusan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe harus didiskusikan dulu oleh banyak pihak.
Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi salah langkah dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk membangun.
“Perlu dibahas oleh banyak pihak, dengan diskusi bersama dengan pemerintah daerah dan DPR Aceh. Saya pikir masih bisa dibahas oleh banyak pihak, bagaimana langkah-langkah dalam pembentukan selanjutnya,” ujar Abdullah Saleh di ruang kerjanya, Kamis (30/3/2017).
Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Jokowi tersebut menghasilkan Pemerintah Aceh mendapat bagian menjadi partner konsorsium BUMN dalam pengusulannya. Pada masa itu, Gubernur Aceh dijabat oleh Soedarmo sebagai pelaksana tugas (Plt) yang melakukan penandatanganan dan pengusulan KEK Arun.
Anggota DPRA dari fraksi partai Aceh itu mengharapkan, rencana pembangunan KEK itu tidak memberatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) melainkan juga melibatkan dana dari pihak-pihak perusahaan yang juga ikut dikelola bersama,
“Tentu ada biaya-biaya yang sangat besar dalam pembangunan itu. Mungkin jika hanya melalui APBA saja tidak sanggup, perlu ada dana dari pihak-pihak perusahaan dan BUMN yang terlibat dalam pembangunan itu. Namun dalam kebijakan, tetap dari pemerintah daerah,” jelas Abdullah Saleh. []
 
Editor: Eko Densa

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya