HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Para Wakil Aceh di DPR RI Ini Jadi Bahan Olok-olokan dan Tawaan

0 11

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Sebanyak 17 wakil Aceh yang duduk di DPR RI dan DPD menjadi bahan olok-olok dan tertawaan peserta Forum Group Discussion (FGD) di ruang rapat Rektor Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Jumat (27/7). FGD itu sendiri mengangkat tema tentang polemik UU Pemilu yang baru disahkan dikaitkan dengan pencabutan dua pasal dalam UUPA.

FGD yang dimoderatori Yarmen Dinamika tersebut dibuka Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng menampilkan empat narasumber, yaitu Ketua Banleg DPRA Abdullah Saleh, Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky, Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi, dan Ketua Bawaslu Aceh, Mukhlir.

Isu yang paling kuat dalam FGD adalah terkait pernyataan seorang anggota DPR RI, Nasir Djamil yang menyebut dirinya bukan tidak tahu pencabutan dua pasal dalam UUPA tapi tidak dilibatkan dalam Pansus RUU Pemilu sehingga tidak tahu.

Pernyataan yang dilontarkan Nasir Djamil yang dikutip dan dilansir sejumlah media termasuk Serambi langsung disambar oleh peserta diskusi, yaitu para dosen dan mahasiswa hukum dari berbagai perguruan tinggi termasuk Unsyiah, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Peradi Aceh, dan sejumlah asosiasi hukum.

Ketua Peradi Aceh, Zulfikar Sawang menyatakan kecewa setelah membaca berita tentang anggota DPR RI asal Aceh di Senayan yang tidak tahu ada pasal dan ayat dalam UUPA yang tercabut atas pengesahan UU Pemilu yang baru.

Apa saja kerja mereka? Ada 17 orang di sana (13 anggota DPR RIditambah empat anggota DPD), kok tidak tahu. Kalau kami di Aceh menyatakan tidak tahu wajar,” kata Zulfikar.

Diwarnai celetukan bernada sinis dari peserta, Zulfikar menambahkan, “Kalau sudah begini, apa lagi yang bisa diharapkan kepada waki-wakil kita di Senayan sana.”

Gelak tawa dan olok-olok peserta FGD juga ramai saat anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, Muhammad serta anggota Bawaslu Nagan Raya, Said mengomentari tingkah polah wakil-wakil Aceh di Senayan.

“Apa yang diurus anggota DPR RI sehingga persidangan saja mereka jarang hadir. Bahkan ada anggota DPR Aceh yang mau bertemu untuk menyampaikan aspirasi, sulit sekali ditemui. Sangking sibuknya, sampai-sampai pencabutan dua pasal dalam UUPA mereka tidak tahu,” ujar Muhammad.

Ketua Komisi I DPRA, Iskandar Usman menyatakan, alasan ketidaktahuan anggota DPR RI asal Aceh tentang dicabutnya dua pasal dalam UUPA karena tidak masuk dalam Pansus RUU Pemilu menjadi bahan tertawaan publik.

Iskandar mengungkapkan, sekitar tiga bulan lalu, ketika UU Pemilu yang baru belum disahkan, Banleg dan Komisi I DPRA datang ke Jakarta ingin menjumpai 13 anggota DPR RI asal Aceh untuk mempertanykan masalah pembahasan RUU Pemilu. Tapi, kata Iskandar, tak satu pun anggota DPR RI asal Aceh yang mau menjumpai rombongan dari DPRA. Beberapa orang yang ditelepon mengaku sedang sibuk dengan tugas DPR sehingga belum punya waktu untuk bertemu.

“Mereka itu wakil dari 5,2 juta penduduk Aceh. RUU yang dibahas adalah RUU Pemilu yang berkaitan dengan UUPA, masak mereka tidak memberikan masukan melalui fraksi,” kata Iskandar selaku salah seorang narasumber pada FGD tersebut. (Serambi)

loading...