Aceh Barat Perlu Lahirkan Perbup Tentang Tuha Peut

1 min


66
27 shares, 66 poin
Pemateri Amsal dalam FGD di Aula Bappeda Aceh Barat
Pemateri Amsal dalam FGD di Aula Bappeda Aceh Barat saat membahas dorongan terhadap peran Tuha Peut. FOTO/HARIANACEH.co.id/Wawan

HARIANACEH.co.id, Meulaboh — Kabid Pemberdayaan Masyarakat, DPMG Aceh Barat, Amsal mengatakan, perlu disamakan persepsi dengan para pihak guna mendorong optimalisasi peran Tuha Peut di Aceh Barat, dalam pembangunan gampong secara transparan, akuntabel dan inklusif.

“Tak bisa dipungkiri, banyak anggota tuha peut selama ini tahunya cuma turunkan Keuchik. Padahal cukup banyak peran yang harus dijalankan baik pengawasan pemerintah gampong maupun menampung aspirasi masyarakat supaya pembangunan lebih baik,” kata Amsal.

“Maka perlu adan payung hukum seperti Peraturan Bupati (Perbub) berkaitan dengan aturan dan mekanisme kerja Tuha Peut Gampong,” tambahnya lagi.

Hal itu dikatakan Amsal, pada kegiatan Fokus Group Diskusi (FGD) dengan lintas Stakeholder di Aceh Barat, untuk mendiskusikan rencana peningkatan peran dan fungsi Tuha Peut Gampong dalam mendorong tata kelola anggaran desa, di Aula Bappeda Aceh Barat, (27/1/18) di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG).

Lebih lanjut Amsal mengakui, selama ini perhatian pemerintah masih kurang kepada kelembagaan Tuha Peut di Gampong. Maka dari itu musyawarah menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam tahun 2018 ini.

Advertisements

“Sumber daya manusia Tuha Peut perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan secara menyeluruh. Kita juga akan melahirkan peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan peran tuha peut kedepan lebih baik,” jelasnya.

Amsal menjelaskan, Aceh Barat telah memiliki qanun nomor 2 tahun 2010 tentang pemerintah gampong namun, qanun tersebut belum secara khusus mengatur tentang pelaksanaan peran tuha peut. Maka ketentuan lebih lanjut mengenai Tuha Peut Gampong diatur lebih dengan peraturan Bupati.

Adapun Inisiasi kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut program mendorong transparansi anggaran dan mekanisme pengaduan di desa, terutama di kecamatan Panton Reu dan Samatiga yang dilaksanakan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), program Kompak dan pemerintah Australia. (HAI/Wawan)

Advertisements
Advertisements

Bagikan ke teman anda!

66
27 shares, 66 poin

Komentar

Apa Reaksi Anda?

Suka Suka
16
Suka
Takjub Takjub
13
Takjub
Kaget Kaget
10
Kaget
Takut Takut
8
Takut
Lucu Lucu
5
Lucu
Sedih Sedih
26
Sedih
Marah Marah
24
Marah
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Image
Photo or GIF
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Countdown
The Classic Internet Countdowns