HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

DPR Diminta Nelayan Pulau Lae Lae Untuk Hentikan Reklamasi di CPI

14

HARIANACEH.co.id, MAKASSAR — Sebanyak 15 anggota Komisi IV DPR mengadakan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan para legislator itu dimanfaatkan nelayan Pulau Lae Lae untuk menyuarakan penolakannya terhadap reklamasi pantai.

Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin, mewakili para nelayan, menyampaikan tiga permintaan kepada para legislator. Pertama, menghentikan segala aktivitas reklamasi di kawasan CPI Makassar.

Aktivitas reklamasi di CPI, lanjut Amin, sedang digugat secara hukum dan kini dalam upaya kasasi. “Polda Sulsel sedang menyelidiki tentang dugaan pelanggaran AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan). KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga sementara meneliti dugaan korupsi atas kegiatan reklamasi ini,” kata dia di lokasi, Jumat, 31 Maret 2017.

Kedua, DPR diminta menghentikan kegiatan pengembang reklamasi yang mengeruk pasir di pulau-pulau kecil di sekitar Makassar. Sesuai izin, pengerukan semestinya dilakukan di Kabupaten Takalar.

“Terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan kami minta segera menyegel kawasan reklamasi. Karena kegiatan ini berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat kecil di sekitarnya,” ujar Amin.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menjelaskan, kunjungannya ke Makassar untuk memastikan kegiatan reklamasi CPI memenuhi semua persyaratan sdan esuai undang-undang. Melalui panitia kerja pengawasan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengecek semua kelengkapan dokumen serta verifikasi faktual di lapangan.

“Kesimpulan kami hari ini, meminta tim teknis dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menggelar audit lingkungan. Hasilnya kami tunggu paling lambat satu bulan ke depan,” kata Herman.

Herman menjelaskan, panja Komisi IV DPR sejauh ini mengawasi 16 aktivitas reklamasi di kawasan strategis nasional. Berdasarkan peraturan tentang pemanfaatan ruang laut, semua lokasi garapan reklamasi harus dalam penguasaan negara. Adapun korporasi hanya berhak atas izin pemanfaatan lahan.

“Kunjungan kita untuk meluruskan tata laksana, supaya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar,” kata Herman.

Terpisah, Penanggung Jawab Proyek CPI Suprapto Budisantoso menyatakan, semua dokumen perizinan yang dibutuhkan telah dilengkapi. Perkara hukum CPI juga telah diputuskan pengadilan, sehingga reklamasi bisa dilanjutkan. Pembangunan fisik akan dikerjakan setelah semua penimbunan selesai. (mtvn)

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time