HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh

Kawasan Ekosistem Leuser Diabaikan, Kautsar Desak Revisi Qanun RTRW Aceh

Inisiator Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh, Kautsar Muhammad Yus menyampaikan informasi ke Menteri Sofyan Djalil dalam audiensi di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta, Jumat lalu (8/12/2017). Foto/Sekretariat Kaukus
0 4.514

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH — Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Aceh tidak termaktub dalam Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 2013-2033 membuat kaget Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI, Sofyan Djalil.

Kekagetan Sofyan Djalil itu saat menerima audiensi tim Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Jakarta, Jumat lalu (8/12/2017).

Salah satu inisiator Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh, Kautsar Muhammad Yus memberikan informasi terkait terabaikannya KEL dalam Qanun Aceh nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh dan sekaligus mendesak segera merevisi Qanun RTRW Aceh tersebut.

“Saya mendesak pemerintah pusat dan provinsi Aceh untuk segera merevisi qanun RTRW tersebut dan juga memastikan tercamtumkannya Kawasan Ekosistem Leuser di dalam qanun itu,” ujar Kautsar di depan tim inisiator Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh kepada Menteri Sofyan Djalil.

Menanggapi apa yang disampaikan Kautsar dan tim inisiator Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh, Sofyan Djalil terkejut dengan informasi tersebut. Ia berjanji dalam revisi qanun tersebut untuk memasukkan nomenklaturnya.

“Tentang Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) silahkan dalam revisi qanun RTRW nanti dimasukkan nomenklaturnya, toh ini adalah sesuatu yang telah menjadi “common understanding”, ujar Sofyan Djalil dihadapan tim audiensi Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh.

Mantan Menteri Menko Perekonomian itu menambahkan, delineasi batasan KEL itu perlu di perjelas. “Batasan Kawasan Ekosistem Leuser perlu di perjelas nantinya dalam revisi qanun RTWR”, tambahnya.

Baca Juga

Darurat Populasi Gajah

Hanya Tersisa 500 Ekor Saja Populasi Gajah Sumatera Kini di Aceh

Liputan Eksklusif

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Dijarah, Siapa Rugi?

Aceh perlu menata lebih baik pola pemanfaatan ruang, lanjut Sofyan, hutan dilestarikan bukan for the sake of hutan tapi hutan dikelola untuk fit for purposes. “Banjir yang terjadi di Aceh sebuah indikasi something is worong akibat terabaikannya pengelolaan hutan,” katanya.

Menteri Sofyan Djalil: Banjir Berulang dan Semakin Sering di Wilayah Aceh, indikasikan ada Sesuatu yang Salah

Lanjutnya, pola pemanfaatan ruang yang terkadang tidak sesuai dengan potensinya. Yang harus dilindungi terkadang tidak mendapat status lindung, dan sebaliknya yang sesuai untuk budidaya terkadang tidak dapat dikelola karena status dan fungsi lahanya tidak membolehkan. Tapi sekarang ada kebijakan pemerintah dengan perhutanan sosial dimungkinkan untuk melakukan pengelolaan bersama masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku”, demikian jelas Sofyan Djalil.

Hal senada berkaitan revisi qanun RTRW Aceh juga diutarakan oleh ketua Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh, Teuku Irwan Djohan. Ia mengatakan adanya kemungkinan dilakukannya revisi qanun RTRW Aceh itu.

Seperti diberitakan sebelumnya Chairman dan para inisiator Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh lakukan audiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil, yang hadir dalam audiensi tersebut enam orang anggota DPRA yaitu Teuku Irwan Djohan, Kausar Muhammad Yus, Bardan Sahidi, Ramadhana Lubis, Fatimah, dan Liswani dan didampingi tim Sekretariat Kaukus dan dari tim ACCI-A.C.E.H Program Unsyiah.

Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh yang merupakan platform komunikasi antara anggota DPRA dengan konstituen dan multi-stakeholder yang lebih luas untuk membahas dan menghimpun masukan terkait pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan di Aceh. []

Komentar
Sedang Loading...
Memuat