HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kenapa KPK Ajukan Banding Vonis Sidang E-KTP? Ini Alasan

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. (TEMPO/Eko Siswono Toyudho)
0 22

HARIANACEH.co.id, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding terhadap putusan persidangan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dengan terpidana Irman dan Sugiharto–keduanya bekas pejabat di Kementerian Dalam Negeri.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan upaya banding itu bukan tentang bobot vonis yang dijatuhkan majelis hakim, melainkan tidak masuknya sejumlah informasi penting dalam putusan sidang.

“Kami menilai ada sejumlah nama dan informasi yang belum masuk dalam putusan. Hal itu penting dan berkaitan dengan proses hukum selanjutnya, sehingga bisa utuh,” kata Febri saat ditemui, Senin, 7 Agustus 2017.

Dalam persidangan pada 20 Juli lalu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan seluruh proses pengadaan e-KTP terbukti telah dikorupsi. Hakim pun menguatkan bahwa proyek senilai Rp 5,84 triliun itu merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Majelis yang dipimpin hakim Jhon Halasan Butarbutar itu lantas memvonis bersalah Irman dan Sugiharto. Irman, sebagai kuasa pengguna anggaran proyek e-KTP, divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sedangkan Sugiharto, pejabat pembuat komitmen, dihukum 5 tahun bui dan denda Rp 400 juta. Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum dari KPK.

Namun, dalam amar putusan, majelis hakim menilai praktik kolusi pengaturan proyek KTP elektronik hanya dilakukan oleh Irman, Sugiharto, bekas Sekretaris Jenderal Kemdagri Diah Anggraeni, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, calon peserta lelang, serta sejumlah anggota konsorsium. Sedangkan nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, yang diduga mengatur korupsi e-KTP dan menerima Rp 574 miliar, tidak dimasukkan.

Majelis hakim juga hanya menyebut tiga nama dari puluhan anggota DPR yang namanya masuk sejak dakwaan hingga tuntutan. Ketiganya adalah mantan anggota Komisi Pemerintahan Miryam Haryani, Markus Nari, serta bekas Ketua DPR Ade Komaruddin. Padahal Miryam diduga telah menyalurkan uang ke seluruh pimpinan dan anggota Komisi Pemerintahan DPR kala itu. Duit proyek juga sejak awal disisihkan untuk Setya hingga Rp 574 miliar.

“Kami berharap hakim banding akan melihat kembali fakta yang muncul dan mempertimbangkannya, sehingga putusannya lebih utuh,” kata Febri.

Kuasa hukum Irman dan Sugiharto, Soesilo Ariwibowo, enggan mengomentari keputusan banding KPK. Ia hanya mengatakan kedua kliennya memilih menerima vonis hakim. “Irman dan Sugiharto sudah menegaskan tak banding,” kata dia.

Hingga saat ini, KPK sudah menjerat empat orang dalam kasus ini. Selain Irman dan Sugiharto, Setya dan pengusaha Andi Narogong telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin, 7 Agustus 2017, berkas Andi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan para penyidik KPK terus maraton memeriksa sejumlah saksi untuk Setya.

Setya membantah terlibat dan menerima duit proyek e-KTP. Ia menyatakan siap mengikuti proses hukum. “Sebagai warga negara, saya mengikuti proses hukum.” (Tempo)

Komentar
Sedang Loading...
Memuat