HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Aceh Barat Perlu Lahirkan Perbup Tentang Tuha Peut

Pemateri Amsal dalam FGD di Aula Bappeda Aceh Barat saat membahas dorongan terhadap peran Tuha Peut. FOTO/HARIANACEH.co.id/Wawan
0 75

HARIANACEH.co.id, Meulaboh — Kabid Pemberdayaan Masyarakat, DPMG Aceh Barat, Amsal mengatakan, perlu disamakan persepsi dengan para pihak guna mendorong optimalisasi peran Tuha Peut di Aceh Barat, dalam pembangunan gampong secara transparan, akuntabel dan inklusif.

“Tak bisa dipungkiri, banyak anggota tuha peut selama ini tahunya cuma turunkan Keuchik. Padahal cukup banyak peran yang harus dijalankan baik pengawasan pemerintah gampong maupun menampung aspirasi masyarakat supaya pembangunan lebih baik,” kata Amsal.

“Maka perlu adan payung hukum seperti Peraturan Bupati (Perbub) berkaitan dengan aturan dan mekanisme kerja Tuha Peut Gampong,” tambahnya lagi.

Hal itu dikatakan Amsal, pada kegiatan Fokus Group Diskusi (FGD) dengan lintas Stakeholder di Aceh Barat, untuk mendiskusikan rencana peningkatan peran dan fungsi Tuha Peut Gampong dalam mendorong tata kelola anggaran desa, di Aula Bappeda Aceh Barat, (27/1/18) di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG).

Lebih lanjut Amsal mengakui, selama ini perhatian pemerintah masih kurang kepada kelembagaan Tuha Peut di Gampong. Maka dari itu musyawarah menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam tahun 2018 ini.

“Sumber daya manusia Tuha Peut perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan secara menyeluruh. Kita juga akan melahirkan peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan peran tuha peut kedepan lebih baik,” jelasnya.

Amsal menjelaskan, Aceh Barat telah memiliki qanun nomor 2 tahun 2010 tentang pemerintah gampong namun, qanun tersebut belum secara khusus mengatur tentang pelaksanaan peran tuha peut. Maka ketentuan lebih lanjut mengenai Tuha Peut Gampong diatur lebih dengan peraturan Bupati.

Adapun Inisiasi kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut program mendorong transparansi anggaran dan mekanisme pengaduan di desa, terutama di kecamatan Panton Reu dan Samatiga yang dilaksanakan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), program Kompak dan pemerintah Australia. (HAI/Wawan)

Komentar
Sedang Loading...
Memuat