HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Aceh Menang, DPR RI Kalah Dalam Gugatan Dua Pasal UUPA

Para tim penggugat dua pasal UUPA ke MK yang sempat dipretelin DPR RI, Kautsar Muhammad Yus, Samsul Bahri alias Tiong dan Komaruddin Komar, foto bersama di kantor MK Jakarta. (Foto: Facebook Kamaruddin Komar)
0 2.367

HARIANACEH.co.id, JAKARTA — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan Judicial Review UU Pemilu yang telah Mencabut 2 Pasal UUPA. Dalam keputusan tersebut, MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh DPR Aceh.

Gugatan yang dilayangkan anggota DPR Aceh, Kautsar Muhammad Yus, Samsul Bahri alias Tiong dan Kamaruddin Komar yang juga pengacara dalam ajuan gugatan tersebut.

Dikutip dari laman Facebook Kamaruddin Komar, dalam postingannya, mengatakan hari ini (11/01/2018) sebagai momentum menentukan bagi rakyat Aceh. Pukul 11 siang tadi, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan yang memenangkan tuntutan yang kami ajukan, selaku pengacara yang membela UUPA di Mahkamah Konstitusi, mewakili tuntutan rakyat Aceh. 

Alhamdulillah, kita menang. Mahkamah Konstitusi mengembalikan UUPA kepada rakyat Aceh. Keutuhan UUPA tetap terjaga,” ujarnya.

Tambahnya lagi, ini adalah kemenangan rakyat Aceh. Sebagai pengacara, kami dalam gugatan ini mewakili rakyat Aceh. Syukur mendalam, ini merupakan hasil dari usaha maksimal kita dalam beberapa persidangan sebelumnya. Terutama ini adalah berkat doa dan dukungan dari seluruh rakyat Aceh.

“Sesuai dengan putusan MK tersebut, MK telah memerintahkan KPU agar menyesuaikan peraturan terkait proses pemilu di Aceh. Artinya, kewenangan kepemiluan di Aceh tetap seperti yang tercantum dalam UUPA,” demikian jelas Kamaruddin.

Kautsar Muhammad Yus yang juga tim penggugat dua pasal UUPA dalam postingan di Facebooknya bersyukur MK menerima gugatan dua pasal UUPA . “Alhamdulillah Aceh menang. Gugatan kita di MK diterima. Terima kasih doa dan dukungan dari seluruh rakyat Aceh,” kata politisi Partai Aceh tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh HARIANACEH.co.id, Sidang perkara nomor 66/PUU-XV/2017 yang dipimpin Arif Hidayat dan 8 hakim lainnya dimulai pukul 14.00 Wib, adapun putusannya sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
  2. Menyatakan pasal 571 huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negaran republik indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik Indonesiaa nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  3. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 557 UU  Nomor 7 tahun 2017 tidak dapat diterima.
  4. Memerintahkan memuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang diketahui pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi,” Pasal 57 dan 60 ayat 1, 2, serta ayat 4 UUPA dicabut dan tidak berlaku lagi.

Dengan putusan ini berarti kewenangan Aceh sebagaimana yang tercantum dalam pasal 57 dan 60 ayat 1,2 serta ayat kembali berlaku.[]

Komentar
Sedang Loading...
Memuat