HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Dijarah, Siapa Rugi?

Liputan Eksklusif

PENGANTAR – Kolonial Belanda mengakuinya. Pemerintah Indonesia mendukungnya. Unesco pun ikut melindungi dengan menetapkannya sebagai situs alam warisan dunia dan cagar biosfer. Ironisnya, malah dijarah oleh bangsa sendiri. Begitulah nasib Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), hutan tropis yang merupakan benteng terakhir untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global, kini terancam oleh kerakusan segelintir orang.

Untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga keseimbangan alam demi keberlangsungan hidup seluruh makhluk bumi, liputan khusus Serambi kali ini akan mengungkap seberapa parah kerusakan hutan di Aceh, terutama di KEL dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat Aceh, Indonesia, bahkan dunia.

Sejak ditetapkannya status kawasan konservasi oleh Gubernur Hindia Belanda di Aceh (Gouveurneur Van Atjeh en Onderhoorigheden, Vaardezen) pada 1 Januari 1934, gunung-hutan Leuser yang menyimpan kekayaan sumberdaya alam yang tak terhingga ini, telah memberi jasa lingkungan (ekologis) yang amat besar khususnya bagi masyarakat Aceh dan sebagian Sumatera Utara.

Jasa ekologis kawasan ini ditaksir bernilai USD 600 juta atau setara Rp 8 triliun per tahunnya. Beberapa jasa lingkungan yang nyata seperti pencegah banjir dan erosi, penyuplai air untuk pertanian, penyedia energi terbarukan, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, dan keindahan alam yang memiliki potensi pariwisata.

Sarwono: Aceh Belum Maksimalkan Potensi Energi Baru Terbarukan

Selain itu, ekosistem Leuser juga memiliki fungsi penting dalam pengaturan iklim lokal guna mengurangi pemanasan global yang semakin ekstrem. Diperkirakan sekitar 1,5 miliar ton karbon terkandung di hutan ini, yang memberi dampak langsung bagi upaya menekan peningkatan CO2 di atmosfer bumi.

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) seluas 2,6 juta hektare ini terbentang di 13 kabupaten/kota di Aceh mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Singkil, Aceh Selatan, Subulussalam, hingga Aceh Tenggara. Termasuk, empat kabupaten di Sumatera Utara, yakni Langkat, Dairi, Karo, dan Deli Serdang.

Kawasan Ekosistem Leuser Diabaikan, Kautsar Desak Revisi Qanun RTRW Aceh

Tak kurang dari 4 juta manusia di 17 kabupaten/kota itu menggantungkan hidup pada sumberdaya alam yang melimpah dari kawasan ini. Tapi sekarang, bencana banjir, longsor, gangguan gajah, hingga kebakaran hutan dan lahan mengintai mereka sepanjang tahun.

Bencana ekologi

Bencana alam yang disebabkan menurunnya daya dukung lingkungan terus terjadi sepanjang tahun di Aceh. Beberapa kawasan bahkan mengalami banjir dua hingga lima kali dalam setahun.

Peristiwa banjir besar yang belum hilang dari ingatan publik, yakni banjir di Aceh Utara yang terjadi selama satu minggu pada awal Desember 2017. Banjir ini merendam 23 kecamatan dengan jumlah pengungsi mencapai 15.475 jiwa, akibat meluapnya air Krueng Keureuto, Krueng Pase, Krueng Buloh, dan Krueng Tanah Jambo Aye yang berhulu di hutan KEL.

Nilai kerugian akibat banjir ini ditaksir Rp 299 miliar yang dihitung dari kerusakan infrastruktur. Angka tersebut belum memasukkan nilai kerugian akibat rusaknya harta benda dan hilangnya mata pencarian serta sumber-sumber ekonomi masyarakat.

“Dana Rp 299 miliar ini hanya dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran untuk memerbaiki 9.050 rumah yang rusak, membangun kembali 147 km jalan, 539 meter jembatan gantung, dan perbaikan 10 km tanggul sungai,” kata T Nadirsyah, Kabag Humas Pemkab Aceh Utara, beberapa waktu lalu.

