HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Ada Tida Usulan yang Diajukan Pihak CORE Indonesia Untuk Reformasi Pajak

15

HARIANACEH.co.id — Dengan berakhirnya program pengampunan pajak, CORE Indonesia mengusulkan beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah untuk mendongkrak penerimaan perpajakan ke depan.

CORE Indonesia mengutarakan tiga usulan terkait reformasi pajak. Pertama, pemerintah harus melakukan reformasi mendasar terhadap regulasi perpajakan. Agenda penting dari reformasi tersebut antara lain menyederhanakan peraturan-peraturan perpajakan yang terlalu rumit.

“Upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak perlu dibarengi dengan penciptaan sistem pembayaran pajak yang sederhana dan memudahkan WP dalam melakukan pelaporan dan  pembayaran pajak,” ujar CORE dalam keteranganya di Jakarta, Minggu 2 April 2017.

Di sisi lain, Revisi UU Perpajakan yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional juga perlu menyentuh penegakan hukum bagi WP yang tidak membayar pajak atau tidak melaporkan pajaknya sesuai ketentuan. Hal ini perlu ditunjang oleh perbaikan sistem pemantauan terhadap profil WP secara keseluruhan.

“Otoritas pajak di Afrika Selatan, misalnya, tidak segan-segan menyita aset WP yang terindikasi melakukan penipuan dalam pelaporan pajak. Hanya dengan langkah-langkah ini, pertumbuhan jumlah WP hasil dari program pengampunan pajak akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan pajak (compliance rate),” jelas rilis itu.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan WP terdaftar mampu mencapai 9 persen, namun di saat yangsama pertumbuhan tingkat kepatuhan para WP hanya 7 persen.

Kedua, pemerintah perlu lebih optimal menggali penerimaan pajak dari jenis-jenis pajak potensial.Penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 orang pribadi, misalnya, masih sangat rendah.

Kontribusinya saat ini baru satu persen terhadap total penerimaan pajak. Demikian pula rasio keseluruhan PPh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang hanya 0,94 persen juga masih yang terendah jika dibandingkan dengan beberapa negara-negara ASEAN lain.

Rasio PPh terhadap PDB Vietnam mencapai 8,8 persen, Thailand (8,1 persen), dan Malaysia (2,3 persen). Padahal, dibanding jenis-jenis pajak lainnya seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak atas transaksi barang dan jasa, mendorong peningkatan PPh sangat baik untuk menekan ketimpangan antar golongan pendapatan dalam masyarakat.

Pasalnya, tarif PPh bersifat progresif atau meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan seseorang/badan, sementara pajak lain seperti PPN malah cenderung regresif.

Selain PPh, pemerintah juga dapat menggali potensi penerimaan pajak dari aktivitas pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah.

Di antaranya pengenaan PPh 22 barang impor bagi barang impor yang digunakan untuk membangun infrastruktur, pengenaan PPh pasal 23 untuk jasa konstruksi, dan pengenaan PPh 26 untuk proyek infrastruktur yang menggunakan jasa konsultan asing

Ketiga, pemerintah harus memaksimalkan pengejaran atas WP yang belum melaporkan harta mereka yang disimpan di luar negeri melalui berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral.

Kesepakatan Automatic Exchange of Information (AEoI) dimana Indonesia telah berkomitmen untuk ikut aktif di dalamnya pada 2018 merupakan salah satu cara untuk mengejar WP yang menyimpan hartanya di luar negeri. Namun dalam pelaksanaannya, negara-negara yang berpartisipasi dalam AEoI harus melalui proses dan memenuhi persyaratan yang tidak sederhana.

“Belum semua negara berkembang seperti Indonesia siap dalam menghadapi AEoI. Beberapa persoalan teknis yang menjadi kelemahan negara-negara berkembang antara lain perbaikan struktur organisasi, kesiapan teknologi Informasi, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan institusi
perbankan dan penyesuaian regulasi,” pungkas CORE. (mtvn)

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time