HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

YARA: Jangan Pertontonkan Hukum Tidak Adil

0 8

HARIANACEH.co.id, Blangpidie — Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyatakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) agar tidak mempertontokan hukum tidak adil kepada masyarakat terkait rencana pengeluaran surat pemecatan terhadap dua pegawai negeri sipil.

Ketua YARA Perwakilan Abdya, Miswar di Blangpidie, Sabtu mengatakan, kalaupun hukum harus dijalankan karena amanah undang-undang, maka aturan tersebut harus diberlakukan sama kepada semua aparatur sipil negara, sehingga penerapan hukum menjadi adil tanpa pilih kasih.

Miswar menyampaikan pernyataan tersebut terkait rencana Pemkab Abdya mengeluarkan surat pemecatan terhadap Hanafiah, Asisten Pemerintahan Setdakab dan Ihsan A Majid, Kasi Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.

Hanafiah dan Ihsan A Majid yang disebut Miswar adalah pejabat Abdya yang baru-baru ini nomor induk pegawai (NIP) mereka berdua diblokir oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena pernah terlibat kasus korupsi pembangunan gudang sosial sekitar tahun 2010.

Kedua pejabat tersebut sebelumnya telah mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Pengadilan Negeri Tapaktuan. Selain sudah menjalani hukuman kurungan, mereka berdua juga telah mengembalikan kerugian negara dan kasusnya sudah ingkrah pada tahun 2012.

Namun, belakangan ini pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI memblokir NIP mereka karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus meminta Pemkab Abdya untuk mengeluarkan surat pemecatan dari status PNS.

YARA menilai, BKN terkesan pilih kasih dalam kasus pemblokiran NIP tersebut, sebab banyak PNS lain terlibat kasus korupsi sebelum diberlakukan UU No.5 Tahun 2014 tidak dilakukan pemblokiran NIP, padahal kasusnya sama dengan Hanafiah.

“Menurut kami bukan hanya Hanafiah dan Ihsan A Majid saja yang harus diblokir NIP. BKN juga harus blokir NIP pegawai lain yang pernah terlibat dalam kasus korupsi sebelum UU Nomor 5 Tahun 2014 lahir,” katanya.

Disebutkan, seperti kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan mesin genset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdya. Kasus yang melibatkan mantan Direktur Rumah Sakit, Herwansuri dan Nuzulan, Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) sampai sekarang masih aktif tanpa dilakukan pemblokiran status ataupun pemecatan.

Selain itu, masih ada tiga pejabat lain terlibat tindak pidana korupsi sebelum diberlakukan UU No. 5 Tahun 2014 di Kabupaten Abdya, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Abdya, Nasruddin bersama Sekretarisnya Ermisal dan Idrus pengendali kegiatan.

Tiga pejabat tersebut tersandung kasus korupsi pengadaan buku sekolah sumber Dana Alokasi Khusus (DAK). Tapi lagi-lagi tidak dilakukan proses pemblokiran NIP oleh BKN, padahal kasus tersebut ingkrahnya sama dengan kasus Hanafiah pada tahun 2012.

Kemudian, kasus korupsi proyek pengadaan mesin genset pabrik es Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng. Kasus yang melibatkan mantan Sekda Abdya Nafis A Manaf juga tidak dilakukan pemblokiran NIP oleh BKN RI hingga mantan pejabat itu berhasil mengurus pensiun dini.

Padahal, lanjut Miswar di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 D ayat (1) tercantum, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Seharusnya, Pemkab Abdya dan BKN RI bisa berpedoman pada UUD 1945 tersebut dalam menjalankan amanah, supaya para aparatur sipil negara tidak ada yang dirugikan ataupun diuntungkan.

“Jadi, bila Pemkab Abdya tidak adil dalam proses pemecatan ini, maka YARA akan melakukan upaya hukum. Kami akan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah dihadapn hukum,” demikian Miswar. (Antara)

loading...