HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Konsolidasi Nasional Implementasi Resolution dan Decision CITES terkait Konservasi dan Perdagangan Rangkong Gading

1

HARIANACEH.co.id, MEDAN – Indonesia diketahui sebagai negara dengan tingkat populasi rangkong gading (Rhinoplax vigil) terbesar di Asia. Populasi rangkong gading di Indonesia paling banyak ditemui di Sumatera dan Kalimantan. Di alam, rangkong memiliki peran penting dalam sebuah ekosistem. Kemampuan rangkong untuk terbang hingga 100 kilometer, menjadikan rangkong sebagai penebar benih pohon buah yang efektif. Selain itu, sifat rangkong yang bergantung pada keberadaan pohon yang tegap dan kuat untuk bersarang, membuat keberadaan rangkong juga bisa menjadi indikator positif atas kesehatan suatu ekosistem. Indonesia memiliki 13 jenis rangkong, termasuk rangkong gading, dan semuanya dikategorikan sebagai spesies yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Ancaman utama bagi rangkong gading adalah perburuan dan perdagangan paruh rangkong yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Permintaan paruh rangkong paling banyak berasal dari China untuk digunakan sebagai obat, awetan atau hiasan. Di samping perburuan dan perdagangan, menyusutnya populasi rangkong didorong pula oleh tingginya angka deforestasi dan perubahan fungsi lahan yang menjadi habitat rangkong gading. Tingginya angka perburuan dan perdagangan tersebut menyebabkan spesies ini dimasukkan ke dalam daftar Appendiks I Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam (CITES) dan dikategorikan sebagai spesies dengan status ‘Kritis’ (Critically Endangered/ CR) pada Redlist International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Sebagai upaya perlindungan terhadap rangkong gading di tingkat global, Pemerintah Indonesia telah mengusulkan Resolusi rangkong gading pada sidang CoP17 CITES 2016 di Johannesburg Afrika Selatan yang secara aklamasi diadopsi menjadi Resolusi Conf. 17.11 tentang konservasi dan perdagangan rangkong gading.

Mandat resolusi yang ditujukan kepada seluruh negara (Parties), terutama negara sebaran dan negara konsumen (range states), antara lain untuk menerapkan kerangka hukum secara terpadu serta penegakan hukum yang efektif, membangun kerjasama dengan negara perbatasan dan range states, monitoring, penyadartahuan masyarakat, serta menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi konservasi rangkong gading. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia akan memulai melakukan konsolidasi kepada para pemangku kepentingan terkait dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyusun rencana aksi nasional guna mengimplementasikan resolusi dan keputusan (decision) terkait rangkong gading di Indonesia.

Kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional Implementasi Resolution dan Decision CITES terkait Konservasi dan Perdagangan Rangkong Gading (Rhinoplax vigil) merupakan bagian dari upaya untuk memperbarui berbagai hal terkait status rangkong gading di Indonesia, serta menggali dukungan dari para pihak guna menyusun rencana aksi nasional konservasi rangkong gading.

Menurut  Kepala Penerapan Konvensi International Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ratna Kusuma Sari, S.Hut. M.Sc Indonesia telah memberikan komitmen secara internasional dengan memasukkan resolusi rangkong Gading pada COP 17 CITES dan telah diadopsi secara aklamasi. Untuk implementasi dari resolusi tersebut ada beberapa hal yang merupakan mandate yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, Pemerintah tidak bisa menjalankan konservasi rangkong gading sendiri, dan membutuhkan bantuan semua pihak secara proaktif demi mencapai upaya penyelamatan terhadap species ini. Karena itu penyusunan rencana aksi nasional konservasi rangkong gading sangat penting, yang disahkan secara hukum melalui Permen LHK. Hal yang sama ditegaskan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatra, Bapak Suhud, Hingga saat ini diketahui terdapat 146 buah paruh rangkong gading yang disita oleh PISL Gakum. Strategi yang perlu dilakukan untuk konservasi rangkong gading lebih lanjut diantaranya adalah adanya peningkatan penyadartahuan dan partisipasi aktif masyarakat, penguatan terhadap intelijen, penguatan analisa forensik barang bukti, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pencegahan kasus perdagangan satwa liar. Kerjasama antara PPATK dengan PISL Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Penegakan Hukum (Ditjen Gakum) untuk mendukung operasi penertiban perburuan rangkong gading juga perlu untuk dilakukan agar penanganan lebih baik. Selain itu, substansi penegakan hukum dalam UU No.5/90 perlu diperbaiki, mengingat belum adanya pemberian sanksi hukuman maksimal bagi para pelaku perdagangan TSL.

