HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kelemahan AEoI Habis Dibeberkan Pihak CORE Indonesia

8

HARIANACEH.co.id — CORE Indonesia mengutarakan bahwa sistem AEoI yang digagas oleh OECD memiliki banyak kelemahan.

Dalam keteranganya CORE dikutip Minggu, 2 April 2017, informasi harta yang dapat dilaporkan hanya nilai simpanan uang di perbankan, sementara harta dalam bentuk lain seperti emas atau aset tetap (rumah, apartemen, dll) tidak dapat diberikan kepada OECD.

“Kedua, informasi simpanan di bank  hanya dapat dilaporkan apabila rekening bank yang bersangkutan bersifat pasif.  Ketiga, informasi simpanan di bank hanya dapat dilaporkan apabila nilainya lebih dari USD250.000,” kata CORE Indonesia.

Keempat, sistem AEoI tidak mampu menelusuri apabila informasi status kependudukan yang diberikan oleh pemegang rekening ternyata palsu.  Kelima, sistem AEoI juga tidak memberikan sanksi bagi negara-negara yang tidak patuh (non-compliance) dan yang tidak berpartisipasi dalam AEoI.

Oleh karenanya, di luar kesepakatan AEoI dibutuhkan langkah-langkah kerja sama antar negara lainnya untuk mengejar pelaporan harta yang disimpan WP di luar negeri.

Pembentukan SARA

Oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada otoritas pengelola penerimaan negara melalui model Semi Autonomus Revenue Authority (SARA). SARA merupakan otoritas yang bertugas khusus mengurusi penerimaan negara termasuk perpajakan, yang terpisah dari institusi Kementerian Keuangan.

“Beberapa keuntungan dari model ini antara lain agar otoritas yang mengurusi penerimaan negara dapat lebih fokus mengatur urusannya sebagaimana institusi bisnis yang profesional, mengurangi intervensipolitik dan memperkuat transparansi proses pengawasan,” kata laporan CORE Indonesia.

Dengan demikian, kinerja lembaga ini menjadi lebih efisien, baik dari sisi pengelolaan sumber daya manusia, penggunaan anggaran, peningkatan layanan perpajakan, perbaikan database dan pencatatan pajak dan WP, hingga peningkatan transparansi.

Beberapa negara yang cukup sukses meningkatkan penerimaan pajaknya secara signifikan setelah mengadopsi model ini antara lain Peru pada tahun 1988 dan Afrika Selatan pada 1997. Rasio pajak kedua negara tersebut mengalami peningkatan signifikan setelah mengadopsi model tersebut.

Rasio pajak Afrika Selatan meningkat dari di bawah 24 persen menjadi 28 persen, sementara rasio pajak Peru meningkat dari di bawah 10 persen menjadi 17 persen. Sementara rasio pajak Indonesia selama hampir dua puluh tahun terakhir hanya berkisar 10 – 12 persen, bahkan lebih rendah dibanding masa orde baru yang rata-rata di atas 15 persen.

Selain kedua negara tersebut, sejumlah negara maju dan negara berkembang lain juga mengadopsi  model ini dan umumnya pun memiliki rasio pajak yang lebih  tinggi dibanding Indonesia. Di antaranya, Malaysia yang  memiliki rasio pajak 14 persen, Turki (21 persen), dan Inggris (25 persen).

“Meskipun demikian, tanpa diiringi dengan komitmen dari pemerintah yang disertai dengan perencanaan yang matang, pembentukan SARA tidak akan cukup efektif dalam memperbaiki kinerja pemerintah di sektor perpajakan,” pungkas CORE. (mtvn)

loading...