HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Haji Uma Mendukung

Sejumlah Ormas Minta Bupati Keluarkan Rekomendasi Pemekaran di Aceh Utara

Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma hadir pada Rapat Kabar Konsolidasi Pemekaran Kabupaten Aceh Utara bagian barat di Aula Kantor Camat Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu (15/4/2017). Foto: HAI/Rahmat Mirza
30

HARIANACEH.co.id, KRUENG GEUKUEH – Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh Malaka (GP-PAM), Ikatan Mahasiswa Aceh Malaka (IMAM), Ikatan Santri Pemekaran Aceh Malaka (IS-PAM) dan Tokoh Masyarakat wilayah barat mendesak Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib (Cek Mad) dan DPRK Aceh Utara segera mengeluarkan rekomendasi pemekaran kabupaten Aceh Malaka.

Hal itu ditegaskan dalam rapat akbar konsolidasi di Aula Kantor camat Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu (15/4/2017). Digelarnya rapat tersebut bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan kendala yang dihadapi panitia pemekaran.

Ketua GP-PAM Muslim Syamsuddin juga berkata, Aceh Utara masih terlalu luas dengan jumlah penduduk sangat banyak dan hidup di bawah garis kemiskinan.

“Dengan luas wilayah 3.297 Km2, penduduk 583.892 jiwa, dan jumlah desa 852 gampong terbanyak se-Indonesia di 27 kecamatan, terasa sangat sulit membangun hanya dengan APBK di bawah Rp 3 triliun. Oleh sebab itu pemekaran Aceh Utara harus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Muslim.

Hadir dalam acara tersebut, anggota DPD RI Sudirman alias Haji Uma, tiga anggota DPRK Aceh Utara Zainuddin IBA, Sofyan Hanafiah, Saifannur, ketua panitia Prof Drs A Hadi Arifin dan ketua tim kajian naskah akademik, Dr Ismadi.

Serta turut hadir tokoh masyarakat di enam kecamatan yaitu Sawang, Muara Batu, Banda Baro, Nisam Antara, Nisam dan Dewantara. Selain itu, hadir juga perwakilan masyarakat 122 gampong dari enam kecamatan tersebut.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sudirman alias Haji Uma turut mendukung penuh rencana pemekaran Aceh Malaka dari Kabupaten Aceh Utara.

“Selaku anggota DPD RI, saya sangat merespon positif pemekaran kabupaten Aceh Utara wilayah barat menjadi Kabupaten Aceh Malaka. Asai bek lake plah propinsi, meunyo cuma plah kabupaten lam teungeut lon tem teken, pue lom teungoh jaga (Asalkan jangan minta pisah provinsi, kalau pisah kabupaten dalam tidur pun saya tandatangani, apalagi sedang terjaga),” katanya saat memberi sambutan.

Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma hadir pada Rapat Kabar

Haji Uma juga mengingatkan agar misi pemekaran kabupaten baru ini jangan ada kepentingan politik ataupun lainnya agar pemerintah dapat segera merealisasikan tuntutan pembentukan kabupaten Aceh Malaka ini. Selama tujuannya untuk kemajuan, kesejahteraan dan pembangunan yang merata saya akan dukung, namun saya harap jangan ada sedikitpun juga ada kepentingan politik ataupun pribadi.

“Saya yakin, pemerintah daerah pun mendukung pemekaran Aceh Malaka dari induknya Kabupaten Aceh Utara. Tidak mungkin kebersamaan akan berlanjut kalau tidak ada kesejahteraan, ini sangat cocok dan strategis. Saya akan mendukung penuh apapun yang dibutuhkan untuk pembangunan wilayah Aceh Malaka apabila sudah dimekarkan. Namun hal tersebut harus untuk kebutuhan bersama, jangan ada kepentingan politik, betul real dan murni untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan delapan poin pernyataan sikap. Diantaranya :

  • Masyarakat enam kecamatan mendukung penuh pemekaran Aceh Malaka dan siap membantu panitia pemekaran dalam bentuk apapun.
  • Meminta panitia pemekaran terus bekerja dengan kekuatan yang dimiliki.
  • Mengajak seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat dari berbagai elemen serta partai politik, dan Komite Peralihan Aceh (KPA) agar bersatu membantu pemekaran Aceh Malaka.
  • Mengajak semua pihak meninggalkan semua perbedaan pada Pilkada 2017 demi lahirnya Aceh Malaka.
  • Mendesak Bupati Aceh Utara segera memperbaharui Surat Keputusan (SK) tim pemekaran dengan melibatkan pihak pemerintah yang disebut SK bersama, sekaligus segera menandatangani persetujuan bersama sebagai syarat administrasi Daerah Otonomi Baru (DOB).
  • Panitia pemekeran berharap dengan cepatnya SK tersebut, sebelum Pemilu 2019 berkas admistrasi Aceh Malaka sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI.
  • Apabila dalam waktu yang ditentukan belum terealisasikan dan ada hambatan lain terhadap panitia, masyarakat akan melakukan aksi damai akbar.

 

Editor: Eko Densa

Komentar
Sedang Loading...
Memuat