Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Ahmad Sahroni: Angket KPK Merupakan Bentuk Kontrol dan Pengawasan

HARIANACEH.co.id, Jakarta — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menegaskan keputusan paripurna terkait hak angket KPK merupakan bentuk kontrol dan pengawasan.

“Angket ini bukan soal kasus KTP elektronik (KTP-el) atau BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Ini murni sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap kinerja KPK sebagai mitra kerja kita yang selama ini belum terjawab dalam rapat-rapat dengan Komisi III,” ujar Sahroni, dalam keterangan tertulis, Minggu 30 April 2017.

Dirinya menyayangkan opini yang berkembang selama ini yang melihat hak angket sebagai salah satu upaya melemahkan KPK. “Kita sebagai pengawas dan kita mau meminta pertanggungjawaban. Tapi, opini yang berkembang justru DPR akan melemahkan KPK,” kata dia.

Ia yakin bergulirnya hak angket ini tidak akan mengganggu proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK, termasuk kasus KTP-el. Bahkan, Sahroni mendukung agar kasus-kasus yang tengah ditangani KPK segera dituntaskan.

“Kita tidak mau mencampuri semua kasus hukum yang sedang ditangani KPK. Tujuan kita mau melakukan pengawasan sebagai mitra kerja,” tegasnya.

Ahmad Sahroni. Foto: MI
Ahmad Sahroni. Foto: MI

Sejumlah pemerhati hukum mempertanyakan urgensi hak angket KPK yang seolah-olah upaya legislator melemahkan KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyatakan angket kepada KPK tak memiliki dasar hukum. Sebab, kata dia, Pasal 24 UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), sangat jelas mengatur DPR hanya bisa memberikan angket kepada pemerintah.

“Angket poinnya untuk eksekutif, kalau ini ke yudikatif. Nanti ada putusan MA. Di MK diangkat hak angket,” kata dia.

Argumen ini dibantah Mantan Anggota DPR RI Djoko Edhi Abdurrahman. Dalam postingan di akun media sosialnya, Djoko menyatakan hak angket juga bisa dipakai untuk lembaga yudikatif. Ia merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR. “UU ini lex specialis. Artinya ia berada di atas KUHAP dan KUHP,” ujarnya.

Dengan begitu, lanjut Djoko, hak angket juga bisa mengawasi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. “Kalau tak menggunakan UU Nomor 6 itu, ya mustahil untuk mengawasi kepolisian dan penegak hukum lain,” ujarnya.

Pendapat Djoko diperkuat oleh pernyataan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad), Romli Asmasasmita. “Hak angket yang digulirkan DPR juga berlaku ke semua lembaga atau institusi, termasuk KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, dari sisi hukum, hak angket konstitusional. Hak itu digunakan DPR untuk memastikan fungsi-fungsi penyelenggaraan kenegaraan berlangsung akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hak angket adalah cara untuk memastikan fungsi-fungsi negara berlangsung dalam kerangka rule of law, bukan maunya sendiri,” katanya.

Hak angket diajukan 26 anggota DPR agar KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani. Miryam merupakan anggota DPR Fraksi Hanura yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. (mtvn)

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya