HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Juanda Sebut Dirinya Difitnah Korupsi Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni

Mantan kepala Dinas Sosial Bener Meriah, Drs Juanda MPd. (Foto tanohgayo.com)
78

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH - Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang kini menjadi terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Drs. Juanda M.Pd, menyatakan dirinya difitnah terkait kasus tersebut.

Dia juga menuding bahwa sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (12/4), dengan agenda pemeriksaan saksi., telah memberikan keterangan palsu dengan maksud memojokkan dirinya.

“Mereka menghina pengadilan dan melakukan pembohongan berjamaah,” ujar Juanda saat dihubungi Media ini melalui telpon selularnya, Kamis Sore (13/4).

Jaksa penuntut umum hadirkan sebanyak 8 saksi di antara nya Marzuki (ketua komite), Mahmudi (Sekretaris Komite), Samidi (Bendahara Komite), Basit Bahtera (konsultan Pengawas), Desi Susanti (mantan bendahara Dinsos Bener Meriah), Darul Husni (anggota Komite), dan dua orang masyarakat penerima manfaat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tahun 2013.

Dalam persidangan seluruh saksi, misalkan ketua komite beserta jajaran dan para saksi lainnya, mengaku pernah mendapat perintah langsung dari Juanda sehingga terjadi berbagai kekacauan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program RTLH, yang diduga turut melibatkan Plt Bupati Bener Meriah, Rusli M Saleh, yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Bener Meriah.

Juanda membantah semua keterangan yang diberikan para saksi dalam persidangan itu, dia mengaku tidak pernah mengalami dan melakukan apa yang disampaikan para saksi tersebut.

“Seakan ada pengkondisian jawaban oleh orang tertentu kepada saksi, karena banyak jawaban para saksi terdengar seragam, demikian pula dengan pertanyaan yang seragam juga, terutama yang memojokkan saya,” kata Juanda.

Ironisnya menurut Juanda, bahkan ada saksi yang memberi keterangan dalam persidangan, seolah sangat akrab dengan dirinya, meskipun tidak pernah bertemu atau berkomunikasi secara langsung dengan Juanda.

“Banyak yang merugikan saya, pernyataan bohong dari saksi yang tdk ada saya lakukan, bahkan ada saksi yang menyatakan tersebut, bertemu pun tdk pernah dengan saya. Kok ada pengakuan.” ujar Juanda.

Juanda mengaku heran kepada seluruh saksi yang ia nilai terkesan mendadak lupa dan lebih sering menjawab tidak tahu, ketika majelis hakim dan kuasa hukumnya menanyakan hal – hal penting yang wajib diingat dan diketahui oleh para saksi saat melaksanakan tugasnya terkait pelaksanaan program rehab rumah tidak layak huni tersebut.

“Aneh, mereka selalu ingat pada semua hal yang memojokkan saya, dan bilang semua perintah saya, tapi mereka lupa pada tugas dan tanggungjwab mereka sendiri,” kata Juanda.

Ketika dicecar pertanyaan oleh hakim dan kuasa hukum Juanda, saksi Marzuki mengaku sama sekali tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua komite sekaligus penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 100 Unit tersebut yang terletak di 9 Kecamatan yaitu kecamatan Bukit, Wih Pesam, Bandar, Bener Kelipah, Permata, Syiah Utama, Gajah Putih, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo.

“Saya tidak tahu pak, saya inikan masyarakat biasa,” sahut Marzuki dalam persidangan.

Sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Marzuki mengaku sama sekali tidak pernah berkonsultasi pada Juanda sebagai pembina komite pada saat itu.

Bahkan laporan progres pelaksanaan kegiatan baik Tahap I, Tahap II dan Tahap III juga tidak pernah disampaikan untuk diketahui Juanda sebelum laporan tersebut dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Aceh sebagai Pemilik Anggaran.

Padahal, terdapat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 460/II/SPPB/OTSUS/IX/2013 Tanggal 10 September 2013, yang telah ditandatangani oleh saksi Marzuki dengan terdakwa Juanda, dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Bahkan Marzuki mengakui, Surat Perjanjian Yang telah ditandatangani tersebut baru dibaca setelah ia dipanggil oleh penyidik Polres Bener Meriah untuk dimintai keterangan pada tanggal 9 Maret tahun 2015, atau 2 tahun setelah pekerjaan RTLH tersebut selesai dilaksanakan.

“Saya baru baca setelah di Polres itulah pak,” kata Marzuki .

Disamping itu saksi Marzuki juga tidak mengetahui dengan pasti kemana saja penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan oleh bendaharanya, bahkan saksi Marzuki juga tidak mengetahui terjadinya pemindahan uang dari rekening komite ke rekening pribadi milik samidi selaku bendahara komite saat itu.

Padahal ia bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni tersebut yang bersumber dari OTSUS/APBA 2013, sesuai dengan SPPB, Apalagi spesimen rekening giro Komite pada Bank Aceh Cabang Bener Meriah Atas Nama Marzuki dan Samidi.

Juanda sendiri kedudukannya didalam komite adalah sebagai Pembina Komite berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor : 467.1/704/2013, tanggal 30 Agustus 2013, Tentang Pembentukan/Penunjukkan Komite Pelaksana Swakelola Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah.

Dia didakwa dengan Pasal 2, Pasal 3 serta Pasal 12 Huruf e UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, karena menerima dana Rp.41.000.000,-.

Menurut keterangan Juanda, dirinya sama sekali tidak pernah menikmati uang tersebut, justru uang yang diberikan oleh Komite pada tanggal 03 Januari 2014 atau setelah pekerjaan RTLH tersebut selesai, oleh Juanda diantarkan langsung ke pendopo bupati dan diserahkan langsung kepada Rusli M. Saleh.

“Uang itu itu diminta Wabup, Pak Rusli M.Saleh, kemudian uang tersebut diambil untuknya Rp. 15.000.000,- dan selebihnya diminta ke saya untuk diberikan kepada Kasat Reskrim Polres Bener Meriah Mahliadi Rp. 15.000.000,- Kasat Intel Rudi Patar : Rp 2.000.000,- Pembelian Ban Mobil Dinas Polsek Bukit Rp. 1.000.000.- dan sisanya Rp. 8.000.000,- diberikan kepada saya untuk perbaikan mobil Rescue Milik Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang semuanya berjumlah Rp. 49.353.000.” pungkas Juanda.

Sementara untuk kekurangan biaya perbaikan mobil, justru Juanda mengaku harus mengeluarkan uang pribadi miliknya sebesar 41.353.000,-.

Juanda membantah pernah memberikan perintah melakukan tindakan penyimpangan kepada sejumlah pihak sebagaimana yang diakui para saksi, dan menuding hal itu hanya upaya untuk mengkait -kaitkanya dalam kasus ini.

“Mereka bilang perintah lisan dari saya, apa bisa dibuktikan, ada tidak bukti tertulis? Yang bisa saya perintahkan kan anak buah saya di dinas, kalau komite kan mereka dari unsur masyarakat, mana bisa, dan pengakuan tanpa bukti seperti itu mana bisa diterima di persidangan, itu contohnya pengakuan Basit Bahtera, ” kata Juanda.

Juanda juga membantah tudingan para saksi yang menyatakan bahwa dirinya pernah memberi perintah untuk mengarahkan sejumlah pekerjaan kepada pihak lain.

“Para saksi bilang, saya ada memerintahkan sebagian pekerjaan harus diberikan kepada munawardi. Padahal baik dalam rapat maupun secara pribadi saya tidak pernah memerintahkan sebagian pekerjaan diberikan kepada munawardi. Tapi uang ada adalah perintah dan arahan wakil bupati, pekerjaan tersebut diberikan kepada Ahmadi dan komite setuju,” tegas Juanda.

Juanda mengaku sangat keberatan dan merasa difitnah atas kesaksian konsultan pengawas, Basit Bahtera, dia mengaku sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan saksi tersebut.

“Apalagi kalau katanya, saya ada bertemu secara pribadi dengan Basit Bahtera dan memerintahkannya untuk mengerjakan rehab rumah sebelum dana rehab cair. Dan paling kurang ajar adalah saksi Basit Bahtera mengatakan akan bagi hasil keuntungan pekerjaan. Tidak pernah ada perjanjian apapun apalagi soal bagi hasil antara saya dengan Baasit Bahtera,” tegas Juanda.

Juanda menerangkan, dirinya tidak pernah menandatangani kontrak pengawasan terkait program tersebut dengan saksi Basit Bahtera.

“Dia ngaku konsultan pengawas, padahal saya teken kontrak konsultan pengawasan dengan Muksin, bukan Basit Bahtera,” kata Juanda.

Juanda menegaskan pihaknya akan menuntut secara hukum semua tuduhan para saksi yang dinilai sangat merugikan dan sengaja mengorbankan dirinya dalam kasus ini.

“Saya akan tuntut semua pernyataan mereka yang merugikan dan sengaja korbankan saya,” tukas Juanda.

Menurut pengakuan Juanda, Kasus yang menjeratnya ini mulai mencuat secara hukum sejak rabu, 2 oktober 2014, saat tersangka Jawahardy dan tersangka Zahirianto melaporkan kepadanya terkait permintaan sejumlah uang oleh oknum penegak hukum untuk melenyapkan kasus tersebut.

“Jawahardy dan Zahirianto lapor ke saya, katanya Bantasam efendi bersama Pane anggota Reskrim Polres Bener Meriah minta uang Rp 200 juta kepada mereka, kalau tidak diberikan akan dikasuskan (dibongkar),” terang Juanda menutup keterangannya. (rel)

Editor M Jais Rambong

Komentar
Sedang Loading...
Memuat