HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

LSM Berikan Masukan RPJM Aceh kepada Bappeda

0 12

HARIANACEH.co.id – Sebanyak enam perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh mengadakan diskusi terarah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022 dengan Kepala Bappeda Aceh beserta stafnya, Kamis (12/10) bertempat di Aula Bappeda, Banda Aceh. Pada kesempatan tersebut, mereka menyampaikan beberapa masukan khususnya terkait Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL)  terkait RPJM Aceh yang tengah disiapkan oleh tim Bappeda.

Keenam lembaga tersebut terdiri dari lembaga MaTA, Walhi, HAkA, JKMA, GeRAK dan LBH Banda Aceh. Kehadiran keenam perwakilan dari LSM ini diterima langsung oleh Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan, bersama enam stafnya yang terlibat dalam penyusunan RPJM.

Koordinator Bidang Kebijakan Publik MaTA, Hafidh, menyebutkan beberapa masukan yang disampaikan ke tim Bappeda sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pihaknya kepada tim RPJM cluster Pembangunan Berkelanjutan yang dibentuk oleh gubernur terpilih.

“Kami CSO sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, dan dari diskusi-diskusi itu berdasarkan pengalaman masing-masing lembaga setidaknya terdapat 5 poin masukan dari kami untuk dipertimbangkan masuk dalam program pembangunan Pemerintah Aceh ke depan,” ujarnya.

Kelima poin masukan terkait Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL) tersebut, Hafidh, menjelaskan, pertama terkait pengamanan dan perlindungan hutan, kedua rehabilitasi hutan dan lahan, ketiga soal transparansi, keempat pencegahan dan penanganan konflik tenurial, dan yang kelima soal perhutanan sosial dan reforma agraria.

“Untuk poin pertama muncul dari soal laju deforestasi hutan Aceh dan soal kurangnya sumber daya dan dana perlindungan hutan. Kasus pembalakan liar dan perburuan satwa masih intens terjadi,juga soal penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut yang belum berjalan cukup baik, sehingga kasus demi kasus masih terus meningkat di Aceh,” ujar Hafidh.

Untuk poin kedua, muncul isu pencemaran lingkungan yang masih terus terjadi, proses rehabilitasi hutan dan lahan yang belum baik, juga pelibatan masyarakat sekitar untuk penyelamatan hutan.

“Untuk poin ketiga, catatan kami soal kualitas pelayanan informasi publik di Aceh yang masih sangat rendah, pengalaman kami dalam mengakses informasi dan data kepada lembaga publik hampir semuanya harus berakhir pada sengketa di Komisi Informasi Aceh, dan juga soal inisiatif pengelolaan data terbuka (open data)” jelas Hafidh.

Kemudian untuk poin keempat, muncul soal pengawasan dari dinas sektor sumber daya alam yang masih lemah salah satunya tidak adanya evaluasi atau review izin terhadap HGU, penyelesaian konflik tenutorial belum berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat sekitar penatapan tata batas kawasan hutan dan lahan masih cukup rendah, dan soal kebijakan satu peta.

Terkait poin perhutanan sosial dan reforma agraria, rinci Hafidh, muncul soal program perhutanan sosial kami mendorong Pemerintah Aceh untuk mengambil peran ini serta peran serta mukim dalam pengelolaan sumber daya alam yang dinilai masih sangat lemah.

Sementara itu, usai mendengarkan paparan dari perwakilan LSM, Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan menyampaikan pihaknya menyambut baik masukan-masukan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan untuk Aceh ke depan. Dia menyebutkan penyusunan RPJM ditargetkan tuntas dalam bulan Oktober ini.[]

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time