HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Karhutla Ancam Jiwa dan Kehidupan Masyarakat Gambut di Aceh

0 13

HARIANACEH.co.id, Banda Aceh —  Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) masih menjadi ancaman menakutkan untuk masyarakat Aceh. Hampir setiap tahun Karhutla terus terjadi, namun kali ini di tahun 2017 lebih luas dan sudah mulai mengancam kesehatan, pendidikan dan perekonomian.  Hal ini menjadi fakta bahwa penanganan Karhutla yang dilakukan oleh pemerintah harus lebih terintegrasi dan komprehensif.

Safrizal, Warga Gampong Alu Bili, yang juga Pengurus Jaringan Masyarakat Gambut Aceh (JMGA) menuturkan, “Sudah hampir satu bulan asap dari kebakaran yang terjadi membuat aktifitas masyarakat terganggu, jarak pandang semakin dekat akibat asap, anak-anak sekolah harus mengenakan masker dan setidaknya sudah ada 5 orang yang di bawa ke rumah sakit RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh karena terkena Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)”.

“Total enam kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang mengalami kebakaran. Masing-masing kecamatan itu adalah Kecamatan Woyla, seluas 5 Ha (Gampong Darul Huda dan Gle Siblah); Kecamatan Meureubo, seluas 15 Ha (Gampong Peunanga Cut Ujong); Kecamatan Sama Tiga, seluas 10 Ha (Gampong Cot Simeureng dan Suak Pante Breh); Kecamatan Johan Pahlawan, seluas 21 Ha (Gampong Suak Raya, Suak Nie, Leuhan dan Gampa); Kecamatan Arongan Lambalek, seluas 15 Ha (Gampong. Seuneubok Teungoh), dan Kecamatan Kaway XVI, seluas 3 Ha (Gampong Penia).

“Mayoritas kebakaran yang terjadi di wilayah bergambut, seperti di Kecamatan Johan Pahlawan, kebakaran terjadi di Gampong Suak Raya dengan luas lahan gambut yang terbakar lebih dari 30 Ha; Gampong Suak Nie dengan luas lahan yang terbakar sekitar 6 Ha.” tambah Safrizal dalam keterangan tertulis yang diterima HARIANACEH.co.id.

Sementara itu ditempat terpisah. Albadri Arif, Ketua Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera (JMG-Sumatera) mengatakan;

“Kebakaran yang sekarang sedang terjadi di seluruh Indonesia setidaknya ada 221 hotspot, data hari ini. Mayoritas titik api menyebar di Pulau Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. Untuk di Aceh sendiri setidaknya ada 52 titik api dengan persentase confidencial mendekati angka 100%, dominan di wilayah gambut, ini berdasarkan analisa tim kami berdasarkan data Aplikasi LAPAN yang mengunakan satelit Terra/MODIS, Aqua/MODIS dan SNPP/VIISR. Kebakaran paling besar sedang terjadi di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dan Kecamatan  Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Saat ini tim kami juga sedang berada di beberapa titik kebakaran.” sebut Albadri.

Siswi mengenakan masker setelah daerah mereka ditutupi asap dari kebakaran hutan gambut di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia pada tanggal 25 Juli 2017. Jumlah titik api terus menyebar di beberapa hutan gambut di Indonesia karena kering musim. (Foto: Junaidi Hanafiah)
Siswi mengenakan masker setelah daerah mereka ditutupi asap dari kebakaran hutan gambut di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia pada tanggal 25 Juli 2017. Jumlah titik api terus menyebar di beberapa hutan gambut di Indonesia karena kering musim. (Foto: Junaidi Hanafiah)

“Situasi Ini menjadi warning kepada pemerintah yang dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia. Kebijakan dalam pencegahan, penangulangan dan penanganan pasca kebakaran tidak lagi bisa dilakukan secara parsial seperti sekarang. Contohnya untuk wilayah bergambut di Pulau Sumatera, saat ini baru tiga provinsi, Jambi, Riau dan Sumatera yang menjadi prioritas, sementara Aceh, Sumatera Utara, Lampung dan Bengkulu walaupun tidak seluas di tiga provinsi yang lain tetap memiliki daerah gambut yang exsisting merupakan hutan, lahan dan areal kehidupan masyarakat berupa lahan perkebunan dan pertanian”, seperti di Sumatera Barat misalnya, benar bahwa tidak terjadi kebakaran yang masif seperti di daerah lain namun setidaknya terdapat 500 hektar lahan gambut di Pesisir Selatan yang terancam dijadikan ekspansi perkebunan sawit, ini menjadi ancaman jika tidak di lindungi.

“Kembali ke Karhutla yang sedang terjadi di Aceh saat ini, tidak cukup hanya menurunkan Satgas Karhutla oleh KLHK, BRG harus melakukan upaya-upaya restorasi, penegakan hukum atas korporasi yang merusak gambut harus sudah di jalankan. Situasi ini juga menjadi pembuktian bahwa PP 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sudah harus segera di implementasikan, tidak lagi berkutat pada perdebatan dan pertentangan.” tutup Albadri.

Sementara itu, menurut Monalisa dari Tim Pakar Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera (JMGS) yang juga Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, menyatakan bahwa asap yang ditimbulkan akibat kebakaran gambut di Provinsi Aceh menunjukkan kondisi diatas normal, dan termasuk mengkhawatirkan. Proses alih fungsi lahan gambut yang kemudian berubah menjadi perkebunan sawit telah menyebabkan mengeringnya lahan gambut, kondisi ini jika dibiarkan secara terus – menerus maka akan menyebabkan kerusakan gambut secara permanen.

Pengelolaan lahan gambut di Aceh selama ini belum dilakukan dengan tepat, khususnya pasca tsunami di Aceh Barat yang merupakan daerah gambut. Sebagian besar lahan gambut tersebut tidak terkelola dengan baik, banyak diantara lahan tersebut telah berubah fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan umumnya berubah menjadi kawasan budidaya dan perkebunan.

Alih fungsi lahan gambut untuk kawasan perkebunan di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya (Abdya) sebagian besar diperuntukkan bagi perkebunan sawit telah menyebabkan kerusakan pada hutan gambut. Model pengelolaan gambut yang  tepat sangat dibutuhkan bagi upaya pelestarian ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Pemerintah Aceh harus melakukan berbagai program untuk mendorong langkah preventif pencegahan kebakaran gambut, melalui penerapan dan pengawasan zero burning method(ZBM). Selain itu perlu adanya tindakan restorasi gambut melalui penanaman kembali tanaman yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut, antara lain seperti tanaman Rumbia atau Sagu.[*]

loading...