HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Tanggung Jawab UUP Bukan Hanya Forbes, Tapi Terletak Pada Pemerintah dan DPRA

Pengamat Politik Aceh, Erlanda Juliasyah Putra. Foto: (Dok. Ist)
0 164

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH — Pengamat Politik Hukum Aceh Erlanda Juliansyah Putra yang juga deputi hukum politik Institute for Democracy and Justice, menanggapi kisruh dicabutnya beberapa aturan yang terdapat didalam UUPA melalui undang-undang Pemilu yang baru saja disahkan dalam paripurna DPR beberapa hari yang lalu.

 

Berdasarkan rilis yang diterima oleh HARIANACEH.co.id, rabu (26/07/2017), Erlanda mengatakan, erja forbes selama ini memang kurang maksimal, namun kita juga tidak boleh mengeneralisir bahwa forbes tidak bekerja sama sekali itu juga tidak benar.

 

“Secara individu mereka semuanya bekerja, namun secara kelembagaan forbes itu yang bermasalah terutama dalam hal manajerialnya sehingga kemaren pada saat pembahasan RUU Pemilu kemaren, Forbes bisa kecolongan menjaga kekhususan Aceh,” katanya

Kemudian, ia melanjutkan pembahasan RUU Pemilu kemaren itu cukup lama, bahkan menghabiskan energi dan waktu yang luar biasa, harusnya hal yang sifatnya strategis seperti ini bisa dikawal oleh Forbes Aceh terutama terkait dengan kekhususan UUPA, “Pada saat polemik mutasi pejabat oleh gubernur zaini kemaren bahkan saya sempat mengingatkan Forbes, bahwa Forbes itu seharusnya juga bisa ikut bersuara menjaga kekhususan Aceh, terutama dalam hal membangun komunikasi dengan pemerintah pusat itu juga menjadi domainnya Forbes bersama pemerintah Aceh,” sambungnya

Terlebih ada  beberapa PR lain yang juga harus dikawal bersama oleh Forbes, terutama terkait dengan beberapa undang-undang yang beririsan dengan kekhususan Aceh yang masuk dalam prolegnas tahun 2017, seperti UU Pemilu, RUU Migas,   dan RUU Pertanahan yang ketiganya bisa saja memiliki beberapa pengaturan yang bisa  mengeneralisir ketentuan didaerah, termasuk Aceh sebagai daerah otsus, untuk itu disinilah peranan Forbes dalam menjaga kekhususan Aceh di pertanyakan mampu tidak forbes menjaga hal hal tersebut.

Namun tentu semua itu tidak hanya tanggung jawab Forbes, ada tanggung jawab moril dari Pemerintah Aceh dan DPRA yang juga harus disinergikan kedepannya, terlebih kepemimpinan Irwandi dan Nova saat ini memiliki kedekatan secara politik ke pemerintah pusat, tentu ini menjadi peluang bagi Aceh untuk menjaga kekhususan Aceh. []

Komentar
Sedang Loading...
Memuat