Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Kontraktor Pasar Modern Laporkan Dua Pejabat Abdya ke Mabes Polri

HARIANACEH.co.id, Blangpidie – Direktur Utama PT Proteknika Jasapratama akan melaporkan dua pejabat yang bertugas di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)  ke Mabes Polri terkait kasus pemutusan kontrak kerja proyek pasar modern senilai Rp. 58 milyar yang masih dalam tahap pekerjaan.
Direktur Utama PT Proteknika Jasapratama, Saud Henry P Sibrani di Blangpidie, Sabtu, (30/09) mengatakan, dua pejabat yang akan dilaporkan tersebut masing-masing Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Abdya, Azhar Anis selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Musliadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pasar modern.
“Saya sudah konsultasikan dengan beberapa pengacara senior di Jakarta bahwa kasus pemutusan kontrak pekerjaan proyek pasar modern, hari ini kami laporkan ke Polres Abdya, besoknya kami laporkan ke Polda Aceh selanjutnya ke Mabes Polri untuk di proses secara hukum yang berlaku,”ungkapnya
Ia mengungkapkan, dua pejabat Abdya yang akan dilaporkan ke Mabes Polri tersebut karena diduga telah melalukan perbuatan yang tidak menyenangkan pihak PT Proteknika Jasapratama selaku pelaksana proyek multiyers dengan cara memperlambat-lambatkan proses pencairan uang termin progres.
Selain memperlambatkan proses pencairan termin, lanjut dia, mereka akan dilaporkan ke Mabes Polri karena sebelumnya telah berupaya menghambat pekerjaan dngan cara melayangkan surat pemberhentian pekerjaan proyek dengan alasan untuk di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan surat itu hingga kini tidak dicabut oleh Dinas Perkim dan LH.
“Surat penghentian pekerjaan yang dilayangkan pihak Dinas itu hanya sia-sia saja. Setelah pekerjaan kita hentikan BPK tidak mau audit, karena masih dalam tahap pekerjaan, jadi, mereka harus bertanggungjawab terhadap surat penghentian pekerjaan yang hingga kini belum dicabut itu,”katanya
Ia berkata lagi, perbuatan tidak menyenangkan lainnya, pihak Dinas Perkim Abdya juga telah memutuskan kontrak pekerjaan proyek pasar modern dengan alasan terjadinya deviasi pekerjaan. Sementara terjadinya deviasi itu karena disebabkan uang termin progres yang diajukan tidak pernah dicairkan oleh dinas ditambah lagi perintah penghentian pekerjaan.
“Masa kontrak pekerjaan proyek pembangunan pasar modern yang sedang kami kerjakan itu berakhir 20 Oktober 2017, tapi dengan tiba-tiba kontrak kerja itu diputuskan oleh Dinas Perkim dan LH Abdya. Saya mengetahuinya melalui surat yang di antarkan oleh mereka ke kantor kami di Blangpidie, Jumat (29/9) sore kemarin sekitar pukul 17,00 Wib,”ujarnya
Surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Proteknika Jasapratama tersebut tertanggal 29 September 2017, nomor 644/516 /2017 ditanda tangani oleh Musliadi selaku PPK dan dibumbuhi stempel Dinas Perkim dan LH perihalnya pemutusan kontrak pekerjaan proyek pasar modern Abdya.
Pemutusan kontrak pekerjaan proyek multiyears tahun jamak anggaran 2016-2017 sumber Otsus senilai sekitar Rp. 58 milyar tersebut dilakukan oleh Dinas Perkim dan LH Abdya mengacu pada pasal 93 Perpres nomor 4 tahun 2015, dimana hingga 31/08/2017 progres terjadi deviasi sebesar 46,4806 persen.
Berdasarkan itulah, PPK Dinas Perkim dan LH Abdya sebagai pihak pertama melakukan pemutusan kontrak kerja dengan PT Proteknika Jasapratama dan pekerjaan yang telah dilakukan rekanan akan dibayar sesuai prestasi atau sesuai ketentuan kontrak nomor 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016.
Kemudian, pihak kontraktor agar segera melakukan pemindahan atas bahan, alat dan tenaga kerja selambat-lambatnya 02 Oktober 2017 dan sebagai sanksinya jaminan pelaksanaan dicairkan serta sisa uang muka harus dilunasi dan penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya