Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Pemenang Lelang Memakai Dalih Agama dalam Korupsi Kitab Suci

HARIANACEH.co.id, Jakarta  — Urusan agama, tampaknya bakal kerap menjadi faktor genting dalam banyak urusan di Indonesia. Tak terkecuali dalam soal rasuah alias korupsi.

Dalam sidang korupsi pengadaan kitab suci Al Quran Kementerian Agama (Kemenag) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13//7), meneguhkan kaitan ini.

Dalam sidang yang mendudukkan Fahd El Fouz sebagai terdakwa, jaksa Lie Putra Setiawan menerangkan, pemilihan perusahaan pemenang lelang memakai dalih agama.

Menurut Lie, Nasaruddin Umar, saat itu Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag menyarankan agar perusahaan pelaksana proyek pengadaan Al Quran tidak diberikan kepada perusahaan nonmuslim.

“Nasaruddin menegaskan agar jangan sampai pembuatan Alquran disabotase orang-orang nonmuslim,” ujar jaksa Lie, Kamis (13/7) seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Informasi soal perusahaan ini diperoleh Nasaruddin dari mantan anggota DPR Zulkarnaen Djabar, yang sudah divonis 15 tahun kasus ini. KPK menyadap pembicaraan mereka pada 28 September 2011.

[jaw_quote author=”” ]Itu yang Al Quran. Pemenang yang lalu itu posisinya sekarang nomor dua. Itu yang bagus. Kalau yang pertama itu membanting harga itu dan nonmuslim itu. Membanting, membanting harga jadi gak bagus nanti. Nonmuslim itu pak. Yang, yang kedua itu yang bener, karena dia yang lalu.[/jaw_quote][jaw_clear]

Perusahaan milik nonmuslim yang dimaksud adalah PT Macanan Jaya Cemerlang. PT Macanan sebenarnya menduduki peringkat pertama pemenang lelang ini. Peringkat kedua adalah PT Adhi Aksara Abadi Indonesia.

“Nasaruddin menyetujui permintaan Zulkarnaen. Untuk itu Zulkarnaen meminta agar PT Adhi Aksara yang sudah berpengalaman dimenangkan dalam proyek tersebut,” kata jaksa Lie.

Pada Senin (15/6) lalu, kepada wartawan Nasaruddin membantah. Ia menyatakan sudah menjabat sebagai wakil Menteri Agama saat proyek itu berlangsung. “Jadi saya sudah tidak tahu-menahu banyak,” kata Nasaruddin. Kini ia menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal.

Kode-kode agama

Kemenag pada 2011 awalnya hanya mengusulkan Rp9 miliar untuk pengadaan Al Quran di bidang pendidikan. Namun, Komisi Agama DPR mengusulkan penambahan Rp50 miliar. Nilainya jadi Rp59 miliar.

Kemenag sebenarnya menolak tapi tak kuasa. Karena ada yang lebih penting. Misalnya, saat itu 853 KUA belum ada gedungnya dan masih sewa.

Zulkarnaen, saat itu menelpon Kepala Biro Perencanaan Kemenag Hasanuddin Syamsudin. Zulkarnaen meminta Syamsudin membicarakan langsung kepada “santri”.

“Itu santri punya kerjaan. Dia bilang alternatifnya Al Quran,” kata Zulkarnaen seperti dikutip dari hukumonline.com, Jumat (22/2/2013).

‘Santri’ yang dimaksud adalah Fahd. Fahd dalam lelang ini membawa PT Adhi Aksara Abadi Indonesia. ‘Santri’ adalah kode untuk utusan.

Saksi Affandi Mochtar, mantan Sekretaris Ditjen Kemenag mengungkapkan, kode lain yang adalah ‘pengajian’, dipakai untuk menyebut pertemuan. Ada juga kode ‘murtad’.

“Maksudnya (murtad) jangan sampai ketua panitia mengambil keputusan di luar keinginan Zulkarnaen Jabar, yaitu agar perusahaan yang ikut tendernya menang,” terang Affandi.

Syamsudin tak berani ‘murtad’. Karena Zulkarnaen sempat ‘mengancam’ jika usulan itu tidak dipenuhi, maka optimalisasi anggaran Kemenag tidak diloloskan.

Proyek pengadaan Al Quran ini akhirnya lolos. Fahd meminta agar PT Adhi Aksara Abadi Indonesia ditunjuk sebagai pemenang. Sebab anggaran atas paket pekerjaan itu disebut milik Zulkarnaen yang telah memperjuangkan agar disetujui DPR.

PT Adhi Aksara Abadi Indonesia lalu ditetapkan sebagai pemenang lelang. Namun, dalam pelaksanaannya, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada PT Macanan.

Pada 2011, fee proyek ini mencapai Rp22 miliar. Pada 2012, dua kali lipat lebih, Rp50 miliar. Menurut petikan putusan kasasi, Zulkarnaen dan Fahd menikmati fee paling besar di antara pelaku lainnya.

Dalam kasus ini, sudah ada tiga terpidana. Putra Zulkarnaen, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra turut dihukum 8 tahun dalam kasasi 3 Maret 2013. Pada 28 Januari 2015 Mahkamah Agung juga menghukum Ahmad Jauhari, mantan Direktur Urusan Agama Islam Kemenag, dengan penjara 10 tahun.

Fahd baru ditetapkan sebagai tersangka pada 27 April 2017. KPK menjeratnya dengan pasal 12 huruf b juncto pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 65 KUHP. Ancaman hukumannya penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam sidang Kamis (13/7) kemarin, Fahd tak akan mengajukan eksepsi (nota keberatan). “Saya mengakui bersalah dan siap dihukum,” ujar Fahd seperti dikutip dari detikcom.

Fahd menyebut, semua yang ada di Komisi Agama DPR terlibat. Nama-nama lain yang pernah diperiksa KPK antara lain, mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan anggota Komisi Agama Nurul Iman Mustopa, mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, pihak swasta, dan pegawai Kemenag. (beritagar)

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya