HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Rencana Pemprov Soal Aturan Taksi Online Diprotes Pihak KPPU

6

HARIANACEH.co.id, SURABAYA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya, keberatan jika pemerintah mengatur aturan tarif batas bawah pada angkutan online. KPPU menilai rencana pemerintah menetapkan tarif bawah Rp3.450 per kilometer bakal mencekik para pelaku usaha.

“Boleh diatur, tapi bukan membatasi atau malah dihambat, karena para pelaku usaha itu nantinya tidak dapat melakukan akselerasi dalam memberikan tarif yang kompetitif,” kata Ketua KPPU Aru Armando, Jumat 31 Maret 2017.

Menurut Aru, kemajuan teknologi dunia memang tidak bisa dibendung. Munculnya moda transportasi berbasis online itu adalah pertemuan antara inovasi, perkembangan zaman, dan kebutuhan masyarakat. “Karena itu, kami mengeluarkan rekomendasi terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016,” ujar Aru.

Dalam rekomendasi revisi Permenhub itu, lanjutnya, ada tiga poin penting soal angkutan online. Pertama, KPPU meminta pemerintah menghapus kebijakan penetapan tarif batas bawah, dan merekomendasikan agar pemerintah mengatur penetapan tarif batas atas.

Menurutnya, tarif batas atas diperlukan untuk melindungi konsumen dari potensi eksploitasi tarif oleh penyedia layanan tranportasi. “Adanya peraturan tarif bawah bisa memunculkan potensi diabaikannya faktor keamanan dan kenyamanan, maka pemerintah perlu membuat aturan yang rinci mengenai standar pelayanan seminimum mungkin,” ujarnya.

Poin kedua, lanjut Aru, KPPU menyarankan kepada pemerintah agar tidak mengatur kuota atau jumlah armada, baik taksi konvensional maupun yang online. “Ketiga, kami meminta pemerintah menghapus kebijakan STNK angkutan online yang diharuskan atas nama badan hukum,” Urai Aru.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan menerbitkan peraturan tentang angkutan online dalam bentuk Peraturan Gubernur. Pergub akan diterbitkan 1 April 2017.

Ada enam poin yang menjadi titik berat dalam peraturan gubernur (pergub) Jawa Timur menyangkut pengoperasian angkutan sewa khusus beraplikasi daring. Pergub dijadwalkan diterbitkan 1 April 2017.

Enam poin itu; Pertama, tentang tarif. Tarif batas bawah ditetapkan Rp3.450 per kilometer, sedangkan tarif batas atas diserahkan pada mekanisme pasar.

Kedua, tentang STNK. STNK kendaraan masih diperkenankan atas nama pribadi (Pergub 78 tahun 2015) tetapi didaftarkan pada badan usaha. Ketiga, mengatur penyelenggaraan usaha, di antaranya pemesanan hanya dilakukan melalui aplikasi dan tidak diijinkan menaikkan penumpang di jalan, di tempat-tempat publik, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan rumah sakit.

Pemilik kendaraan bisa bergabung dengan perusahaan penyelenggara angkutan umum. Batasan usia kendaraan maksimal 10 tahun.

Keempat, mengatur kepengusahaan, yakni perusahaan penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat serta harus melaporkan kegiatan usaha setiap bulan kepada dinas perhubungan. Kelima, tentang penyedia aplikasi, yakni harus mendapat persetujuan dari gubernur, serta wajib membuka kantor cabang minimal di ibu kota provinsi. Akses aplikasi hanya diberikan pada kendaraan yang sudah beriizin.

Poin terakhir mengatur tentang kuota. Di Jatim hanya boleh ada 4.445 unit kendaraan angkutan online. Setiap taksi online diberikan logo stiker bewarna kuning dengan simbol yang telah ditetapkan. (mtvn)

loading...