Menteri Sofyan Djalil: Banjir Berulang dan Semakin Sering di Wilayah Aceh, indikasikan ada Sesuatu yang Salah

Banjir terparah dalam lima tahun terakhir di Aceh Utara ini, sejalan dengan tingkat kerusakan hutan di kabupaten itu yang dalam dua tahun saja mencapai 2.384 hektare, dari 269.466 total luas hutan di wilayah itu.

“Dari pemantauan yang kami lakukan melalui pencitraan satelit dan ground checking, kerusakan hutan di Aceh Utara paling tinggi dalam dua tahun terakhir, disusul Aceh Tengah (1.928 ha) dan Aceh Selatan (1.850 ha). Sehingga tingginya kerusakan hutan di Aceh Utara ini, menjadi penyebab banjir yang parah di kabupaten itu,” kata Agung Dwinurcahya, GIS Manager Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HakA), Senin, 15 Januari 2018.

Bencana banjir lainnya yang terjadi sepanjang tahun 2017, yakni di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, pada 4 dan 26 Desember 2017 akibat meluapnya Sungai Souraya yang berhulu di KEL dan merendam ratusan rumah. Bahkan banjir di Subulussalam ini meluas hingga ke Trumon, Aceh Selatan.

Satu bulan sebelumnya, luapan Lae Cinenadang di Singkil juga menyebabkan banjir besar yang merendam empat kecamatan dengan jumlah warga yang terdampak mencapai 7.000 orang, dengan satu korban meninggal.

Sepanjang tahun 2017, Kabupaten Aceh Tamiang yang lebih dari setengah wilayahnya merupakan HGU perkebunan, juga dilanda banjir hingga belasan kali. Namun banjir bandang yang berdampak luas, terjadi pada bulan April yang merendam ratusan rumah di Kecamatan Tenggulun, Sekrak, dan Kota Kualasimpang. Banjir kembali berulang di bulan Desember 2017, yang membuat lima kampong di Kecamatan Tamiang Hulu dan Kejuruan Muda, terendam luapan air Sungai Kaloy. Bukan tahun ini saja. Kabupaten yang bersebelahan dengan KEL itu terus dilanda banjir setiap tahun. Namun banjir bandang terparah terjadi pada 2006 menenggelamkan 16 kecamatan, dengan korban jiwa mencapai 46 orang dan 162 lainnya dilaporkan hilang.

Kritis, Luas Hutan Aceh Menyusut?

Sebagian besar kawasan di Aceh yang menjadi langganan banjir berada di sekitar sungai yang hulunya di KEL. Kawasan gambut yang sering terbakar seperti di Aceh Barat dan Singkil, juga tak jauh dari KEL. Konflik gajah dan manusia di Aceh Timur pun masih di sekitar KEL, akibat habitat gajah yang dialih fungsi menjadi perkebunan.

Lalu, mengapa Pemerintah Aceh masih mengabaikan pelestarian KEL, bahkan mencoba menghilangkannya dari rencana pengelolaan tata ruang (Qanun RTRW) di Aceh? Padahal, di saat yang sama, Pemerintah Indonesia berupaya membantu Aceh mengatur tata kelola kawasan ini dengan menjadikannya sebagai Kawasan Strategis Nasional (PP Nomor 26 Tahun 2008 direvisi dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional). Bahkan masyarakat internasional pun telah menggelontorkan dana jutaan dolar melalui program perlindungan KEL seperti dilakukan USAID-Lestari (Amerika Serikat) dan GIZ (Jerman-Eropa).

Kebijakan Pemerintah Aceh di bawah rezim Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf yang membubarkan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) melalui Pergub Nomor 73 Tahun 2012 Pasal 114 dan menghilangkan status KEL dalam Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh, dinilai telah mengkhianati “Deklarasi Tapaktuan” yang diperjuangkan masyarakat adat (para datok dan ulee balang) di Aceh pada 90 tahun lalu, demi merawat paru-paru bumi ini.(yat)

Masuk Prolega 2018, Teuku Irwan Djohan: Qanun RTRW Aceh Direvisi, KEL Aman

Komentar
Sedang Loading...
Memuat