Giyanto dari Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) menambahkan WCS IP telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam kegiatan monitoring, pengumpulan data dan informasi terkait perdagangan satwa liar. Salah satu kegiatan monitoring yang dilakukan adalah SMART Patrol (Spatial Monitoring and Reporting Tool Patrol) yang dilakukan di dalam dan di luar kawasan konservasi, khususnya di empat kawasan konservasi di Sumatra dan Jawa. Selain itu, WCS IP juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam menangani kasus satwa liar, dan melakukan pemetaan pelaku perdagangan dalam jaringan nasional dan internasional dengan melihat negara tujuan perdagangan dan negara transit perdagangan satwa liar. Terkait dengan kasus rangkong gading, hingga saat ini, tim WCS IP mencatat sebanyak 17 kasus perdagangan rangkong yang telah ditangani oleh petugas. Sebanyak 283 barang bukti rangkong telah berhasil disita, termasuk 250 di antaranya adalah rangkong gading. WCS IP menekankan bahwa tidak ada sasaran tunggal dalam perburuan satwa liar, karena pemburu cenderung meraih keuntungan sebesar-besarnya dalam satu kali perburuan. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam memetakan jaringan perdagangan untuk membantu proses penegakan hukum di Indonesia.

Dalam keterangan persnya Ir. Arief Mahmud, M.Si, Kepala Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum menambahkan bahwa Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum yang berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjadi salah satu lokasi sebaran rangkong gading di Indonesia. Di dalam kawasan TNBKDS ditemui delapan jenis rangkong. Mengingat status konservasi rangkong gading yang tergolong ke dalam kelompok dilarang untuk diperdagangkan, Bupati Kapuas Hulu telah menerbitkan Surat Bupati Kapuas Hulu No. 522.52/1189/DKH/BPH-C tanggal 31 Agustus 2012 yang berisi tentang pelarangan perdagangan jenis rangkong. Sayangnya, tingginya kepedulian pemerintah daerah untuk konservasi rangkong masih memiliki beberapa hambatan di lapangan. Di antaranya, pengelolaan antara kegiatan konservasi dan kepentingan masyarakat, minimnya insentif untuk kegiatan konservasi, dan luasnya wilayah TNBKDS yang mencapai 800.000 hektar. Pada tahun 2015, TNBKDS bekerjasama dengan Rangkong Indonesia telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk kegiatan monitoring, yang dilanjutkan dengan kegiatan survey pada tahun 2016 untuk melakukan identifikasi dan pemetaan lokasi dijumpainya rangkong. Hingga saat ini, beberapa upaya konservasi telah dilakukan termasuk monitoring, pembangunan stasiun riset, kampanye pelestarian rangkong, pengamanan dan perlindungan kawasan, penguatan hukum adat, dan kerjasama dengan lembaga internasional (d/a ITTO, ADB, dan WWF). 

Rahmad Saleh, perwakilan dari Taman Nasional Gunung Leuser menyebutkan bahwa dalam perlindungan kawasan taman nasional, TNGL bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society Indonesia Programme (WCS IP) sudah melakukan SMART PATROL selama hampir 4 tahun. Terdapat 20 tim patroli yang bekerja di kawasan tersebut. Lokasi perburuan di TNGL juga terdeteksi melalui sistem patroli tersebut. Dalam melaksanakan perburuan rangkong, biasanya pemburu menggunakan senapan angin dan senapan rakitan dan dilakukan bersamaan dengan perburuan burung murai. Kedua spesies tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Strategi penanganan berupa 

penguatan jaringan penegak hukum perlu untuk dilakukan untuk mengungkap mata rantai pelaku kejahatan terhadap rangkong gading. Selain itu, penelitian yang dipublikasi dalam tingkat internasional terkait manfaat paruh rangkong gading perlu ditelusuri secara ilmiah agar dapat mencegah pemanfaatan ilegal yang marak dari paruh tersebut.[***]

loading...