Harian Aceh Indonesia
HARIANACEH.co.id

Ketua DPW PA, Tgk Aliman: PNS Harus Bisa Jaga Netralitas

HARIANACEH.co.id, Tapaktuan — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Selatan Tgk Aliman alias Mentroe yang di dampingi mantan panglima KPA wilayah Lhok Tapaktuan Alfarahman Alias agen mengingatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjaga netralitas menjelang pilkada Aceh Selatan.
Saya mengingatkan seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Selatan untuk selalu memegang teguh sumpah, untuk menjaga netralitas, dan martabat sebagai PNS, hal tersebut di sampaikan Tgk Aliman alias Mentroe Kepada Awak media di Raja Kupi Jumat (09/02).
Tgk Aliman mengatakan, perundang-undangan sebagai sumber hukum positif telah mengatur untuk mencegah politisasi birokrasi dan politik balas budi.
“Siapa pun calonnya walaupun Encamben, haram hukumnya bagi PNS terlibat dalam politik praktis Jika ada sesama PNS yang terlihat condong ke kiri atau ke kanan, tolong dingatkan agar kembali lurus,” tuturnya.
Mari kita hadirkan paradigma Pilkada yang sehat di kabupaten Aceh Selatan, yaitu Pilkada yang bebas dari intervensi politik terhadap birokasi, Pilkada yang demokratis, jujur, adil, bersih, dan bermartabat, sehingga Insya Allah menghasilkan pemimpin yang amanah dan diridhoi Allah SWT,” kata Tgk Aliman alias Mentroe M.
Mantan panglima KPA wilayah Lhok Tapaktuan Alfarahman Alias agen mengatakan, “Sesudah di tetapkan oleh KIP para calon kursusnya encamben dilarang menggunakan pasilitas negara sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Sesuai pasal 70 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN/PNS, Camat, Geuchik dan perangkat Gampong.
Ketentuan tersebut dimaksud agar PNS tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada.
Hal lain adalah sesuai ketentuan pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun 2010 tentang disiplin PNS menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, adapun sanksi yang dikenakan bagi PNS yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 5 adalah sebagai berikut.
Hukuman disiplin sedang bagi PNS yang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
Meliputi pertumuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
Adapun hukuman disiplin berat bagi PNS yang membuat keputusan dan memberikan keuntungan atau merugikan salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kampanye,” tegas Alfarahman Alias agen. (FJR)

Beri Komentar
Loading...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. TerimaSelengkapnya