HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Mawardi Ismail: Tatacara Perekrutan KIP Aceh Perlu Direvisi

7

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Mekanisme perekrutan Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh perlu direvisi, hal ini dikatakan pakar hukum dan politik Unsyiah, Mawardi Ismail dalam Forum Dengar Pendapat (FDP) yang dilaksanakan The Aceh Institute bertemakan “Penyempurnaan Evaluasi Pilkada Aceh”, Senin 15 Mei 2017 di Oasis Hotel, Banda Aceh.

Dalam Forum diskusi tersebut menurut Akademisi Unsyiah, proses perekrutan yang di kelola penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan berpotensi kecurangan dan tidak mandiri. “Jika sistem perekrutan anggota KIP yang dimulai dari pembentukan TIMSEL (tim seleksi) dalam kontrol DPRA ini berpotensi kecurangan dan tidak mandiri,” kata Mawardi Ismail.

Mawardi Ismail melanjutkan, kedepan tatacara perekrutan KIP bisa merujuk pada KPU nasional, dimana panitia Timselnya (tim adhoc) bertugas untuk menjaring dan menyaring calon anggota KIP agar benar-benar kredibel dan memiliki kompetensi yang mempuni.

“Teknis kerjanya bisa ditunjuk langsung oleh Gubernur, sehingga chek and balance,” ujar mantan Dekan FH Unsyiah ini.

Mawardi mengharapkan, dengan proses yang independen tersebut anggota KIP yang terpilih nantinya terlepas dari jeratan politis dan bisa bersifat mandiri.

Tambah Mawardi, DPRA perlu juga perlu memikirkan tentang masa kerja Panwaslih, yang selama ini hanya sementara waktu, agar bisa disusun regulasi secara permanen sama seperti KIP. “Kedepan keberadaan Panwaslih perlu diregulasikan secara permanen, agar bisa sama seperti KIP,” demikian kata Mawardi Ismail. []

Kontributor: Kun Munawar
Editor: M. Jais Rambong

loading...