HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Yang Tersisa dari Aceh World Solidarity Cup

Pasca Perhelatan, Apa yang Ditinggalkan Untuk Aceh

0 431

Oleh Muazzinah Yacob

USAI sudah perhelatan turnamen sepak bola  Aceh World Solidarity Tsunami Cup yang digelar sebagai perwujudan rasa solidaritas dunia terhadap Aceh yang dilanda bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Pertandingan yang digelar di Stadion Harapan Bangsa pada tanggal 2-6 Desember 2017 diikuti 4 negara yaitu  tim nasional Indonesia,  Mongolia, Kirgisztan dan Brunei Darussalam. Perhelatan tersebut dimenangkan oleh Kirgisztan.

Pro kontra terhadap kebijakan ini bermula dari namanya yaitu Tsunami Cup yang kemudian di ubah menjadi Aceh World Solidarity Cup. Menurut saya dan mungkin sebagian orang Aceh, nama Tsunami Cup melabelkan bahwa seolah kata tsunami ini bukan musibah tetapi hanya kejadian biasa saja. Padahal kita tahu musibah tsunami akibat gempa 9,1 skala Richter telah merenggut sekitar 250 ribu jiwa. Terlepas dari pro kontra publik terhadap proyek kontroversial ini. Sebagai masyarakat Aceh, pertanyaan yang paling penting dilontarkan adalah apa yang ditinggalkan atau didapatkan oleh Aceh setelah adanya perhelatan turnamen ini.

Selain dari namanya yang membuat “riuh” masyarakat Aceh, turnamen ini juga menguras  APBA sebesar 2,4 milyar untuk menanggung transportasi peserta, akomodasi konsumsi bahkan loundry para pemain dan official. Adapun rincian lainnya dari dana tersebut diperuntukkan biaya obat-obatan, bahan dokumentasi, dan sekretariat sebesar Rp 70 juta, transportasi untuk empat tim peserta sebesar Rp 700 juta, akomodasi tim peserta Rp 400 juta, sound system Rp 40 juta, konsumsi panitia Rp 180 juta, jasa perangkat pertandingan Rp 315 juta, total hadiah Rp 540 juta, biaya publikasi Rp 50 juta, dan dana untuk voorijder sebesar Rp 30 juta. (Serambi Indonesia, 25 November 2017).

Jika dilihat dari total dana yang dihamburkan untuk event tersebut, seyogyanya bisa dipergunakan untuk membangun rumah fakir miskin yang terkena dampak langsung dari musibah tsunami 2004. Jika pembangunan rumah fakir miskin di Aceh dengan estimasi satu rumah Rp.40 juta maka dengan uang AWSC seharusnya bisa membuat 60 rumah layak huni.

Memperkenalkan Aceh dengan Tidak Sia-Sia
Jika turnamen tersebut bertujuan melirik investor luar negeri, masih ada event-event lain yang bisa memperkenalkan Aceh lebih termahsyur tanpa harus mengesampingkan rasa trauma atau pilunya warga yang mengalami korban musibah tsunami. Berkaitan memperingati “haul” tsunami, masih banyak perhelatan yang bisa digelar dengan konteks syariat Islam, seperti dzikir akbar dengan mengundang ulama dari berbagai negara muslim di dunia.

Selain itu juga bisa melakukan acara seperti mengadakan pembuatan jurnal akademik perwakilan mahasiswa setiap negara di dunia untuk menulis tentang tsunami Aceh maka secara tidak langsung proses publikasi tulisan ini juga akan membuat nama Aceh “mendunia”. Setelah publikasi tulisan tentang  Aceh maka kemudian baru tulisan mereka dibayar sehingga dana yang digelontorkan oleh Pemerintah Aceh tidak sia-sia.

Selanjutnya dalam konteks ingin menunjukkan pada dunia luar bahwa Aceh sudah aman untuk para investor dan layak untuk investasi, maka kenapa tidak dengan mengundang seluruh pimpinan militer di dunia minimal yang pernah membantu Aceh pasca musibah tsunami terjadi. Ini sebagai wujud terimakasih Aceh kepada para militer tersebut, sehingga sekembalinya dari Aceh para pimpinan militer ini bisa mengabarkan ke negaranya bahwa kondisi Aceh sekarang sudah kondusif.

Hemat saya, AWSC ini tidak meninggalkan “bekas” dan pengaruh yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Yang tersisa hanyalah satirnya masyarakat melihat dana rakyat Aceh dipergunakan secara mubazir, tidak tepat sasaran. Ditambah lagi kondisi lapangan yang buruk hingga penyewaan pawang hujan, menjadi bahan ejekan rakyat Indonesia bagi Aceh.

Untuk itu, pemerintah Aceh harus mengkaji ulang setiap kebijakan jika tidak ada effect dan impact bagi Aceh sehingga good governance pemerintah Aceh akan diterima oleh semua pihak. Good governance berkaitan erat dengan manajemen mengelola kebijakan, apabila seorang pejabat publik dalam mengambil sebuah kebijakan maka terlebih dahulu ia harus menerapkan prinsip good governance sehingga hasil akhirnya adalah suatu kebijakan yang sesuai dengan prinsip good governance (Abdul Ghani, 2002).

Dengan tata kelola pemerintah Aceh yang baik maka dunia luar juga akan “melirik’ Aceh untuk beinvestasi. Pemerintah Aceh concern saja memberi pelayanan yang baik terhadap warganya, bukan hanya melayani  mnasyarakat luar negeri dengan menghadirkan negara lain ikut “berlaga” dalam sepak bola tetapi tanpa memprioritas kebutuhan warga Aceh.**

*Muazzinah Yacob, Dosen Fisip UIN Ar-Raniry

loading...